Dasar Impor Beras Mesti Kuat

Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini mesti ditopang dengan landasan yang kuat. Langkah impor yang tak tepat bakal menekan harga di tingkat petani sekaligus kesejahteraan petani.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Buruh tani beristirahat seusai menanam benih padi varietas IR 42 yang berumur 25 hari di areal persawahan Desa Sumbereja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan bakal mengimpor 1 juta ton beras tahun ini guna menjaga stok beras pemerintah. Namun, pertimbangan atas keputusan itu dipertanyakan sejumlah pihak, terutama karena muncul saat puncak panen raya dan potensi surplus produksi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam paparannya pada rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021), menyebutkan, pemerintah mengupayakan impor beras 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Bulog. Pemerintah melihat pentingnya penyediaan pangan, salah satunya beras, dengan stok 1 juta-1,5 juta ton.

Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, pemerintah telah mempertimbangkan potensi produksi beras nasional tahun ini. ”Namun, pemerintah tetap harus memiliki iron stock (cadangan beras) yang tidak dijual serta-merta saat panen. Keputusan keluarnya iron stock dilakukan bersama-sama,” ujarnya saat penutupan rapat kerja yang digelar secara daring, Jumat (5/3/2021) malam.

Keputusan impor beras bertujuan menjaga sisi suplai. Menurut Lutfi, lebih mudah menghadapi situasi jumlah barang tinggi dibandingkan harga tinggi dan barang tidak ada. Kementerian Perdagangan juga harus memprediksi situasi pasokan ke depan, termasuk berkaitan dengan dampak fenomena iklim, seperti La Nina dan El Nino.

Baca juga : Pemerintah Bakal Impor 1 Juta Ton Beras

Per 4 Maret 2021, stok total beras yang dikelola oleh Bulog mencapai 870.421 ton. Sebanyak 842.651 ton di antaranya merupakan stok kewajiban pelayanan publik (PSO) dan sisanya merupakan beras komersial. Sementara realisasi pengadaan beras dari produksi dalam negeri per Jumat mencapai 40.040 ton.

Selain diputuskan saat petani domestik memasuki puncak panen raya musim tanam pertama 2020/2021, rencana pemerintah mengimpor beras diputuskan di tengah proyeksi produksi yang lebih tinggi tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan, produksi beras sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 11,46 juta ton.

Keputusan impor juga terjadi saat harga jual gabah di tingkat petani anjlok di sejumlah sentra. Selain kenaikan pasokan, harga tertekan karena turunnya mutu akibat guyuran hujan. Sejumlah petani di Demak, Jawa Tengah, misalnya, terpaksa menjual gabahnya dengan harga Rp 3.800 hingga Rp 3.900 per kilogram (kg) gabah kering panen (GKP) akhir Februari 2021.

Padahal, menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, harga GKP di tingkat petani ditetapkan Rp 4.200 per kg. Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak, Jateng, Hery Sugiartono, petani merugi karena terpaksa menjual gabah di bawah ongkos produksi (Kompas, 27/2/2021).

Baca juga : Pertanian Jadi Bantalan, Terima Kasih Petani!

Menekan harga

Menurut Menteri Pertanian periode 2001-2004 Bungaran Saragih, landasan dan pertimbangan atas keputusan impor beras untuk CBP mesti transparan dan terbuka bagi masyarakat. Aspek yang perlu ditinjau antara lain fluktuasi historis dan proyeksi volume produksi, jumlah konsumsi nasional, harga di tingkat petani, serta dampaknya pada pergerakan CBP.

Menurut Bungaran, langkah impor saat ini berpotensi menurunkan harga gabah di tingkat petani. ”Pengadaan CBP sebaiknya (dengan cara) membeli (gabah/beras) dari dalam negeri sehingga harga di tingkat petani tidak turun. Jika harga turun, petani akan mundur dan kemampuan produksi ke depan akan merosot,” katanya saat dihubungi, Jumat.

Kebijakan mengenai cadangan beras pemerintah semestinya terintegrasi lintas kementerian ataupun lembaga pemerintah, bersifat jangka menengah hingga panjang, serta tidak boleh musiman. Pengadaan cadangan beras juga harus memperhatikan perlindungan harga di tingkat petani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mempertanyakan transparansi keputusan impor beras yang muncul saat panen raya 2021. Dia berharap pemerintah mengoptimalkan pengadaan beras dari produksi dalam negeri pada saat panen raya kali ini. ”Beri kesempatan bagi petani untuk menikmati hasil panen dengan harga yang pantas. Jangan dibuat rugi dengan adanya rencana impor tersebut,” ujarnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pembeli memilih berbagai jenis beras yang ditawarkan pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Sabtu (13/2/2021). Perum Bulog menargetkan pengadaan beras dari produksi dalam negeri mencapai 1,45 juta ton sepanjang tahun 2021.

Terkait impor beras tersebut, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menyatakan, perusahaan berada pada posisi sebagai operator yang melaksanakan penugasan dari pemerintah. Bulog berkomitmen mengutamakan pengadaan beras untuk CBP dari produksi dalam negeri serta mempertimbangkan realisasi penyerapan saat panen raya.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 menyebutkan, Bulog melakukan stabilisasi harga pangan pada tingkat produsen dan konsumen. Pada Pasal 7 Ayat (1) peraturan itu disebutkan, pengadaan pangan oleh Bulog diutamakan dari dalam negeri.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyebutkan, ketersediaan beras sepanjang Januari-Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,9 juta ton. Adapun kebutuhan beras nasional selama periode tersebut diperkirakan mencapai 12,33 juta ton. Dengan demikian, ada potensi suplus produksi pada lima bulan pertama tahun ini.

Baca juga : Memahami Kemarahan Petani