Vaksinasi bisa menjadi faktor yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi, tetapi juga bisa memperlambat pemulihan ekonomi.
Oleh
DEWI INDRIASTUTI
·3 menit baca
Vaksinasi mulai dilaksanakan di Indonesia pada 13 Januari 2021, diawali Presiden Joko Widodo. Sesuai rencana pemerintah, program vaksinasi akan berlangsung 15 bulan bagi 181 juta penduduk Indonesia.
Dengan perhitungan sederhana, program vaksinasi akan menjangkau 12 juta orang per bulan. Perhitungan sederhana ini mengasumsikan wilayah Indonesia mudah terjangkau, penyimpanan vaksin terjaga, dan tenaga kesehatan yang akan melaksanakan penyuntikan vaksin tersebar merata.
Di masa pandemi Covid-19, vaksin dan vaksinasi menjadi angin segar dan harapan bagi masyarakat dunia. Krisis kesehatan akibat pandemi bergeser menjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan sejumlah negara mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi direvisi. Anggaran yang semula dialokasikan untuk berbagai rencana mendorong pertumbuhan ekonomi direalokasikan untuk menangani Covid-19.
Indonesia pada 2020 mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 553,09 triliun untuk keperluan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Namun, keberadaan vaksin tak serta-merta membuat proyeksi perekonomian menjadi terdongkrak. Ada catatan yang menyertai, yakni vaksinasi sebagai faktor risiko. Vaksinasi menjadi risiko yang bisa memperbaiki perekonomian jika dilakukan secara cepat dan tepat. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, vaksinasi justru menjadi faktor risiko yang memperlambat proyeksi pertumbuhan ekonomi.
Selain vaksinasi, faktor penting lain adalah penerapan protokol kesehatan. Keberadaan vaksinasi bukan menjadi alasan masyarakat untuk mengabaikan, atau malah melupakan, protokol kesehatan. Sebab, proses vaksinasi dilakukan bertahap hingga mencapai rasio tertentu terhadap jumlah penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau komunitas. Maka, protokol kesehatan tetap penting diterapkan.
Selain vaksinasi, faktor penting lain adalah penerapan protokol kesehatan.
Sejumlah lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dan pengamat juga menyertakan vaksinasi dan protokol kesehatan sebagai faktor penting dalam proyeksi ekonomi. Bukan berarti lembaga ekonomi atau ekonom itu ingin beralih menjadi ahli kesehatan, tetapi pandemi telah menjadi faktor yang diperhitungkan dalam perekonomian. Sebab, pandemi menambah ketidakpastian. Maka, protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 dan vaksinasi menjadi faktor yang diperhitungkan juga oleh para ekonom.
Pemerintah, dalam APBN 2021, menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini 4,8-5,8 persen. Adapun yang terbaru, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini sebesar 4,8 persen.
Bagaimana cara meraih pertumbuhan ekonomi sebesar itu? Masyarakat mesti percaya diri untuk kembali beraktivitas dengan aman dan terlindung dari Covid-19. Kepercayaan tak hanya dibangkitkan lewat program vaksinasi, tetapi juga penanganan Covid-19.
Data di laman covid19.go.id dan worldometers.info per Rabu (27/1/2021), ada 1.024.298 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia. Jumlah ini merupakan akumulasi kasus sejak pertama kali diumumkan di Indonesia pada 2 Maret 2020, atau belum setahun lalu. Grafiknya, antara lain jumlah kasus, total kematian, dan kasus aktif, masih terus meningkat.
Data di laman covid19.go.id dan worldometers.info per Rabu (27/1/2021), ada 1.024.298 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia
Jumlah kasus terkonfirmasi yang melampaui 1 juta kasus serta berujung pada perpanjangan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi sentimen positif yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan merah. Padahal, pemerintah berharap 2021 adalah tahun pemulihan ekonomi. Agar pemulihan berlangsung mulus, penyebab utamanya, yakni Covid-19, mesti ditangani lebih dulu.