Kuota Kartu Prakerja Terbatas, Prioritaskan Pekerja Terdampak
Pemerintah perlu memprioritaskan pekerja terdampak pandemi Covid-19 sebagai peserta program Kartu Prakerja pada tahun ini. Apalagi kuotanya lebih kecil dibandingkan tahun lalu dan program subsidi upah tak berlanjut lagi.
Oleh
Agnes Theodora
·5 menit baca
Kompas/Bahana Patria Gupta
Petugas membantu calon penerima Kartu Prakerja mengakses situs Prakerja.go.id untuk mendaftar di Posko Layanan Pendampingan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (13/4/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah kembali membuka pendaftaran program Kartu Prakerja dengan kuota penerima yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan keterbatasan kuota dan ditiadakannya bantuan subsidi upah pada tahun ini, Kartu Prakerja semestinya diprioritaskan bagi pekerja terdampak pandemi. Materi pelatihannya harus diselaraskan dengan kondisi pasar kerja dan kebutuhan industri.
Sejauh ini pemerintah menganggarkan Rp 10 triliun untuk Kartu Prakerja dan target 2,7 juta peserta pada semester I-2021. Sepanjang tahun lalu pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun dan kuota 5,9 juta peserta.
Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu, Selasa (23/2/2021), mengatakan, sejauh ini pemerintah baru menetapkan kuota 2,7 juta peserta sampai akhir semester I. Anggaran kali ini diberikan per semester, berkaca pengalaman pada tahun lalu di mana satu peserta bisa mengambil sampai dengan 18 kelas pelatihan dan akhirnya memakan waktu. ”Dengan cara seperti ini, meski perekrutan selesai di 2,7 juta orang (sampai Juni 2021), pelatihannya bisa dilakukan sampai 15 Desember 2021,” ujarnya.
Selain alokasi anggaran yang berubah, program juga masih sama dengan tahun lalu. Menurut Louisa, skema pendaftaran, seleksi, hingga pelatihan dan penyaluran insentif sama persis dengan tahun 2020. Syarat peserta serta besaran dana pelatihan dan insentif juga sama.
Pelaksana program membebaskan peserta mendaftar dan memilih pelatihan yang tersedia di platform Kartu Prakerja. Dengan prinsip ini, pekerja yang masih memiliki pekerjaan dan digaji penuh pun bisa menjadi peserta. Tahun lalu, mayoritas penerima bantuan adalah pekerja yang masih memiliki pekerjaan.
Hal itu tergambar di Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020 yang menunjukkan 66,47 persen peserta berstatus masih bekerja, sedangkan 22,24 persen berstatus penganggur dan 11,29 persen termasuk golongan bukan angkatan kerja. Dari kelompok yang masih berstatus bekerja itu, 63 persen peserta masih bekerja penuh, sementara 36 persen lainnya berstatus setengah pengangguran.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran dan kuota, pemerintah harus memberi kepastian bahwa penerima Kartu Prakerja tepat sasaran. Manajemen Pelaksana program perlu lebih intens bekerja sama dengan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah untuk mendaftarkan pekerja yang memang terdampak pandemi.
Apalagi mengingat kondisi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, ataupun pemangkasan upah terus bermunculan. Tahun ini, pemerintah juga sudah tidak melanjutkan program bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Kartu Prakerja pun menjadi satu-satunya program khusus yang ditujukan untuk pekerja selama pandemi.
”Jadi harus betul-betul tepat sasaran. Mereka yang terdampak pandemi dan memang butuh upskilling reskilling untuk kembali ke bursa kerja itu yang memang menerima Kartu Prakerja,” kata Timboel.
Selain memastikan peserta tepat sasaran, para pekerja juga perlu difasilitasi dengan baik mengingat masih banyak orang yang tidak bisa mengakses kelas-kelas pelatihan secara daring karena keterbatasan akses gawai dan jaringan internet.
Terkait ini, Louisa mengatakan, program Kartu Prakerja pada tahun ini tetap bersifat terbuka dan menggunakan aplikasi on-demand (sesuai permintaan). Pemerintah akan memprioritaskan pekerja yang terdampak. ”Para pekerja yang membutuhkan bantuan silakan mendaftar. Kalau mereka termasuk yang terdampak pandemi, akan dibobot lebih besar dalam proses seleksi,” kata Louisa.
Keseluruhan proses, mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga pelaksanaan pelatihan dan pembayaran insentif, akan diselenggarakan secara digital. ”Tidak ada intervensi dari Manajemen Pelaksana ataupun pihak lain,” ujar Louisa.
Selain memastikan program pada tahun ini tepat sasaran, pemerintah juga harus memastikan Kartu Prakerja tepat guna. Untuk itu, pemerintah bisa menjajaki kerja sama dengan perusahaan atau industri yang sedang membuka program magang dan bersedia membuka pelatihan. Para peserta bisa mendaftar di perusahaan-perusahaan yang memang kondisinya stabil dan sedang membutuhkan pekerja magang.
”Kalau hanya pelatihan online terus, tidak akan efektif. Pelatihan secara langsung dengan perusahaan yang membuka magang bisa sekaligus menjadi informasi pasar kerja sekaligus batu loncatan untuk pekerja itu sendiri saat mencari kerja,” katanya.
Biaya pelatihan bahkan bisa ditanggung bersama antara pemerintah dan perusahaan terkait. ”Jadi pemerintah jangan monoton terus menggunakan pelatihan online. Jangan pakai cara-cara lama terus. Harus buat terobosan kreatif, apalagi di tengah keterbatasan anggaran saat ini,” kata Timboel.
Selama tahun 2020, program Kartu Prakerja telah diberikan kepada 5,5 juta pekerja dari kuota awal 5,9 juta orang. Survei evaluasi internal yang dilakukan Manajemen Pelaksana pada periode Agustus-Desember 2020 menunjukkan, 35 persen peserta yang sebelumnya menganggur akhirnya mendapat kerja, yakni 17 persen menjadi wirausahawan dan 18 persen menjadi pekerja lepas (freelance) dan buruh.
Sementara Sakernas oleh BPS menunjukkan, 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan keterampilan mereka meningkat dan 81,2 persen penerima menyatakan dana insentif pasca-pelatihan berguna untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja berhasil menjalankan mandatnya sebagai program pengembangan kompetensi kerja sekaligus sebagai program perlindungan sosial di masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan melanjutkannya di tahun 2021.
Adapun besar bantuan tidak berubah. Nilai bantuan pelatihan per orang adalah Rp 1 juta, sedangkan dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600.000 selama empat bulan. Ada pula dana insentif pengisian survei evaluasi sebanyak tiga kali sebesar Rp 150.000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei.
”Program ini bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dan mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan untuk bekal hidup selama dan pascapandemi,” kata Airlangga dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-12.
