Sri Mulyani: Badan Layanan Umum Bukan Lahan Cari Untung

Pemerintah berharap badan layanan umum (BLU) menguatkan orientasi pelayanan kepada masyarakat dan bukan pada keuntungan. Sepanjang tahun lalu, BLU mengantongi pendapatan Rp 69,68 triliun atau 139 persen dari target.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga lansia mengikuti vaksinasi Covid-19 di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Jumat (19/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Sepanjang tahun lalu, pendapatan badan layanan umum atau BLU mencapai 139 persen dari target Rp 50 triliun, terutama disumbang oleh BLU sektor kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah berharap BLU tidak dijadikan ladang bisnis yang berorientasi keuntungan, tetapi pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat koordinasi ”BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi” yang digelar secara daring, Jumat (19/3/2021), menyebutkan, pendapatan BLU bidang kesehatan naik 11,4 persen tahun lalu. Pendapatan BLU bidang kesehatan mendominasi pendapatan BLU nasional yang totalnya Rp 69,68 triliun.

BLU merupakan instansi yang dibentuk pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan BUMN, barang dan jasa yang dijual BLU tidak berorientasi keuntungan. Usaha BLU didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan ini beroperasi sebagai unit kerja kementerian atau pemerintah daerah yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan instansi induk yang bersangkutan.

Hingga akhir 2020, tercatat 244 BLU, terdiri dari BLU bidang kesehatan 105 BLU, bidang pendidikan 101 BLU, bidang pengelolaan dana 10 BLU, bidang pengelolaan kawasan 5 BLU, serta bidang penyediaan barang dan jasa lain 23 BLU.

Baca juga: Sinergi Badan Layanan Umum Dorong Efisiensi

Sri Mulyani menambahkan, meski realisasi pendapatan melampaui target, BLU diharapkan tidak dijadikan lahan bisnis. BLU diharapkan meningkatkan peran dalam percepatan layanan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia berharap, dalam kondisi sekarang ini, BLU mampu meningkatkan kerja sama di bidang manajemen pengelolaan pelayanan sehingga bisa jadi referensi bagi lembaga lain.

”Saya harap pengawas dan pengelola mulai memikirkan kondisi normal baru seperti apa yang harus disiapkan oleh BLU. Tidak boleh ada BLU yang menjalankan (usaha secara) business as usual (tanpa berinovasi) sehingga BLU tidak identik dengan manajemen yang amburadul,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, capaian kinerja BLU jadi angin segar di tengah pandemi dan penurunan ekonomi global. Pendapatan BLU yang Rp 69,6 triliun pada 2020 meningkat 40,2 persen jika dibandingkan pada 2019 yang Rp 48,8 triliun.

”Di tengah tantangan pandemi dan penurunan ekonomi global, meski pendapatan negara mengalami penurunan yang signifikan, (yakni) sekitar 16 persen, pendapatan BLU tumbuh positif,” ujarnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/5/2019).

Menurut Hadiyanto, kinerja BLU terjaga karena bersinergi dengan kementerian-lembaga dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang baik, transfer kas antar-BLU, dan penyederhanaan 15 peraturan menteri keuangan menjadi satu peraturan menteri keuangan.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, dalam upaya meningkatkan layanan, BLU dituntut mewujudkan digitalisasi agar layanannya lebih mudah diakses oleh masyarakat.

”Pengelolaan BLU oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terlebih dalam situasi pandemi seperti saat ini,” ujarnya.

Baca juga: Proses Pembentukan Badan Layanan Umum Museum Nasional Diharapkan Selesai pada 2021