Iringi Bansos dengan Pembukaan Lapangan Kerja

Saat ini ada 9,77 juta penganggur dan 27,55 juta penduduk miskin di Indonesia. Program bantuan sosial tidak lagi cukup untuk menekan kemiskinan sehingga mesti dipadukan dengan penciptaan lapangan kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Selama pandemi Covid-19, jumlah penganggur dan penduduk miskin bertambah. Kesenjangan semakin lebar.

Bantuan sosial menjadi bantalan bagi masyarakat menengah-bawah untuk bertahan pada masa pandemi. Namun, bansos saja tidak lagi cukup.

Pemerintah mesti mendorong pembukaan lapangan kerja berkualitas di sejumlah sektor produktif. Dengan cara itu, laju peningkatan kemiskinan bisa ditekan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin (15/2/2021) menunjukkan, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2020 sebesar 10,19 persen. Indonesia kembali ke tingkat kemiskinan dua angka yang ditinggalkan pada Maret 2018.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,55 juta orang. Jumlah ini naik 1,13 juta orang dari Maret 2020 atau naik 2,76 juta orang dari September 2019.

Kemiskinan bertambah, antara lain, akibat 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi, termasuk 2,56 juta orang menjadi penganggur. Akibatnya, per Agustus 2020, ada 9,77 juta penganggur di Indonesia.

Rasio gini yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk menjadi 0,385 per September 2020. Ketimpangan lebih buruk dari September 2019 yang rasio gininya 0,380 dan Maret, yakni 0,381. Rasio gini dalam rentang 0-1 dengan ketimpangan yang semakin lebar mendekati 1.

Baca juga: Mengapa Harus Pulih Lebih Cepat

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat, salah satu cara mendorong sektor produktif bergerak dan menyerap tenaga kerja melalui belanja pemerintah. Namun, sejauh ini, postur APBN belum diarahkan ke sektor yang menyediakan banyak lapangan kerja.

”Seharusnya anggaran diarahkan lebih banyak ke sektor pertanian, pekerjaan umum, atau perhubungan. Sistemnya dibangun, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melibatkan UMKM lokal, jangan hanya perusahaan besar atau BUMN agar ada efek pengganda,” katanya.

Salah satu cara mendorong sektor produktif bergerak dan menyerap tenaga kerja melalui belanja pemerintah.

Menurut data BPS, dari 128,45 juta penduduk bekerja per Agustus 2020, sebanyak 29,76 persen di antaranya atau 38,23 juta orang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persentase ini yang terbesar dibandingkan dengan sektor lain.

Tauhid menambahkan, cara lain adalah mendorong konsumsi masyarakat agar sektor usaha tumbuh dan siap menyerap tenaga kerja. Maka, program bansos tetap berperan penting. Namun, tata kelola bansos mesti dibenahi agar tepat sasaran.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Wisnu Wardhana, berpendapat, geliat ekonomi yang meningkat bertahap akan mendorong daya beli masyarakat dan memicu aktivitas usaha.

Tata kelola bansos mesti dibenahi agar tepat sasaran.

Rencana matang

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anton J Supit mengatakan, perlu perencanaan matang menciptakan lapangan kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bisa berdampak menciptakan lapangan kerja jika tidak diimbangi kejelasan peta jalan reformasi dan transformasi ekonomi.

Menurut Anton, pemerintah harus memperjelas arah kebijakan ekonomi secara komprehensif dari segi investasi, industri, perdagangan, serta menghapus kebijakan yang inkonsisten. Penciptaan lapangan kerja juga tidak bisa dilakukan tanpa strategi besar menyiapkan tenaga kerja menyongsong industri yang banyak diwarnai otomasi dan digitalisasi.

”Konteks sekarang ini kita butuh menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Akan tetapi, bagaimana bisa kalau hal-hal ini tidak dibenahi? Ibarat mengatur rumah yang berantakan, tidak bisa hanya satu kamar yang diperbaiki, harus seluruhnya,” kata Anton.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Pengangguran

Strategi menarik investasi lewat UU Cipta Kerja harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang banyak, tidak sekadar menarik nilai investasi yang besar. Artinya, pemerintah harus memilah industri padat karya dan berorientasi ekspor untuk menciptakan lapangan kerja.

”Percuma investasi naik berlipat ganda, tetapi penciptaan lapangan kerja turun,” ujarnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, ada enam sektor prioritas yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Keenam sektor itu adalah industri makanan-minuman; kimia, farmasi, dan obat tradisional; kehutanan dan penebangan kayu; hortikultura; perkebunan; dan bijih logam.

Percuma investasi naik berlipat ganda, tetapi penciptaan lapangan kerja turun.

Dalam telekonferensi pers, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kemiskinan meningkat akibat dampak pandemi pada kegiatan ekonomi. Namun, kondisi itu tidak separah proyeksi sejumlah lembaga.

”Memang terjadi kenaikan, tetapi tidak sedalam yang diduga. Hal ini menunjukkan, program bantuan sosial pemerintah selama pandemi banyak membantu masyarakat di lapisan bawah,” ujarnya.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Warga penerima bantuan sosial mengantre di SD Islam Amalina, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/1/2021). Jumlah warga penerima bantuan yang mencapai 500 orang tidak sebanding dengan jumlah petugas pencairan bantuan sosial sehingga menyebabkan antrean dan kerumunan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memproyeksikan angka kemiskinan Indonesia pada akhir 2020 berkisar 9,7-10,2 persen atau ekuivalen 26,2 juta-27,5 juta orang.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada September 2020 sebesar Rp 458.947 per kapita per bulan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin tertinggi di Papua, yakni 26,8 persen, dan terendah di Bali, yakni 4,45 persen.

Baca juga: Penduduk Miskin RI Bertambah 2,76 Juta Orang

Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Bali per September 2020 sebanyak 196.920 orang. Jumlah ini bertambah 31.730 orang dari Maret 2020. Pandemi yang mengakibatkan pariwisata di Bali sepi berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan memengaruhi pendapatan masyarakat.

Sementara Kepala BPS DKI Jakarta Buyung Airlangga memaparkan, pandemi membuat jumlah penduduk miskin bertambah. Di DKI Jakarta ada 497.000 penduduk miskin pada September 2020 atau naik dari Maret 2020 yang sebanyak 481.000 orang. (AGE/DNE/COK/KRN)