Badan Layanan Umum Kesehatan Catatkan Kinerja Positif

Pendapatan agregat badan layanan umum (BLU) sepanjang tahun lalu naik 139 persen dari target awal Rp 50 triliun. Kenaikan pendapatan didominasi oleh BLU bidang kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati yang merupakan salah satu dari 105 badan layanan umum (BLU) di bidang kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Sepanjang tahun lalu badan layanan umum di bidang kesehatan dinilai menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Meski mencatatkan kenaikan pendapatan, pemerintah menjaga BLU bidang kesehatan untuk tidak menjadi lahan bisnis dan tetap berorientasi pada layanan masyarakat.

Dalam rapat koordinasi bertema ”BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi” yang digelar secara daring, Jumat (19/3/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan BLU bidang kesehatan sepanjang 2020 naik 11,4 persen.

Meski tidak menyebutkan angkanya secara detail, Menteri Keuangan menyebutkan, pendapatan BLU bidang kesehatan mendominasi total pendapatan BLU nasional yang sebesar Rp 69,68 triliun.

”Secara agregat sepanjang tahun lalu terjadi kenaikan pendapatan BLU 139 persen dari target awal Rp 50 triliun. Kenaikan didominasi oleh bidang kesehatan yang memang sekarang merupakan garda utama dalam menghadapi pandemi,” kata Sri Mulyani.

Sepanjang tahun lalu pendapatan BLU naik 139 persen dari target awal Rp 50 triliun.

BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa. Berbeda dengan atau BUMN, barang dan jasa yang dijual BLU tidak berorientasi pada keuntungan. Kegiatan usaha BLU didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Badan ini beroperasi sebagai unit kerja kementerian atau pemerintah daerah dengan tujuan memberikan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

Hingga akhir 2020, tercatat terdapat 244 BLU yang terdiri dari bidang kesehatan 105 BLU, bidang pendidikan 101 BLU, bidang pengelolaan dana 10 BLU, bidang pengelolaan kawasan 5 BLU, serta bidang penyediaan barang dan jasa lainnya (23 BLU).

Meski realisasi pendapatan melampaui target, Sri Mulyani meminta agar pengelolaan BLU tidak dijadikan lahan bisnis. Pasalnya, BLU harus mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/5/2019). Akreditasi menjadi syarat wajib bagi rumah sakit mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat mendapat layanan kesehatan bermutu. Selain BPJS Kesehatan, RSUD Tangerang Selatan juga menggratiskan biaya pengobatan bagi warga Tangerang Selatan sejak enam tahun lalu hanya dengan menunjukkan KTP elektronik.

Ia berharap dalam kondisi sekarang ini BLU mampu meningkatkan kerja sama di  bidang manajemen pengelolaan pelayanan sehingga bisa menjadi referensi bagi lembaga-lembaga lainnya. BLU juga diharapkan melayani masyarakat dengan baik. BLU harus menunjukkan pelayanan bagi masyarakat yang disusun dengan pengelolaan presisi dan manajemen baik atau berkualitas tinggi.

”Saya harap pengawas dan pengelola BLU mulai memikirkan kondisi normal baru seperti apa yang harus disiapkan oleh BLU. Tidak boleh ada BLU yang menjalankan business as usual (tanpa berinovasi) sehingga BLU tidak identik dengan manajemen yang amburadul,” ujarnya.

Baca juga: Sinergi Badan Layanan Umum Dorong Efisiensi

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, capaian kinerja BLU menjadi angin segar di tengah pandemi Covid-19 dan penurunan ekonomi global. Kinerja pendapatan BLU yang sebesar Rp 69,6 triliun pada tahun 2020 meningkat 40,2 persen jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp 48,8 triliun.

”Di tengah tantangan pandemi dan penurunan ekonomi global, meski pendapatan negara mengalami penurunan yang signifikan sekitar 16 persen, pendapatan BLU mampu tumbuh positif,” ujarnya.

Hadiyanto menceritakan, kinerja pendapatan BLU yang terjaga dikarenakan sinergi BLU dengan kementerian-lembaga dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang baik, transfer kas antar-BLU, dan penyederhanaan 15 peraturan Menteri Keuangan menjadi satu peraturan Menteri Keuangan.

Untuk tahun 2021, Hadiyanto mengatakan, tantangan untuk mempertahankan kinerja BLU tetap ada, salah satunya karena masih adanya pandemi Covid-19. Pemerintah menuntut BLU bekerja keras di bidangnya masing-masing dalam meningkatkan kontribusinya untuk perekonomian nasional.

Dihubungi secara terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan, dalam upaya meningkatkan layanan, BLU dituntut untuk mewujudkan digitalisasi layanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan digitalisasi layanan, menggunakan economic sharing, baik e-rekam media untuk kesehatan, akun virtual, pasar elektronik, maupun layanan transaksi dengan uang digital.

”Pengelolaan  BLU oleh instansi pemerintah harus mengedepankan kualitas pelayanan dan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terlebih dalam situasi pandemi,” ujarnya.