Pemerintah Kota Surabaya melanjutkan program vaksinasi Covid-19 tahap kedua bersamaan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro.
Oleh
AMBROSIUS HARTO, AGNES SWETTA PANDIA
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, melanjutkan program vaksinasi Covid-19 tahap kedua bersamaan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro.
Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (9/3/2021), PPKM berbasis mikro menurunkan situasi wabah di ibu kota Jatim tersebut. Jika penurunan ingin terus dicapai, PPKM masih perlu diperpanjang. Penambahan waktu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
PPKM berbasis mikro tahap ketiga berlangsung 9-22 Maret 2021 atau selama dua pekan. Untuk tahap pertama dan kedua, masing-masing juga dilaksanakan selama dua pekan. Sebelum berbasis mikro, di Surabaya berlangsung PPKM sejak 11 Januari 2021. PPKM itu berlaku tingkat kabupaten/kota. Yang berbasis mikro dengan cakupan Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo tingkat rukun warga.
Masih perlu perpanjangan PPKM untuk terus menurunkan situasi pandemi. (Eri Cahyadi)
Mengutip laman resmi https://lawancovid-19.surabaya.go.id/, sembilan hari terakhir terjadi penambahan baru pasien Covid-19 sebanyak 443 orang atau 49 orang setiap hari. Untuk kesembuhan mencapai 441 orang atau 48-49 orang per hari. Kematian ada 8 jiwa atau 1 jiwa setiap hari.
Satuan Tugas Covid-19 mencatat, ada 8.979 rukun tetangga (RT) di Surabaya dengan nol kasus atau zona hijau. Untuk risiko rendah atau zona kuning dengan kemunculan 1 kasus dalam sepekan tercatat 176 RT. Untuk zona oranye dan zona merah dengan lebih dari 1 kasus sepekan ada 20 RT.
”Masih perlu perpanjangan PPKM untuk terus menurunkan situasi pandemi,” kata Eri yang dilantik pada Jumat (26/2/2021) atau belum dua pekan menjadi Wali Kota Surabaya.
PPKM berbasis mikro dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan mekanisme lain yang lebih ketat dan pernah ditempuh, yakni pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan PPKM, memang risiko penularan tidak dihentikan, tetapi potensinya ditekan. Di sisi lain, aktivitas sosial, terutama untuk pemulihan ekonomi masyarakat, bisa dilaksanakan.
”Perekonomian harus berjalan, tetapi dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang disiplin,” kata Eri, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
Untuk itu, selama PPKM berbasis mikro diperpanjang, vaksinasi juga dilaksanakan. Saat ini, imunisasi memasuki tahap kedua dengan sasaran aparatur pemerintah, TNI, Polri, legislatif, warga lanjut usia, dan kelompok masyarakat tertentu serta tenaga kesehatan yang belum mendapat jatah di tahap pertama.
Vaksinasi
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, di tahap kedua ini sudah sekitar 133.000 orang yang menerima vaksin. Di tahap pertama, sekitar 39.000 orang telah menerima vaksin. Untuk itu, vaksinasi telah mencakup 172.000 tenaga kesehatan, aparatur, dan warga Surabaya.
”Kami berharap dapat mempercepat pemberian vaksin sehingga terbentuk kekebalan kelompok,” kata Febria.
Secara terpisah, Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan menyampaikan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp 160 miliar sejak serangan pertama wabah pada 17 Maret 2020 atau hampir setahun.
Dana dari pusat, provinsi, dan kota itu di luar bantuan dan sumbangan swasta dan kelompok masyarakat. Dana digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan pasien Covid-19, penyediaan obat-obatan, pengadaan sarana kesehatan, dan penyediaan rumah isolasi.