Swasta Minta Akses Distribusi dan Impor Vaksin Covid-19
Program vaksinasi Covid-19 diproyeksikan tuntas dalam 15 bulan atau pada Maret 2022. Pengusaha berharap dilibatkan dalam proses tersebut.
Oleh
Agnes Theodora
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pengusaha minta pemerintah membuka akses vaksinasi Covid-19 untuk swasta. Akses tersebut untuk mendistribusikan dan mengimpor vaksin secara mandiri.
Sejauh ini, keterlibatan pihak swasta diusulkan sebatas distribusi gratis bagi karyawan masing-masing perusahaan. Dengan demikian, vaksin tidak dijadikan komoditas bisnis baru yang bisa memperparah kesenjangan sosial masyarakat.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Minggu (17/1/2021), mengatakan, pengusaha swasta berharap dilibatkan dalam proses distribusi dan pembelian vaksin.
”Ada dua usulan. Pertama, kami mengimpor langsung secara mandiri dari produsen. Kedua, kami membeli dari pemerintah, jadi yang mengimpor tetap pemerintah,” katanya.
Menurut Rosan, perusahaan swasta bisa membantu pemerintah mempercepat distribusi vaksin sehingga bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi. Jika diberi izin untuk membeli vaksin dari pemerintah atau mengimpor langsung, perusahaan akan menyediakan program vaksinasi secara gratis bagi karyawan beserta keluarga karyawan.
Perusahaan swasta bisa membantu pemerintah mempercepat distribusi vaksin sehingga bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi.
Menurut dia, saat ini sebagian perusahaan sudah mengalokasikan anggaran untuk menjalankan tes usap Covid-19 gratis bagi karyawan. Anggaran itu akan dialihkan untuk program vaksinasi gratis karyawan.
”Akan tetapi, kalau diizinkan pemerintah untuk menjual vaksin ke publik, kami juga siap membukanya. Kami siap mengimpor mandiri agar tidak mengganggu program pemerintah,” katanya.
Menurut Rosan, komunikasi antara sejumlah pengusaha dan berbagai produsen vaksin sejauh ini berjalan lancar. Perusahaan pembuat vaksin bersedia menjual secara bisnis ke bisnis dengan syarat pemerintah telah memberi lampu hijau untuk importasi oleh pihak swasta. Beberapa merek besar yang sudah didekati adalah Pfizer, Moderna, Sinovac, dan Sputnik.
”Mereka oke-oke saja menjual ke swasta. Kuncinya, pemerintah harus menyatakan sendiri ke mereka kalau perusahaan swasta Indonesia boleh memberi mandiri,” kata Rosan.
Agar tidak memunculkan persoalan, Rosan mengusulkan harga jual vaksin mandiri ke publik tidak diserahkan ke pasar. Namun, batas harga tertingginya ditetapkan pemerintah. ”Kita serahkan ke pemerintah, patok saja harga maksimumnya berapa, maka swasta akan menjual dengan harga tersebut,” ujarnya.
Kita serahkan ke pemerintah, patok saja harga maksimumnya berapa, maka swasta akan menjual dengan harga tersebut.
Dibatasi
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pada dasarnya, seluruh lapisan masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses vaksin secara gratis. Peran pihak swasta penting untuk mempercepat distribusi program vaksin gratis pemerintah. Namun, bukan untuk meraih keuntungan dari bisnis vaksin.
”Sepanjang pengusaha memberikan secara gratis kepada masyarakat, tidak jadi masalah. Akan tetapi, kalau vaksin dijual secara bebas, nasibnya akan sama dengan harga masker, harga tes usap, dan lain-lain. Ujung-ujungnya menjadi bisnis yang luar biasa besar sehingga tidak tepat di situasi seperti ini,” kata Tauhid.
Sepanjang pengusaha memberikan secara gratis kepada masyarakat, tidak jadi masalah.
Oleh karena itu, Tauhid menyarankan agar keterlibatan swasta dibatasi. Perusahaan bisa membantu mendistribusikan vaksin kepada karyawan dan keluarga karyawan secara gratis, tetapi tidak diperbolehkan menjual kembali vaksin itu ke masyarakat luas melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini, peran pihak swasta adalah mendukung program pemerintah.
”Intinya, tidak bisa untuk tujuan komersial. Dari pengalaman, seperti tes usap antigen dan PCR, meskipun harga sudah diatur, tetap saja di pasaran menjadi jauh lebih mahal dan membebani masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah mengalokasikan Rp 73 triliun untuk program vaksinasi Covid-19 gratis. Menurut rencana, sebanyak 181,5 juta penduduk RI akan divaksin untuk menciptakan kekebalan komunitas.
Masih dikaji
Sebelumnya, pemerintah sempat meminta sektor swasta untuk terlibat membantu proses vaksinasi Covid-19.
Semula, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan perlu dukungan untuk mengurus masalah distribusi vaksin yang kompleks dan memerlukan fasilitas pendingin yang memadai.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021), Menkes kembali menyebut opsi vaksinasi mandiri yang diadakan pihak swasta di luar anggaran negara. Namun, Budi Gunadi menyebut rencana ini masih dalam bentuk kajian. Pemerintah berhati-hati karena tidak ingin ada kesan masyarakat mampu bisa mengakses vaksin lebih dahulu dibandingkan dengan masyarakat lainnya.
Sementara sebelumnya, pemerintah sempat berencana membuka jalur vaksinasi mandiri. Dari target 107 juta penduduk Indonesia yang akan divaksinasi, sekitar 30 persen diberi vaksin gratis, sedangkan 70 persen mengakses program mandiri atau vaksin berbayar. Pemerintah sejak awal tidak memberi akses swasta untuk mengimpor vaksin. Pembelian vaksin hanya oleh PT Bio Farma (Persero) selaku perusahaan BUMN.
Pada Desember 2020, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menggratiskan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.