logo Kompas.id
EkonomiHarga Pulsa Tetap, Selama Ini Sudah Kena Pajak

Harga Pulsa Tetap, Selama Ini Sudah Kena Pajak

Selama ini, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token listrik, atau voucer sudah berlaku. Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku Senin (1/2/2021) ini tidak mengubah harga.

Oleh Agnes Theodora
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kartu perdana seluler yang dijual pedagang di jembatan penyeberangan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, 3 April 2012. Semakin murahnya harga telepon seluler dan biaya pulsa membuat jumlah pengguna telepon seluler semakin banyak. Data Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia, hingga akhir 2011, jumlah pelanggan seluler di Indonesia lebih dari 240 juta atau naik 60 juta pelanggan dibandingkan dengan tahun 2010.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan operator telekomunikasi harus lebih aktif menyosialisasikan aturan baru pemungutan pajak atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Informasi simpang siur yang beredar di masyarakat jangan sampai mengganggu implementasi peraturan, apalagi menambah beban biaya konsumen.

Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher. PMK itu berlaku mulai Senin (1/2/2021). 

Editor: dewi indriastuti
Bagikan
Memuat data..