Kementerian Ketenagakerjaan Bangun 45 Layanan Terpadu Satu Atap

Kementerian Ketenagakerajaan terus berupaya melindungi pekerja migran Indonesia. Salah satunya dengan membangun 45 layanan terpadu satu atap di Indonesia.

ARSIP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Suhartono berbincang dengan petugas layanan terpadu satu atap (LTSA) di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (19/2/2021).

PRAYA, KOMPAS — Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 45 layanan terpadu satu atap di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Keberadaan layanan tersebut sebagai upaya melindungi pekerja migran Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan hal itu saat meninjau layanan terpadu satu atap (LTSA) di Kompleks Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Jumat (19/2/2021).

Baca juga :Tak Prosedural, Pengiriman Sembilan Perempuan NTB untuk Bekerja di Singapura Digagalkan

Menurut Ida melalui siaran resminya, LTSA diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI), serta meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran dan keluarganya.

”LTSA ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada pekerja calon PMI dan PMI, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya,” kata Ida.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Sembilan perempuan hadir di Kantor Kepolisiaan Daerah Nusa Tenggara Barat, Senin (21/12/2020). Mereka hendak ditempatkan sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Singapura, tetapi  dipulangkan ke NTB karena pengiriman mereka tidak sesuai prosedur.

Ida menjelaskan, LTSA pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia terdiri dari tujuh desk utama dan satu desk tambahan (perbankan).

LTSA ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada pekerja calon PMI dan PMI, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya.

Ketujuh desk utama tersebut adalah desk ketenagakerjaan, desk kependudukan dan pencatatan sipil, desk imigrasi, desk kesehatan, desk kepolisian, desk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan desk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Baca juga : Antisipasi Covid-19 Pemerintah Provinsi NTB Pantau Pekerja Migran yang Pulang

Khusus di NTB yang menjadi salah satu kantong PMI, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun enam LTSA, yaitu di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan di tingkat Provinsi NTB.

”LTSA Lombok Tengah ini salah satu LTSA yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019. Itu karena layanannya semuanya sudah terkoneksi. Bahkan untuk cetak paspor,” kata Ida.

Dukungan pemerintah daerah

Menurut Ida, LTSA juga sebagai upaya mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat dalam proses migrasi. Ia berharap layanan ini mendapat dukungan dan komitmen dari instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

TANGGAPAN LAYAR/KOMPAS/TRI AGUNG KRISTANTO

Pola komunikasi pekerja migran asal Indonesia di Malaysia.

”Saya kira komitmen perlindungan kepada PMI itu harus menjadi komitmen bersama, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota sampai pemerintah desa,” kata Ida.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Mataram Abri Danar Prabawa menambahkan, keberadaan LTSA sangat penting, terutama untuk mengurangi pekerja migran un-prosedural.

Baca juga : Nestapa Pahlawan Devisi Meretas Trauma

”Pelayanan terintegrasi. Tersistem semua. Dengan begitu, pekerja migran akan tercatat mulai dari berangkat sampai pulang,” kata Abri.

Oleh karena itu, menurut Abri, masyarakat atau calon PMI harus memanfaatkan layanan itu, di samping meningkatkan kapasitas melalui pelatihan balai tenaga kerja yang ada.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Konferensi pers terkait kasus pengiriman perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedural di Kantor Kepolisiaan Daerah Nusa Tenggara Barat, Senin (21/12/2020). Ada sembilan perempuan yang hendak ditempatkan sebagai PMI di Singapura kembali dipulangkan ke NTB karena pengiriman mereka tidak sesuai prosedur.

”Jadi selain sesuai prosedur, juga harus siap dengan punya kompetensi,” kata Abri.

Abri menambahkan, saat ini sejumlah negara telah membuka kembali penerimaan PMI. Namun, Malaysia, yang menjadi salah satu tujuan sebagian besar PMI asal NTB belum buka.

Baca juga : Pengetahuan Publik dan Media tentang TPPO Masih Minim

Meski demikian, LTSA di seluruh NTB tetap memberikan pelayanan. Namun, mengingat sedang tidak ada keberangkatan, LTSA bersama BP2MI lebih banyak ke pendataan PMI yang pulang.

Abri menambahkan, pelayanan juga tetap berjalan sesuai dengan konsep normal baru. Misalnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.