Tenaga Kerja Asing Tertahan Masuk, Nilai Ekspor Nonmigas Kepulauan Riau Anjlok

Nilai ekspor sektor nonmigas di Kepri pada Januari 2021 menurun 7,75 persen dibandingkan pada Desember 2020. Pengusaha menyebut penurunan itu salah satunya disebabkan larangan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah kapal labuh jangkar di perairan dekat Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/10/2020).

BATAM, KOMPAS — Nilai ekspor sektor nonmigas di Kepulauan Riau pada Januari 2021 menurun 7,75 persen dibandingkan pada periode Desember 2020. Pengusaha menyebut penurunan ekspor itu salah satunya disebabkan langkah pemerintah melarang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia sejak awal 2021 untuk mencegah penularan Covid-19 varian baru.

Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri Kepri, Tjaw Hioeng, Rabu (17/2/2020), mengatakan, banyak pabrik membutuhkan tenaga kerja asing (TKA) sebagai teknisi ahli. Langkah pemerintah melarang TKA masuk ke Indonesia untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-2 varian baru pada awal 2021 pada akhirnya turut berdampak terhadap produktivitas manufaktur di Kepri.

”Awalnya larangan TKA masuk oleh pemerintah hanya berlaku sampai 14 Januari 2021, realitasnya malah diperpanjang sampai sekarang. Hal ini sangat menghambat kinerja manufaktur, padahal sektor ini berperan besar terhadap nilai ekspor secara keselurahan dan berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” kata Tjaw.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Pekerja memindahkan peti kemas dari kapal angkut ke atas sebuah truk yang telah menunggu di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (11/3/2020).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor ekspor nonmigas menyumbang 78,58 persen terhadap total nilai ekspor di Kepri pada Januari 2021. Alhasil, menurunnya kinerja ekspor nonmigas sebesar 7,75 persen pada bulan ini memengaruhi total nilai ekspor Kepri yang berjumlah Rp 15,7 triliun atau menurun 3,72 persen dibandingkan pada periode Desember 2020.

Awal tahun seperti ini banyak perusahaan di Kepri sedang menegosiasikan kontrak ulang dengan perusahaan induk yang berpusat di luar negeri. Biasanya, aktivitas ekspor akan kembali normal setelah kontrak baru disepakati.

Adapun negara utama tujuan ekspor nonmigas dari Kepri tetap sama dari periode sebelumnya, yakni Singapura (33,67 persen), China (20,08 persen), dan AS (16,24 persen). Mayoritas produk yang diekspor oleh industri manufaktur di Kepri ke negara-negara itu adalah barang golongan mesin peralatan industri yang pada Januari 2021 ini nilainya mencapai Rp 4,5 triliun.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengatakan, penurunan nilai ekspor nonmigas Kepri pada Januari 2021 ini masih dalam batas normal. Sebenarnya, sebelum pandemi, penurunan serupa kerap terjadi pada triwulan I dan biasanya akan membaik secara bertahap pada triwulan III.

”Awal tahun seperti ini banyak perusahaan di Kepri sedang menegosiasikan kontrak ulang dengan perusahaan induk yang berpusat di luar negeri. Biasanya, aktivitas ekspor akan kembali normal setelah kontrak baru disepakati,” ujar Rafki.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah buruh keluar dari area pabrik saat jam pulang kerja di Kawasan Industri Batamindo, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (22/9/2020).

Pariwisata

Kendati demikian, Rafki mengatakan, ekonomi Kepri memang sedang tidak sedang baik sejak pandemi Covid-19 melanda satu tahun belakangan. Hal ini terutama tampak sekali pada sektor pariwisata daerah yang kini mati suri.

Data BPS menunjukkan, wisatawan mancanegara yang datang ke Kepri pada Desember 2020 hanya berjumlah 542 kunjungan. Jumlah itu menurun 99,80 persen dibandingkan kunjungan pada Desember 2019. Hal itu juga berdampak pada okupansi hotel yang pada Desember 2020 rata-rata hanya 26,64 persen atau turun 56,67 persen dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Baca juga : Pariwisata Lumpuh, Perekonomian Kepri Jatuh

”Salah satu cara agar perekonomian cepat pulih adalah segera lakukan vaksinasi mandiri. Di Kepri, sudah banyak perusahaan yang menyatakan komitmennya terhadap hal ini,” kata Rafki.

Sementara itu, Ayung menilai, pemerintah perlu memberikan pengecualian terhadap industri di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, seperti Batam, untuk memasukkan TKA yang sangat diperlukan dalam pemasangan mesin-mesin industri di pabrik.

Ia khawatir jika larangan ini terus dilanjutkan, nilai ekspor Kepri akan terus merosot pada triwulan I dan bahkan pada periode selanjutnya juga.

Baca juga : Awasi Akses WNA, Pelabuhan Resmi dan Ilegal di Batam Dipantau Ketat