Tahun Ini, Anggaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Rp 553,09 Triliun

Vaksinasi sudah dilakukan. Namun, kasus Covid-19 mesti dikendalikan agar tidak terus meningkat.

KOMPAS/DEWI INDRIASTUTI

Tangkapan layar laman Covid19.go.id pada Selasa (26/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 senilai Rp 553,09 triliun. Alokasi anggaran ini lebih tinggi dari pagu semula yang ditetapkan dalam UU APBN 2021, yakni Rp 365,5 triliun.

Anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 difokuskan pada empat aspek, yaitu kesehatan Rp 104,7 triliun, perlindungan sosial Rp 150,96 triliun, program prioritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 141,36 triliun, serta dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi Rp 156,06 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi anggaran PC-PEN 2021 diputuskan hampir setara dengan realisasi tahun 2020, yakni Rp 579,78 triliun. Kebijakan ini mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang belum akan tertangani sampai pelaksanaan vaksinasi selesai.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

”Selama Indonesia belum mencapai kekebalan kelompok, beberapa sektor masih harus didukung,” kata Airlangga di acara Business Challenges 2021 yang diselenggarakan Bisnis Indonesia, Selasa (26/1/2021).

Anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2021 untuk bidang kesehatan, antara lain, pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, serta insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Anggaran juga dialokasikan untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja.

Airlangga menambahkan, anggaran juga diprioritaskan untuk program perlindungan sosial. Pemerintah memperpanjang beberapa bantuan sosial selama 3-6 bulan. Semula, bantuan berakhir pada Desember 2020. Bantuan sosial itu di antaranya berupa bantuan langsung tunai, subsidi kuota, dan diskon listrik.

Baca Juga: Vaksin dan Pemulihan Ekonomi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu menambahkan, pemulihan ekonomi pada 2021 bukan tanpa risiko. Kendati alokasi anggaran untuk kesehatan, terutama vaksinasi, cukup besar, pelaksanaanya tetap harus dibarengi protokol kesehatan ketat dan disiplin.

”Meskipun vaksinasi berjalan, kasus Covid-19 harus dikelola sehingga tidak ada lagi pembatasan sosial berskala besar yang dampaknya mengurangi aktivitas ekonomi,” kata Febrio.

Kendati alokasi anggaran untuk kesehatan, terutama vaksinasi, cukup besar, pelaksanaanya tetap harus dibarengi protokol kesehatan ketat dan disiplin.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Arah pemulihan ekonomi tahun ini cukup optimistis, didukung pelaksanaan vaksinasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 berkisar 4,5-5,5 persen, sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga internasional.

Faktor penghambat

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat, perekonomian Indonesia tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan 2020. Namun, setidaknya ada dua masalah yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi, yakni daya dorong stimulus ekonomi yang kurang dan efektivitas restrukturisasi kredit.

”Berkaca dari tahun lalu, jumlah stimulus yang digelontorkan pemerintah cukup besar, tetapi efek dorong terhadap perekonomian kurang,” kata Hariyadi.

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Terjebak Euforia Vaksin

Efektivitas stimulus tidak akan optimal sepanjang dampak Covid-19 masih dibebankan ke dunia usaha. Contohnya, mayoritas pengusaha sektor pariwisata sudah menerapkan protokol kesehatan ketat. Namun, pada saat yang sama, pembatasan kegiatan kembali diterapkan karena kasus Covid-19 melonjak.

Efektivitas stimulus tidak akan optimal sepanjang dampak Covid-19 masih dibebankan ke dunia usaha.

Hariyadi menambahkan, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat seharusnya berbagi beban agar ekonomi segera pulih. Jangan sampai pembatasan kegiatan berulang-kali diterapkan akibat masyarakat lalai menerapkan protokol kesehatan dan pemerintah tidak tegas menindak mereka yang lalai.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas medis bersiap menyuntikkan vaksin Covid-19 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (25/1/2021). Boyolali telah menerima 7.600 dosis vaksin merek Sinovac dengan prioritas sasaran tenaga kesehatan. Penyaluran vaksin tersebut dilakukan melalui 52 fasilitas kesehatan di kabupaten itu.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menuturkan, perekonomian belum akan bergerak ke arah positif pada triwulan I-2021 karena konsumsi rumah tangga masih terkontraksi.

Konsumsi berkontribusi 58 persen terhadap produk domestik bruto.

Konsumsi yang masih terkontraksi mencerminkan daya beli belum pulih. Selama daya beli masih lemah, pemulihan dunia usaha masih akan tertahan.

”Untuk memulihkan dunia usaha sangat bergantung pada bagaimana memulihkan daya beli masyarakat,” kata Enny.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan, berbagai cara ditempuh untuk menarik investor masuk dan menciptakan lapangan kerja. Pemprov Jabar tengah membangun 13 kota industri baru untuk meningkatkan investasi. Konsep kota industri itu bukan sekadar kompleks pabrik, melainkan juga pusat peradaban manusia.