Insentif fiskal untuk perumahan disikapi pengembang dengan gencar menggarap pasar. Namun, periode pemberian insentif diprediksi kurang efektif menggerakkan pasar menengah atas.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pengembang perumahan bersiap memasarkan produk lebih gencar seiring insentif fiskal yang diberikan pemerintah untuk kepemilikan rumah nonsubsidi. Hunian seharga hingga Rp 2 miliar per unit diprediksi tetap mendominasi pasar.
Insentif untuk kepemilikan rumah nonsubsidi meliputi pajak pertambahan nilai penjualan rumah yang ditanggung pemerintah sebesar 50-100 persen. Pajak penjualan rumah ditanggung pemerintah 100 persen untuk rumah tapak atau unit rumah susun dengan nilai jual hingga Rp 2 miliar. Adapun diskon 50 persen untuk nilai jual Rp 2 miliar-Rp 5 miliar per unit. Fasilitas itu berlaku untuk rumah siap huni pada Maret-Agustus 2021.
Stimulus diberikan pemerintah untuk menggerakkan penjualan hunian hingga 30.000 unit. Secara beriringan, Bank Indonesia melonggarkan rasio pinjaman terhadap nilai aset rumah hingga 100 persen atau uang muka nol persen.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan, relaksasi fiskal sektor properti akan lebih efektif untuk rumah yang sudah terbangun dan siap jual. Insentif ini akan mendorong daya beli masyarakat segmen menengah bawah.
Daniel menambahkan, insentif pemerintah akan ditindaklanjuti pengembang dengan pembangunan dan pemasaran rumah lebih gencar, termasuk secara dalam jaringan. Namun, pada periode enam bulan pemberlakuan insentif PPN, peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan adalah membangun rumah satu lantai untuk segmen menengah bawah dengan harga hingga Rp 600 juta per unit.
Insentif pemerintah akan ditindaklanjuti pengembang dengan pembangunan dan pemasaran rumah lebih gencar, termasuk secara dalam jaringan.
Sebaliknya, pembangunan rumah segmen menengah atas cenderung sulit dilakukan karena perlu waktu lebih dari enam bulan. Stok rumah siap huni yang tersedia di segmen ini juga terbatas.
”Minat pasar sudah mulai terlihat, tetapi masa pemberian insentif terbatas. Apabila masa insentif pembebasan PPN diperpanjang, akan semakin banyak rumah terserap,” kata Daniel, Minggu (7/3/2021).
Peluang
Secara terpisah, Direktur PT Metropolitan Land Wahyu Sulistio mengungkapkan, relaksasi PPN untuk penjualan rumah dinilai lebih berpeluang mendorong pasar properti. Pihaknya menjajaki kerja sama dengan perbankan untuk memudahkan proses akad kredit sehingga proses pembangunan hingga serah-terima rumah ke konsumen bisa lebih cepat.
Namun, batas waktu pemberian insentif selama enam bulan diperkirakan tidak banyak mendorong penjualan rumah tapak. Sebab, stok rumah siap huni yang dimiliki pengembang sangat terbatas. Untuk mendorong geliat pemasaran rumah tapak, insentif diharapkan bisa diperpanjang hingga akhir tahun sehingga ada waktu lebih panjang bagi pengembang untuk membangun rumah.
”Kebijakan bebas PPN akan efektif bagi pengembang rumah tapak yang memiliki banyak stok rumah. Sementara di masa pandemi, pengembang cenderung berhati-hati membangun sehingga tidak memiliki banyak stok rumah,” ujar Wahyu.
Kebijakan bebas PPN akan efektif bagi pengembang rumah tapak yang memiliki banyak stok rumah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengapresiasi stimulus yang diberikan pemerintah dan diharapkan efektif menggerakkan pasar. Relaksasi ini merupakan gerakan awal agar menimbulkan dampak berganda ke industri.
Akan tetapi, insentif yang berlaku enam bulan diperkirakan hanya efektif untuk rumah siap huni atau hunian satu lantai yang memerlukan proses pembangunan lebih singkat.
REI akan menggandeng Asosiasi Real Estate Broker Indonesia untuk memasarkan produk properti ke konsumen. Menurut Totok, pergerakan pasar yang didominasi segmen menengah bawah diharapkan berkembang ke segmen menengah atas.