JAKARTA, KOMPAS — Pemulihan ekonomi nasional dalam jangka menengah akan ditopang pertumbuhan investasi dan perbaikan ekspor. Respons kebijakan tidak hanya diarahkan pada pemberian stimulus, tetapi juga reformasi struktural berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemulihan ekonomi dalam jangka pendek bergantung pada efektivitas vaksinasi dan pengendalian pandemi Covid-19. Adapun dalam jangka menengah panjang, momentum pemulihan akan ditopang pertumbuhan investasi yang didukung perbaikan ekspor global.
Untuk menangkap peluang investasi, reformasi struktural merupakan keniscayaan. Iklim investasi diperbaiki agar investor tertarik masuk ke Indonesia pascapandemi Covid-19 atau pada awal masa pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan pemerintah tidak melulu fokus pada masalah kesehatan.
”Dalam konteks mendorong investasi, pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mengatur investasi yang terbuka untuk semua bisnis,” kata Airlangga dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2/2021).
Iklim investasi diperbaiki agar investor tertarik masuk ke Indonesia pascapandemi Covid-19 atau pada awal masa pemulihan ekonomi.
Pemerintah tengah menyusun daftar prioritas investasi untuk setiap sektor usaha yang akan diterbitkan pada paruh kedua 2021. Investasi akan diprioritaskan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat bangkit dan naik kelas sehingga pemulihan ekonomi lebih cepat.
Baca juga : Perbaikan Perdagangan Global Topang Pemulihan Ekonomi
Airlangga menambahkan, penyusunan daftar prioritas investasi sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU No 11/2020 memberi berbagai fasilitas, insentif, perlindungan hukum, dan pemberdayaan bagi pelaku usaha untuk bertahan dan bangkit dari krisis pandemi Covid-19.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan, pemulihan ekonomi ditandai dengan laju pertumbuhan yang kembali positif. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 berkisar 4,8-5,8 persen, yang salah satunya didukung perbaikan ekspor.
Kinerja ekspor RI diyakini membaik sepanjang 2021. Perbaikan ekspor ditopang pemulihan aktivitas perdagangan global dan mobilitas penduduk. Ekspor yang membaik akan dibarengi dengan masuknya modal asing sehingga bisa memperkuat fundamen ekonomi.
”Kondisi makroekonomi tahun 2021 lebih optimistis dan bisa positif dibandingkan dengan 2020,” ujar Perry.
Untuk mendukung pemulihan ekonomi, BI mempertahankan kebijakan suku bunga rendah selama inflasi dan defisit transaksi berjalan masih rendah. Kebijakan suku bunga rendah akan didukung kebijakan likuiditas longgar untuk mendorong penyaluran kredit dari perbankan ke dunia usaha.
Dana pemulihan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi (PC-PEN) akan ditingkatkan, dari sebelumnya Rp 533,09 triliun. Peningkatan alokasi anggaran mempertimbangkan kebutuhan vaksinasi, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM.
”Diskusi bersama Kemenko Perekonomian dan kementerian teknis terkait memutuskan alokasi anggaran PC-PEN naik menjadi Rp 619 triliun,” kata Sri Mulyani.
Peningkatan anggaran PC-PEN 2021 mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang belum tertangani hingga pelaksanaan vaksinasi selesai. Pemerintah masih harus menggelontorkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya tahan pelaku usaha, terutama UMKM.
Baca juga : Tahun Ini, Anggaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Rp 553,09 Triliun
Sri Mulyani menambahkan, alokasi PC-PEN tahun ini meliputi, antara lain, anggaran vaksinasi Rp 104 triliun, perlindungan sosial Rp 150 triliun, program prioritas pemerintah daerah dan kementerian/lembaga Rp 141 triliun, serta dukungan UMKM Rp 150 triliun.
Peningkatan anggaran PC-PEN 2021 mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang belum tertangani hingga pelaksanaan vaksinasi selesai.
Sejauh ini, pemerintah telah tiga kali mengubah alokasi anggaran PC-PEN. Semula, anggaran dialokasikan Rp 365,5 triliun dalam UU APBN 2021 kemudian ditingkatkan menjadi Rp 553,9 triliun. Terakhir, alokasi anggaran PC-PEN menjadi sekitar Rp 619 triliun.
