Risma-Basuki Bangun Rusunawa untuk Tunawisma
Pemerintah berencana membangun 1000 unit rumah susun sewa khusus untuk pemulung dan tunawisma. Program Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian PUPR diharapkan dapat direplikasi ke daerah-daerah lain.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana membangun rumah susun sewa untuk pemulung dan tunawisma. Targetnya 1.000 unit sampai dengan 2023. Untuk tahun ini, pemerintah mulai membangun dua blok di lahan Balai Sosial Kementerian Sosial, yakni di Jakarta dan Kota Bekasi.
Program ini merupakan kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk pembangunan di lahan Balai Sosial di Jakarta dan Bekasi, masing-masing menara terdiri atas lima lantai dengan kapasitas 100 unit. Setiap unit akan dilengkapi dengan mebel. Kapasitas setiap unit mampu menampung empat orang.
Rencana pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) untuk pemulung dan tunawisma yang lokasinya berdampingan dengan Sentra Kreasi Atensi adalah contoh sinergi dan kolaborasi yang baik antara Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau lokasi rencana pembangunan di lahan Balai Sosial Kota Bekasi, Kamis (18/2/2021). Peninjauan ini dilakukan bersamaan dengan peresmian Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) di tempat yang sama. Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi dalam acara itu.
Baca juga: Kompleksitas Fenomena Gelandangan di Indonesia
Dalam pidatonya, Ma’ruf menyatakan, rencana pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) untuk pemulung dan tunawisma yang lokasinya berdampingan dengan Sentra Kreasi Atensi adalah contoh sinergi dan kolaborasi yang baik antara Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR. Program ini sejalan dengan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan kota tanpa kumuh, serta sekaligus untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
”Saya berharap program pembangunan rusunawa bagi eks pemulung dan tunawisma di Kota Bekasi ini dapat direplikasi dan dikembangkan di lokasi balai-balai rehabilitasi sosial lainnya yang tersebar di 16 lokasi di 10 provinsi lainnya,” kata Ma’ruf.
Risma, dalam laporannya, menyatakan, pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir setahun dan belum ada kepastian waktu berakhirnya. Kondisi ini tidak hanya berdampak di bidang kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi.
Untuk itu, Kementerian Sosial mengambil langkah-langkah antisipasi dan mitigasi dengan membuat program kegiatan yang dapat membantu masyarakat yang terdampak secara sosial. Salah satu dampak yang dimaksud adalah banyak masyarakat kehilangan kesempatan kerja. Banyak di antaranya yang tunawisma.
”Karena itu kami mencoba memberi rusunawa untuk tempat tinggal tunawisma dan pemulung, dan membuka lapangan kerja melalui Sentra Kreasi Atensi,” kata Risma.
Para pemulung dan tunawisma tidak mungkin tinggal pemukiman layak seperti kos atau kontrakan yang biayanya minimal Rp 400.000 per bulan untuk tipe yang sederhana. Sementara penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 450.000 per bulan.
Penyediaan rusunawa untuk para pemulung dan tunawisma, menurut Risma, penting. Alasannnya, para pemulung dan tunawisma tidak mungkin tinggal pemukiman layak seperti kos atau kontrakan yang biayanya minimal Rp 400.000 per bulan untuk tipe yang sederhana. Sementara penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 450.000 per bulan.
Baca juga: Mensos: Pengentasan Gelandangan Tidak Lagi Berupa Proyek
Terkait persoalan itu, Risma melanjutkan, Kementerian Sosial memiliki 41 Balai Sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Luas masing-masing balai bervariasi, paling kecil 2 hektar (ha). Untuk itu, Kementerian Sosial berencana membangun rusunawa di tempat-tempat itu berikut menyelenggarakan Sentra Kreasi Atensi sebagai akses lapangan kerjanya. Balai Karya Pangudi Luhur di Kota Bekasi dengan luas mencapai 18 ha menjadi pionir.
”Oleh karena itu, saya datangi Kementerian PU. Kementerian PU menyanggupi membangun 2 blok rusunawa di Bekasi dan Jakarta (tahun ini). Rata-rata per blok, 100 unit,” kata Risma.
Banyak di antaranya tunawisma dan para pemulung tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP)
Hal penting lainnya adalah menyangkut kepemilikan identitas kependudukan. Banyak di antaranya tunawisma dan para pemulung tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
”Tenyata selama ini, mestinya mereka yang paling berhak mendapatkan bantuan sosial tapi tidak bisa menerima karena tidak mempunyai identitas,” kata Risma.
Oleh sebab itu, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri memberikan layanan perekaman KTP kepada tunawisma dan para pemulung. Sejauh ini, yang sudah bisa mendapatkan KTP baru 65 orang.
Baca juga: Risma: Saya Diminta Presiden Bersih-bersih Kementerian Sosial
Secara paralel, Kementerian Sosial juga memfasilitasi para pemulung dan tunawisma yang telah mendapatkan KTP untuk pembuatan buku rekening dan kartu ATM di bank. Dengan tersambungnya dengan layanan perbankan, berbagai manfaat akan didapatkan para pemulung dan tunawisma. Salah satunya adalah bisa mendapatkan bantuan tunai langsung dari pemerintah pada saatnya.
Kementerian Sosial, Risma menambahkan, juga menyalurkan sejumlah tunawisma dan pemulung di sejumlah badan usaha milik negara untuk bekerja. Sejauh ini misalnya, 20 bekas pemulung telah ditempatkan.
Kementerian Sosial juga menyalurkan sejumlah tunawisma dan pemulung di sejumlah badan usaha milik negara untuk bekerja. Sejauh ini misalnya, 20 orang bekas pemulung telah ditempatkan.
Melalui Sentra Kreatif Atensi, Kementerian Sosial juga menyediakan sejumlah akses lapangan kerja. Sentra Kreasi Atensi adalah semacam pusat pemberdayaan masyarakat miskin.
Kegiatan di dalamnya antara lain mencakup kuliner, pertanian hidroponik, peternakan ayam petelur, serta kerajinan tangan dan daur ulang sampah nonorganik menjadi barang bermanfaat bagi masyarakat. Ada pula pemberdayaan jasa layanan refleksi, salon kecantikan, dan konveksi.
Sementara itu, Ridwan Kamil menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyelenggarakan program sentra pemberdayaan masyarakat miskin dalam skala yang lebih kecil di kota dan kabupaten di Jawa Barat.
”Kami mencoba menyelesaikan persoalan sosial berupa kekuatan ekonomi regional. Karena sering kali, mereka yang memiliki persoalan sosial, disebabkan adanya disparitas ekonomi antarwilayah. Sehingga dalam tiga tahun ke depan, kami akan fokus membangun ekonomi desa dengan Desa Mandiri dengan konsep digital, desa wisata. Dengan demikian, harapan mencari ekonomi tidak harus selalu di kota tapi juga bisa di desa,” kata Ridwan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan program pengurangan pengangguran akibat Covid-19 melalui program Petani Milenial.
Pada pekan depan, misalnya, Ridwan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan program pengurangan pengangguran akibat Covid-19 melalui program Petani Milenial. Konsepnya adalah meminjamkan tanah negara kepada para penggangguran dengan modal dari perbankan yang telah disiapkan. Lantas hasilnya dibeli oleh perusahan daerah bidang pangan.
”Ini salah satu upaya agar masalah-masalah sosial di kota bisa kami kurangi melalui inovasi-inovasi ekonomi desa atau regional. Kombinasi fasilitas ini dengan strategi jangka panjang ekonomi, itulah yang kami harapkan bisa mengurangi dinamika-dinamika permasalahan sosial karena semangatnya ada di sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,” kata Ridwan.