Program vaksinasi disiapkan pemerintah dengan strategi dari hulu ke hilir. Kemungkinan keterlibatan swasta jangan mengganggu strategi yang justru memperlambat pemulihan.
Oleh
Agnes Theodora
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Permintaan pengusaha untuk dilibatkan dalam distribusi dan impor vaksin mesti dikaji matang agar tidak mengacaukan kalkulasi strategi pengendalian pandemi. Swasta tetap dapat berperan mendukung keberhasilan program vaksinasi Covid-19 tanpa mengomersialkan vaksin.
Tujuan utama vaksinasi adalah memutus rantai penularan Covid-19 dengan menciptakan kekebalan komunitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus yang terukur agar program vaksinasi efektif dan pemulihan ekonomi bisa segera diraih.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Muhammad Faisal berpendapat, strategi yang terkendali bisa kacau jika swasta dilibatkan untuk vaksinasi mandiri dan menjual vaksin kepada masyarakat.
”Kalau tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan dan konsumsi kelas menengah-atas, vaksinasi yang cepat dan bisa dibeli mandiri mungkin penting. Akan tetapi, pertimbangannya tidak hanya itu. Harus memperhatikan juga risiko dan hitung-hitungan efektivitas vaksinasi untuk pemulihan ekonomi yang efektif,” katanya, Senin (18/1/2021).
Menurut Faisal, efektivitas program vaksinasi tidak bisa dipertaruhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. ”Vaksinasi adalah tanggung jawab negara. Ada kekhawatiran distribusinya akan lambat, tetapi solusinya bukan memperbolehkan swasta mengimpor dan menjual vaksin sendiri,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pengusaha swasta berharap dilibatkan dalam proses distribusi dan pembelian vaksin. Selain untuk didistribusikan gratis kepada karyawan, perusahaan swasta juga siap menjual vaksin kepada masyarakat (Kompas, 18/1/2021).
Efektivitas program vaksinasi tidak bisa dipertaruhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi
Menurut rencana, vaksin akan diberikan secara bertahap pada Januari 2021-Maret 2022. Presiden Joko Widodo mengawali program vaksinasi pada 13 Januari 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia sekitar 426 juta dosis untuk 181 juta penduduk.
Menurut Faisal, pengusaha tetap bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memaksimalkan dan mempercepat program vaksinasi gratis. Ada banyak aspek yang bisa didukung pihak swasta tanpa mengomersialkan vaksin, di antaranya membantu menyediakan fasilitas ruangan pendingin yang memadai agar distribusi vaksin lancar.
Peneliti SMERU Institute, Asep Suryahadi, mengatakan, tantangan yang dihadapi dalam program vaksinasi swasta jika diizinkan terlibat tidak sederhana. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang detail dan mengawasi ketat proses vaksinasi yang berlangsung lewat banyak pintu.
”Setidaknya, ada dua hal penting yang perlu diatur. Pertama, importir vaksin harus dibatasi dan terdaftar. Kedua, yang akan lebih sulit adalah menyinkronkan data vaksinasi antara pemerintah dan swasta,” katanya.
Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang detail dan mengawasi ketat proses vaksinasi yang berlangsung lewat banyak pintu.
KOMPAS/DEWI INDRIASTUTI
Proses tes usap PCR Covid-19 tanpa turun dari kendaraan, di Jakarta, Minggu (3/1/2021).
Di sisi lain, jika vaksin dijual mandiri, harganya dikhawatirkan akan melonjak. Contohnya, Kementerian Kesehatan sudah menetapkan batas atas tarif tes usap PCR sebesar Rp 900.000. Namun, masih ada fasilitas kesehatan yang mematok harga lebih dari itu dengan sejumlah variasi, misalnya hasil diperoleh lebih cepat.
Kompensasi
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat, vaksinasi memang tanggung jawab negara. Namun, kalau vaksinasi hanya bergantung kepada pemerintah, prosesnya akan memakan waktu lama.
”Banyak orang yang butuh vaksin lebih cepat, misalnya sektor-sektor tertentu yang terdampak atau terkait layanan publik, seperti transportasi dan pariwisata,” kata Hariyadi.
Pengusaha, ujar Hariyadi, siap memvaksinasi karyawan dan keluarganya secara gratis agar perusahaan dapat kembali beraktivitas maksimal. Namun, sebagai gantinya, pengadaan itu dikompensasikan ke dalam komponen Pajak Penghasilan (Pph) perusahaan.
Banyak orang yang butuh vaksin lebih cepat.
Di sisi lain, pengusaha juga meminta diperbolehkan menjual vaksin kepada masyarakat yang mampu dan bersedia membayar demi mengakses vaksin lebih cepat. Penjualan vaksin itu, ujarnya, tetap harus diawasi ketat oleh pemerintah.
Kompas/Hendra A Setyawan
Tenaga kesehatan medapat vaksinasi Covid-19 CoronaVac buatan Sinovac Biotech, di Rumah Sakit Sari Asih, Tangerang Selatan, Banten, Senin (18/1/2021). Sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan menjadi prioritas utama pemberian vaksin tahap pertama. Vaksinasi mulai dilakukan secara bertahap kepada seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Dimatangkan
Juru bicara vaksinasi pemerintah dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, pemerintah masih fokus menyelesaikan program vaksinasi gratis secara bertahap. Rencana melibatkan swasta dalam vaksinasi mandiri masih dalam kajian. ”Masih perlu dimatangkan lagi, kami masih fokus untuk vaksinasi gratis,” ujar Nadia.
Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Budi Gunadi menegaskan, vaksinasi bersifat amat sosialis, bukan individualis (Kompas, 18/1/2021). Pemerintah menyiapkan strategi dari hulu ke hilir. Dari hitungan pemerintah, dalam setahun 144 juta orang bisa divaksinasi. Pemerintah menyiapkan 30.000 vaksinator untuk menyuntik 300 orang per hari agar 27 juta orang bisa disuntik dalam sebulan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F20210103_073740_1610989942-e1610990495550.jpg){kind=logo}
