Permintaan dan pasokan listrik dijaga agar seimbang. Pemerintah berupaya permintaan listrik lewat berbagai cara, antara lain mendorong penggunaan kompor induksi dan mobil listrik.
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
Kompas
Pengisisan baterai Hyundai Kona Electric di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang, Kamis (12/11/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyusun strategi untuk menghadapi pasokan listrik yang berlebih. Pasokan listrik berlebih akibat cadangan daya pembangkit melebihi batasan target.
Strategi yang diterapkan pemerintah, antara lain, mengurangi kapasitas pembangkit listrik, meningkatkan permintaan, dan menyiapkan regulasi untuk memperkuat pembangunan infrastruktur transmisi.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyebutkan, pada akhir 2020, cadangan daya pembangkit terhadap beban puncak 30,1 persen. Padahal, targetnya 25 persen. Artinya, cadangan tersebut tidak tertransmisikan secara optimal.
”Angka ini tak menggembirakan karena dapat memberi beban biaya terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),” katanya saat konferensi pers secara dalam jaringan, Rabu (13/1/2020).
Salah satu siasat untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan listrik nasional adalah memangkas kapasitas pembangkit sebesar 15,5 gigawatt (GW). Kapasitas yang dipangkas ini merupakan bagian dari proyek pembangkit listrik 35 GW. Pengurangan ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Petugas berada di atas menara sutet untuk memasang kabel transmisi Ungaran-Batang berkapasitas 500 kilovolt di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (1/9/2020). Pemasangan jaringan listrik tersebut seiring dengan hampir selesainya pembangunan proyek PLTU Batang.
Adapun dari sisi permintaan, berdasarkan catatan Kementerian ESDM, konsumsi listrik pada 2020 sebesar 1.089 kilowatt jam (kWh) per kapita. Angka ini di bawah target yang sebesar 1.142 kWh per kapita.
Untuk meningkatkan permintaan masyarakat, Kementerian ESDM mengandalkan pemanfaatan mobil listrik dan kompor induksi. Pemerintah telah menyurvei pandangan masyarakat terhadap penggunaan kompor induksi dan berencana menyiapkan paket perdana untuk menyokong konversi dan perubahan kebiasaan rumah tangga.
Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pasokan listrik berlebih terjadi karena proyeksi permintaan tak sejalan dengan perkiraan pembangunan pembangkit. Idealnya, nilai cadangan daya pembangkit dapat dikelola pada kisaran 20-25 persen. Apabila tak ada intervensi, diperkirakan cadangan daya pembangkit menyentuh 40 persen pada 2021.
Pemerintah telah menyurvei pandangan masyarakat terhadap penggunaan kompor induksi
Untuk mengatasi hal itu, Fabby mengusulkan agar pemerintah menegosiasikan sejumlah pembangkit untuk menunda tanggal operasional komersial yang dimulai pada 2021 dan tahun-tahun setelahnya selama 6-12 bulan.
”Konteksnya dapat berupa berbagi beban dalam menghadapi tekanan penurunan permintaan (listrik) di tengah pandemi Covid-19,” katanya. Menurut Fabby, pemerintah juga perlu menurunkan kapasitas pembangkit listrik yang telah habis kontraknya atau yang usia ekonomisnya sudah terpenuhi.
Artinya, investasi untuk membangun pembangkit itu sudah kembali dan membukukan keuntungan.
Dalam jangka panjang, Rida berharap dapat mengekspor listrik dengan cara mentransmisikannya ke negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Sebelum merealisasikan rencana itu, transmisi dari wilayah yang kelebihan pasokan ke daerah defisit dapat berjalan lebih dahulu. Langkah ini juga penting untuk menyeimbangkan biaya pokok penyediaan listrik antarwilayah.
Pemerintah tengah menyiapkan revisi regulasi agar swasta dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur transmisi. Diharapkan, regulasi bisa diberlakukan secepatnya.
Pada 2020, Indonesia mengimpor listrik dari Serawak, Malaysia, ke Kalimantan Barat. Rasio impor sebesar 0,54 persen atau setara dengan 100-120 megawatt. Impor dibutuhkan lantaran pembangkit listrik di area tersebut masih dibangun.
Tak naik
Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi menyatakan, tidak ada perubahan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan bersubsidi. Tarif listrik yang tidak naik ini diharapkan dapat menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat di tengah pandemi.
Kompas/Priyombodo
Warga mengisi token listrik di ruang meteran Rumah Susun Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Tarif listrik pelanggan nonsubsidi untuk pelanggan tegangan rendah dengan daya 1.300 volt ampere (VA), 2.200 VA, 3.500-5.500 VA, 6.600 VA ke atas, bisnis (6.600 VA-200 kVA), pemerintah (6.600 VA-200 kVA, serta penerangan jalan sebesar Rp 1.444,70 per kWh. Adapun tarif pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA tetap Rp 1.352 per kWh.
Tarif listrik yang tidak naik ini diharapkan dapat menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat di tengah pandemi.
Pelanggan tegangan menengah seperti pelanggan bisnis, industri, dan pemerintah dengan daya di atas 200 kVA dan layanan khusus dikenai tarif rata-rata Rp 1.114,74 per kWh. Tarif untuk pelanggan tegangan tinggi seperti industri dengan daya lebih dari atau sebesar 30.000 kVA sebesar Rp 996,74 per kWh.
