logo Kompas.id
EkonomiBenahi Tata Niaga E-Dagang

Benahi Tata Niaga E-Dagang

Pemerintah diharapkan membenahi tata niaga dalam e-dagang, terutama dalam penentuan harga. Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi lonjakan impor melalui e-dagang.

Oleh
M Paschalia Judith J/sekar gandhawangi
· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/zP_2kKXEXdrIXg9vuUFUqtcfmTQ=/1024x600/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F97a15ac8-68cc-4630-8780-e1ef00df0680_jpg.jpg
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Hajid (40) menyelesaikan penjahitan pesanan baju khusus bersepeda di tempat produksi usaha konveksi Imajinasi Corp di Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (8/3/2021). Akun media sosial menjadi salah satu upaya pemasaran usaha ini, terutama tetap bertahan pada masa pendemi. Bagi beberapa usaha kecil menengah, fungsi akun media sosial turut dalam penciptaan pasar melalui e-dagang.

JAKARTA, KOMPAS — Penguasaan ekosistem e-dagang oleh pihak-pihak dan kelompok masyarakat yang memiliki akses dan privilese memunculkan harga predator dan memperderas barang impor ke Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memproduksi barang-barang lokal tertekan dan kalah bersaing.

Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development Economics and Finance (Indef), Media Wahyudi Askar, mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Indef, mayoritas barang impor yang masuk ke sejumlah e-dagang di Indonesia berasal dari China. Investor pemain e-dagang tersebut juga merupakan perusahaan China.

Editor:
Hendriyo Widi
Bagikan