Waspadai Tautan Kartu Prakerja Palsu

Hati-hati modus kejahatan pencurian data pribadi dengan beredarnya tautan Kartu Prakerja palsu.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Calon penerima mengakses situs Prakerja.go.id untuk mendaftar program Kartu Prakerja di Posko Layanan Pendampingan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pastikan kembali kesahihan informasi di situs ataupun akun media sosial resmi sebelum mendaftar Kartu Prakerja. Oknum tertentu memanfaatkan celah dengan menyebarluaskan tautan (link) Kartu Prakerja palsu. Bisa jadi itu modus untuk mencuri data pribadi.

Sebelumnya beredar di grup percakapan tautan http://dashboard.prakerja12.xyz/?gel=12 dengan keterangan ”Kartu Prakerja Gelombang 12 Telah Dibuka”. Ketika dibuka, tampilan mukanya menyebutkan registrasi program Kartu Prakerja. ”Perhatian, pastikan Anda mengisi data dengan benar”. Data itu berupa identitas diri, nomor kontak, dan status pekerjaan.

Pormedan (27), pekerja lepas, nyaris mengisikan data pribadi di tautan tersebut setelah salah satu teman membagikannya di grup percakapan. Beruntung ada teman lain yang mengingatkan untuk mengecek terlebih dulu informasi gelombang ke-12 Kartu Prakerja dari pemberitaan media massa dan situs resmi.

”Rupanya situs resmi Kartu Prakerja berbeda dengan tautan yang beredar,” ujarnya, Selasa (19/1/2021). Situs resmi Kartu Prakerja adalah https://www.prakerja.go.id/ dengan akun Instagram @prakerja.go.id bercentang biru.

Baca juga : Anggaran Kartu Prakerja Dipangkas, Program Disesuaikan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir situs palsu itu. Kendati demikian, dalam situs palsu sebelum diblokir tertera angka pendaftar mencapai 100.000 orang.

Head of Communication Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu meminta masyarakat waspada dengan munculnya tautan palsu atau penipuan terkait program Kartu Prakerja gelombang ke-12. Penyelenggara tidak tinggal diam dengan melaporkan hal itu ke Badan Reserse Kriminal Polri.

”Hati-hati memberikan data pribadi di situs yang tidak jelas atau palsu. Kami sudah melaporkan situs-situs palsu kepada Bareskrim, berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk memblokir situs-situs itu,” ucap Louisa.

Kemenkominfo lewat akun Twitter-nya mencuit perihal modus penipuan itu. Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, seperti nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nomor kontak, alamat surel, atau data pribadi lain, kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga : Buat Program Lebih Terarah dan Selaras Kebutuhan

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga membuka portal www.prakerja.go.id untuk mencari informasi syarat-syarat mendapatkan Kartu Prakerja, Jumat (8/5/2020).

Sementara itu, pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2021 dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun. Alokasi anggaran ini setengah dari anggaran 2020 yang sebesar Rp 20 triliun.

Sejak 11 April sampai 23 November 2020, jumlah penerima program Kartu Prakerja telah mencapai 5,6 juta orang atau sesuai target kuota yang ditetapkan. Pelaksanaan program pada 2020 berhenti pada gelombang ke-11 dengan total jumlah pendaftar program mencapai 43 juta orang.

Pendaftaran untuk gelombang ke-12 menurut rencana dimulai pada Januari 2021. Peserta yang sudah mengikuti program pada 2020 tidak bisa mendaftar lagi pada 2021.

Direktur Institute for Development on Economics and Finance Tauhid Ahmad menuturkan, diperlukan perubahan sistem secara mendasar terkait program Kartu Prakerja sesuai kebutuhan yang berkembang di tengah pandemi. Pada 2021, program itu dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pekerja secara efektif.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Calon penerima berfoto bersama KTP untuk diunggah ke situs Prakerja.go.id sebagai syarat mendaftar program Kartu Prakerja di Posko Layanan Pendampingan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020).

Namun, peserta yang diprioritaskan harus pekerja korban pemutusan hubungan kerja karena kebutuhan mereka untuk mencari pekerjaan baru lebih mendesak. Oleh karena itu, program harus dibuat lebih terarah, tidak bisa dilepas dan dibebaskan begitu saja seperti sekarang.

”Jika ingin program ini efektif, jangan dibebaskan, tetapi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jenis pelatihan harus diarahkan agar peserta punya peluang lebih besar mendapat pekerjaan setelah lulus pelatihan,” kata Tauhid saat dihubungi, Minggu (3/1/2021).