Perlindungan Pekerja Migran di Malaysia Masih di Meja Perundingan

Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, keduanya bertekad segera menyelesaikan nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyapa awak media dari beranda Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (05/02/2021). Kedua pemimpin membahas sejumlah isu dalam pertemuan bilateral. Salah satunya tentang pekerja migran asal Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin bertekad segera menyelesaikan nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Ini merupakan salah satu hasil pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

”Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya tekankan pentingnya penyelesaian pembuatan MoU (nota kesepahaman) baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama seusai pertemuan bilateral.

Nota kesepahaman tentang perekrutan dan perlindungan pekerja migran asal Indonesia sudah habis masa berlakunya pada 2016. Namun, hingga sekarang, nota kesepahaman tersebut belum kunjung diperbarui.

Hal ini menjadi salah satu faktor lemahnya posisi pekerja migran Indonesia di Malaysia yang acap kali berujung pada eksploitasi, bahkan sampai penganiayaan.

Baca Juga: Potret Kualitas Pekerja Migran Indonesia

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Unit Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Wilayah Bandung menggelar orientasi prapenempatan (OPP) bagi calon pekerja migran Indonesia di Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (3/9/2020).

Selain soal nota kesepahaman, Presiden menekankan perlunya kedua negara untuk membangun sistem saluran tunggal agar masalah penempatan pekerja migran Indonesia dapat diselenggarakan dengan lebih baik. Ini penting guna mencegah perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia.

”Kita akan terus memperkuat hubungan baik antardua negara melalui komunikasi yang kuat pada semua tingkat. Tadi saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Perdana Menteri bahwa, setiap saat, ada masalah-masalah kecil atau sedang, kita bisa langsung telepon. Jam berapa pun. Jadi, saya kira ini adalah hubungan yang sangat baik,” tutur Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Muhyiddin menyatakan, pemerintah Kerajaan Malaysia akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam perekrutan pekerja migran asal Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk memastikan kerja sama dan perlindungan terhadap pekerja migran berlandaskan pada undang-undang.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) dan The Institute for Nasional and Democratic Studies (INDIES) menggelar aksi demo di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Muhyiddin percaya bahwa melalui pembicaraan berkelanjutan, kedua negara akan mencapai kesepahaman dan kesepakatan mengenai nota kesepahaman tentang ketenagakerjaan berikut perlindungan pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Nota kesepahaman juga akan selaras dengan undang-undang kedua negara.

Muhyiddin juga menyinggung soal program Pemerintah Malaysia tentang pemulangan dan rekalibrasi pendatang asing ilegal di Malaysia. Ia memohon kepada Presiden Jokowi supaya perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia ikut menyosialisasikan program tersebut.

Program Pemerintah Malaysia tersebut diselenggarkan mulai 16 November 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. ”Saya juga minta kerja sama Bapak Presiden untuk meningkatkan usaha dalam memastikan warga negara Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia agar lewat saluran yang sah,” kata Muhyiddin.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mendampingi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam salah satu prosesi penyambutan kunjungan kenegaraan di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Problem di Myanmar

Kunjungan kenegaraan Muhyiddin ke Jakarta tersebut merupakan lawatan luar negeri perdananya setelah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia pada Maret 2020. Bersama Presiden Jokowi, kedua pemimpin juga berbicara tentang perkembangan politik mutakhir di Myanmar, upaya melawan kampanye antisawit, stabilitas keamanan di Laut China Selatan, dan ASEAN Travel Corridor Arrangement.

Terkait perkembangan di Myanmar, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Muhyiddin sama-sama menyatakan keprihatinannya. Dalam kerangka ASEAN, kedua pemimpin sepakat membahas isu tersebut di forum di ASEAN.

”Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar. Kita berharap perbedaan politik itu bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan, untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip Piagam ASEAN, terutama prinsip rule of law, good government, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional,” kata Presiden.

Sebagai sebuah keluarga besar ASEAN, Presiden melanjutkan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui masing-masing menteri luar negeri akan berbicara dengan Ketua ASEAN guna menjajaki kemungkinan adanya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN terhadap isu tersebut. ”Tadi secara detail kami juga bicara soal ini. Dan, dalam pertemuan, kita juga bicara soal isu Rohingya dan berharap ini tetap menjadi perhatian kita,” kata Presiden.

STR/AFP

Konvoi tentara Myanmar di wilayah Negara Bagian Kachin, Rabu (3/2/2021). Militer Myanmar meningkatkan penjagaan setelah kudeta militer pada awal pekan ini.

Perdana Menteri Muhyiddin menyatakan, pihaknya memandang serius keadaan politik mutakhir di Myanmar yang ia sebut sebagai satu langkah ke belakang  dalam proses demokrasi negara tersebut. Situasi itu juga dikhawatirkan memengaruhi stabilitas dan keamanan kawasan.

Baca Juga: Pemerintahan Sipil Suu Kyi dan Kepentingan Bisnis Petinggi Militer

”Setuju kedua-dua menteri luar negeri diberi mandat untuk mencari  kesepakatan khas ASEAN untuk membincangkan masalah ini dengan lebih mendalam lagi,” kata Muhyiddin.