Insentif PPnBM Diberikan, Anggaran Pemulihan Ekonomi Dinaikkan
Anggaran program PC-PEN 2021 ditetapkan Rp 688,33 triliun, naik dari realisasi 2020 yang sebesar Rp 579,78 triliun. Selain penanganan Covid-19, anggaran diarahkan untuk mendorong konsumsi dan investasi.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN/aris prasetyo
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Alokasi anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 bergerak dinamis dan terus meningkat. Peningkatan anggaran salah satunya untuk insentif usaha, termasuk penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM kendaraan bermotor.
Pemerintah setidaknya sudah empat kali merevisi pagu anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021. Terakhir, alokasi anggaran PC-PEN ditetapkan Rp 688,33 triliun atau lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp 579,78 triliun.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Selasa (16/2/2021), mengatakan, pagu anggaran PC-PEN terus meningkat seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan kondisi perekonomian. Selain pengendalian Covid-19, anggaran diarahkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.
Pagu anggaran PC-PEN terus meningkat seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan kondisi perekonomian. Selain pengendalian Covid-19, anggaran diarahkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.
Anggaran PC-PEN akan digunakan untuk menggulirkan sejumlah kebijakan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. ”Konsumsi kelompok masyarakat kelas menengah bawah akan dipacu melalui penyaluran bantuan sosial dan pemberian insentif,” ujarnya dalam diskusi daring ”Daya Ungkit untuk Ekonomi Bangkit” di Jakarta.
Menurut Susiwijono, insentif terbaru yang diberikan pemerintah adalah penurunan tarif PPnBM kendaraan bermotor. Penurunan tarif PPnBM kendaraan bermotor di bawah 1.500 cc, yakni kategori sedan atau sistem penggerak 4 x 2, diharapkan meningkatkan tren pembelian jelang momen Ramadhan dan Lebaran.
Sejauh ini pemerintah belum mengalokasikan besaran insentif penurunan tarif PPnBM kendaraan bermotor. Namun, potensi kehilangan penerimaan PPnBM diperkirakan berkisar Rp 1 triliun-Rp 2,3 triliun. Potensi kehilangan penerimaan itu akan dikompensasi dengan dampak berganda sektor otomotif.
”Hitungan kami, dampak penurunan tarif PPnBM ini masih positif dibandingkan potensi kehilangan penerimaan pajaknya,” katanya.
Susiwijono menambahkan, kebijakan penurunan tarif PPnBM akan diterapkan secara bertahap dan dievaluasi setiap tiga bulan. Pada tahap awal, insentif memang hanya diberikan untuk segmen pembelian kelas menengah bawah. Namun, ada kemungkinan dipeluas ke segmen kelas menengah atas.
”Dana pihak ketiga di perbankan terus meningkat karena mereka (kelas menengah atas) menahan konsumsi. Pemerintah akan menyasar ke sana,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam berpendapat, penurunan tarif PPnBM bukan untuk meningkatkan daya beli, melainkan memanfaatkan daya beli yang masih ada. Insentif yang diberikan tidak menyebabkan masyarakat memiliki daya beli kendati harga kendaraan bermotor diturunkan.
”Insentif penurunan PPnBM kendaraan bermotor menyasar segmen kelas menengah bawah. Sementara kelompok masyarakat itu yang mengalami penurunan daya beli terbesar sehingga efektivitas (insentif) kecil,” kata Piter.
Insentif penurunan PPnBM kendaraan bermotor menyasar segmen kelas menengah bawah. Sementara kelompok masyarakat itu yang mengalami penurunan daya beli terbesar sehingga efektivitas (insentif) kecil.
Jika tetap ingin memberikan insentif penurunan PPnBM kendaraan bermotor, pemerintah sebaiknya menyasar kelas menengah atas. Kontribusi konsumsi masyarakat menengah atas mencapai 80 persen. Terlebih, sebagian besar dari mereka tidak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan pendapatan.
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menambahkan, penurunan tarif PPnBM tak sekadar meningkatkan konsumsi, tetapi juga utilitas industri otomotif. Pemulihan sisi produksi dan penjualan industri otomotif akan berdampak luas pada industri pendukung lain, terutama industri bahan baku.
SDM perdesaan
Untuk merealisasikan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa, pemerintah fokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di perdesaan, khususnya di jajaran jabatan kepala desa dan pengurus badan usaha milik desa (BUMDes). Salah satu caranya adalah mendorong mereka menempuh pendidikan hingga tingkat sarjana.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menuturkan, sebanyak 44.767 orang atau 64,26 persen kepala desa di Indonesia berpendidikan akhir tamat SMA. Adapun kepala desa yang mengenyam pendidikan sarjana sebanyak 17.273 orang atau 23,04 persen. Sebanyak 851 kepala desa tidak tamat sekolah dasar.
”Peningkatan kapasitas sumber daya di perdesaan, terutama bagi kepala desa atau pengurus BUMDes, akan meningkatkan pemahaman dalam pencapaian target SDGs Desa, termasuk bagaimana mengelola bisnis BUMDes dengan baik,” ujarnya, Selasa.
Sebelumnya, Asep Kurniawan, peneliti pada Smeru Research Institute, lembaga independen yang meneliti dan mengkaji kebijakan publik, mengatakan, program pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia di perdesaan adalah langkah tepat untuk mengentaskan rakyat miskin. Bantuan langsung tunai atau program padat karya tunai desa tidak cukup andal mengatasi kemiskinan karena sifatnya hanya sementara.
”Untuk ketahanan jangka panjang dalam hal pengurangan pengangguran atau kemiskinan di perdesaan, program pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia adalah yang utama,” katanya.