Kepala Desa dan Pengurus BUMDes Akan Disekolahkan Lagi
Kapasitas sumber daya manusia di perdesaan penting bagi pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di desa. Pemerintah mendorong aparat desa dan pengurus BUMDes untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi.
Oleh
ARIS PRASETYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah fokus mengembangkan sumber daya manusia di perdesaan, khususnya di jajaran jabatan kepala desa dan pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes. Salah satu caranya adalah mendorong mereka menempuh pendidikan hingga tingkat sarjana. Kapasitas sumber daya manusia di perdesaan menjadi bagian penting dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, mayoritas kepala desa di Indonesia berpendidikan akhir tamat sekolah menengah atas (SMA), yaitu sebanyak 44.767 orang atau setara 64,26 persen. Adapun kepala desa yang mengenyam pendidikan sarjana sebanyak 17.273 orang atau 23,04 persen. Sebanyak 851 kepala desa tidak tamat sekolah dasar.
”Peningkatan kapasitas sumber daya di perdesaan, terutama bagi kepala desa atau pengurus BUMDes, akan meningkatkan pemahaman dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di perdesaan (Sustainable Development Goals/SDGs Desa), termasuk bagaimana mengelola bisnis BUMDes dengan baik,” ujarnya dalam telekonferensi pers, Selasa (16/2/2021).
Selain kepala desa dan pengurus BUMDes, imbuh Abdul Halim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendamping desa juga penting. Kemendesa PDTT turut menyelenggarakan pelatihan bagi pendamping desa dalam hal pendataan, perencanaan, dan pengawasan pembangunan desa untuk mencapai target SDGs Desa.
”Saya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta dukungan pendampingan dari perguruan tinggi agar dosen dan mahasiswa ikut bersama-sama mendukung percepatan pembangunan desa,” katanya.
Mayoritas kepala desa di Indonesia berpendidikan akhir tamat sekolah menengah atas (SMA), yaitu sebanyak 44.767 orang atau setara 64,26 persen.
Sementara itu, terkait peningkatan kapasitas sumber daya pengurus BUMDes, Sekretaris Jenderal Forum BUMDes Indonesia Rudy Suryanto menyatakan dukungannya atas program tersebut. Menurut dia, keterlibatan instansi lain, seperti BUMN, badan usaha swasta, dan perguruan tinggi, dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya pengurus BUMDes sangat penting.
Hal penting dalam peningkatan kapasitas tersebut adalah bagaimana menanamkan semangat wirausaha kepada pengurus BUMDes. Pekerjaan rumah BUMDes saat ini adalah bagaimana cara memperbesar atau memperluas lini bisnis BUMDes dan meningkatkan nilai tambah.
”Oleh karena itu, dukungan ataupun pendampingan dari BUMN, swasta, dan peguruan tinggi sangat penting,” ucap Rudy.
Sebelumnya, Asep Kurniawan, peneliti pada Smeru Research Institute, lembaga independen yang meneliti dan mengkaji kebijakan publik, mengatakan, program pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia di perdesaan adalah langkah tepat untuk mengentaskan rakyat miskin. Bantuan langsung tunai atau program padat karya tunai desa tidak cukup andal mengatasi kemiskinan karena sifatnya hanya sementara.
”Untuk ketahanan jangka panjang dalam hal pengurangan pengangguran atau kemiskinan di perdesaan, program pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia adalah yang utama,” katanya.
Hal penting dalam peningkatan kapasitas tersebut adalah bagaimana menanamkan semangat wirausaha kepada pengurus BUMDes.
Terkait penyaluran dana desa, Abdul Halim menyampaikan bahwa alokasi dana desa tahun ini sebesar Rp 72 triliun. Jumlah desa penerima dana tersebut sebanyak 74.961 desa. Hingga 16 Februari 2021, penyaluran dana desa sebesar Rp 1,68 triliun kepada 5.646 desa atau baru sekitar 2 persen dari total dana desa.
”Dari Rp 72 triliun tersebut, alokasi untuk program padat karya tunai desa sebesar Rp 37,08 triliun. Target serapan tenaga kerja dalam program ini sebanyak 4,2 juta orang,” ujar Abdul Halim.
Selain untuk program padat karya tunai desa, dana desa juga dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan pencegahan Covid-19 di perdesaan. Sejauh ini, belanja untuk pencegahan Covid-19 di perdesaan mencapai Rp 392,38 miliar. Adapun penyaluran BLT dana desa baru sebanyak Rp 57,5 miliar.