Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog, pemerintah daerah, dan pengusaha penggilingan padi untuk mengoptimalkan penyerapan gabah saat puncak panen raya kali ini. Langkah ini diharapkan menjaga harga di tingkat petani.
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong penyerapan beras dan atau gabah pada puncak panen raya kali agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok. Penguatan itu antara lain ditempuh dengan memantau dan menggalang kerja sama dengan badan usaha milik negara, pemerintah daerah, dan penggilingan padi.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR yang disiarkan secara langsung, Kamis (18/3/2021), menyatakan, pihaknya meminta kepala daerah untuk menoptimalkan fungsi pengering di sentra-sentra produksi. Dia juga berharap agar Bulog, pemerintah daerah, serta pengusaha penggilingan untuk mengoptimalkan gudang dan lumbung pangan yang ada.
”Supaya harga di tingkat petani terjaga dengan baik, Kementerian Pertanian menyusun langkah-langkah antisipasi, khusus untuk komoditas beras,” kata Syahrul.
Menurut dia, Kementerian Pertanian bersinergi dengan Bulog untuk meningkatkan serapan gabah petani, terutama di daerah yang harga gabahnya turun di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Kementerian Pertanian juga akan menginformasikan syarat mutu beras dan gabah yang dapat diserap Bulog kepada gabungan kelompok tani di daerah-daerah tersebut.
Kualitas dan HPP gabah yang diserap Bulog untuk cadangan beras pemerintah (CBP) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Regulasi itu menyatakan, kandungan air gabah kering panen dalam negeri yang dibeli paling tinggi 25 persen dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 10 persen. Di tingkat petani, gabah dengan kualitas itu dibeli dengan harga Rp 4.200 per kilogram.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling nasional sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 25,37 juta ton. Angka itu naik 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Proyeksi produksi gabah itu setara dengan 14,54 juta ton beras.
Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan komitmennya untuk menyerap beras produksi petani dalam negeri meski telah mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras tahun ini. Kalangan petani berharap Bulog merealisasikan komitmennya agar harga gabah tidak semakin turun pada puncak panen raya pada Maret-April 2021.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR, Selasa (16/3/2021), menyatakan, pihaknya telah menerima penugasan impor beras secara tertulis dari pemerintah. Rinciannya, impor 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk beras komersial Bulog.
Mengacu data BPS, Budi Waseso menyatakan, pihaknya menargetkan penyerapan beras produksi dalam negeri bisa lebih dari 500.000 ton hingga tiga bulan ke depan. Perusahaan berupaya stok yang dikelola Bulog pada akhir April 2021 lebih dari 1 juta ton. Karena memprioritaskan produksi dalam negeri, Bulog belum tentu melaksanakan tugas impor.
Terkait rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras, Koordinator Presidium Nasional Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia (Gema Petani) Anas Sodikin menyatakan, keputusan yang diambil pemerintah itu akan berdampak pada nasib petani. Rencana impor dinilai mengabaikan situasi pertanian dalam negeri dan akan semakin menekan petani.
”(Rencana impor) Tentu dipertanyakan banyak pihak, mengingat produksi beras dalam negeri sepertinya masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Para petani jelas menyesalkan rencana yang muncul ketika para petani panen raya. Pengumuman impor beras sebanyak 1 juta ton akan memengaruhi psikologi pasar yang cenderung menurunkan harga jual di tingkat petani,” katanya.