Balai latihan kerja didorong bertransformasi untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang sesuai tuntutan zaman dan ketersediaan peluang usaha. Perlu sinergi dengan dunia industri agar menyerap tenaga kerja.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
HUMAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (ketiga dari kanan) menghadiri acara pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahap I di Balai Latihan Kerja Ternate, Maluku Utara, Jumat (5/3/2021).
TERNATE, KOMPAS — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong transformasi balai latihan kerja untuk memperkuat pelatihan vokasi. Pelatihan akan disesuaikan dengan peluang usaha terbaru seperti halnya yang bermunculan selama era pandemi Covid-19 saat ini.
Hal itu disampaikan Ida dalam kunjungan kerja ke Ternate, Maluku Utara, Jumat (5/3/2021), sebagaimana siaran pers yang dikeluarkan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan. Ida hadir dalam acara pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap I di Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate.
Menurut Ida, metode pelatihan vokasi dalam memperkuat transformasi ketenagakerjaan kini menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam Revolusi Industri 4.0. Belakangan, pandemi Covid-19 juga mengubah banyak hal. Kemenaker telah menyusun sejumlah kebijakan yang sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru.
Di antaranya kebijakan triple skilling (keterampilan), yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling bagi pekerja; optimalisasi pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; serta perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online. Juga kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama pelaku industri, untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Tangkapan layar dialog Satker Penanganan Covid-19
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
”Arah kebijakan dari program transformasi BLK adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional,” katanya.
Dalam menyukseskan program tersebut, Kemenaker menjadikan agenda 6R sebagai perhatian utamanya. Agenda 6R yang dimaksud adalah reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi sumber daya manusia, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship (hubungan).
Ida berharap sinergi dan kolaborasi antara BLK dan pemangku kepentingan, terutama dari dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja, terus diperkuat. Dengan sinergi, dapat dipastikan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap.
Menurut dia, dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja yang memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan. ”Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan dan investasi sumber daya manusia bagi industri sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sangat berharap bantuan pemerintah pusat dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di Maluku Utara. Tujuannya, masyarakat di daerah itu berdaya dan tidak tertinggal. Ia pun menjanjikan menambah lahan untuk BLK Sofifi yang akan dihibahkan ke Kemenaker.
Luas lahan yang semula sekitar 4,8 hektar, bisa ditambah sampai 50 hektar. ”Sehingga ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Weda Bay, Maluku Utara, dari sekitar 12.000 orang ini akan ditambah menjadi 40.000 orang,” kata Abdul Gani. Weda Bay merupakan kawasan industri terpadu di Maluku Utara.
Secara terpisah, Sisco Keleng (25), warga Halmahera Selatan, berharap perekrutan anak muda untuk dilatih di BKL dilakukan secara terbuka dan tidak ada unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme. ”Selama ini, masuk ke situ harus punya ’orang dalam’. Setelah selesai dan melamar kerja pun harus ada ’orang dalam’," katanya.
