Indonesia dan Uni Emirat Arab menandatangani sejumlah nota kerja sama yang diharapkan meningkatkan hubungan baik kedua negara. Selain bilateral, antarpelaku swasta menandatangani kerja sama dalam forum bisnis 2021.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dan Uni Emirat Arab berkomitmen saling mendukung pertumbuhan ekonomi masing-masing. Serangkaian perjanjian ditandatangani dan menandai langkah awal mempererat kerja sama demi hubungan yang lebih baik bagi kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (5/3/2021), mengatakan, salah satu agenda yang diselenggarakan dalam rangka Indonesia-Emirates Amazing Week 2021 kali ini adalah forum bisnis. Forum tersebut menghadirkan para pelaku usaha yang menandatangani perjanjian yang telah disepakati.
Perjanjian tersebut di antaranya terkait pengembangan mangrove. ”Ada program pemerintah (pengembangan) 620.000 hektar dan tahun ini 150.000 hektar. Kami nanti akan bekerja sama sebagian dengan Uni Emirat Arab,” kata Luhut pada konferensi bersama Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Al Mazroui.
Nota kesepahaman kerja sama lain adalah di bidang ekonomi kreatif, pengaturan teknis konferensi dunia tentang ekonomi kreatif, serta usaha patungan antara DP World dan PT Maspion. Selain itu juga ditandatangani World Logistic Passport Agreement. Kerja sama itu akan menjadikan biaya logistik di Indonesia jauh lebih efisien. Apalagi, DP World mempunyai jejaring dan sistem logistik yang baik.
”DP World akan membantu kita meminimalkan biaya. Masuknya DP World ke Indonesia, mereka juga kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Maspion, saya kira biaya pelabuhan ke depan bisa turun,” kata Luhut.
Adapula nota kesepahaman antara Pindad-Caracal dan Pertamina-ADNOC, serta Lulu Lease Agreement. ”Selain itu juga ditandatangani letter of intent antara pihak Uni Emirat Arab dan Gubernur Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), di mana nanti ada beberapa pulau yang akan menjadi tujuan turis di sana,” kata Luhut.
Ada pula kerja sama industri pertahanan di Indonesia dan UEA. ”Kami pun sedang melakukan studi bersama untuk segera mengembangkan drone dan macam-macam teknologi lain yang akan digunakan kedua negara,” ujarnya.
Terkait sovereign wealth fund (SWF), Luhut menambahkan, saat ini telah dibentuk INA (Indonesia Investment Authority) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). ”Komitmen-komitmen dari banyak perusahaan, negara, atau investment sudah cukup, ada 9,5 miliar dollar AS. Pemerintah sudah memberikan juga 5 miliar dollar AS masuk di dalamnya,” katanya.
Menurut Luhut, ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) merupakan penasihat Indonesia dari awal. Mereka berkomitmen membantu Indonesia dalam hal (SWF) ini.
Menteri Bidang Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazroui menuturkan, kunjungannya ke Indonesia, termasuk bertemu Presiden Joko Widodo, adalah untuk terus melanjutkan hubungan baik kedua negara. Berbagai perjanjian yang telah ditandangani berpotensi meningkatkan upaya bersama.
”Kami tertarik dan mempercayai potensi ekonomi Indonesia. Kami mempercayai potensi, talenta, dan dedikasi sumber daya manusia Indonesia. Kami pun percaya masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Suhail.
Suhail menuturkan, pihaknya juga meyakini omnibus law (Undang-Undang Cipta Kerja) dapat meningkatkan lebih banyak kerja sama internasional. Hal itu dinilainya dapat menciptakan peluang kerja yang lebih banyak. Semuanya akan menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi besar di dunia. Investor akan datang seiring upaya pemerintah menarik investor dengan memberikan iklim investasi yang dibutuhkan.
Dampak kerja sama terhadap lingkungan pun diapresiasi oleh Suhail. ”Penanaman mangrove yang dilakukan pemerintah akan berkontribusi positif dalam mengurangi emisi karbon. Langkah ini akan membantu upaya internasional terkait perubahan iklim,” ujarnya.
Suhail mengatakan, pihaknya juga gembira dengan pembentukan SWF dan menanti upaya kerja sama lebih lanjut. ”Dan, mengidentifikasi area investasi, bukan hanya dari sektor pemerintah, melainkan juga swasta,” katanya.