Keterjangkauan Akses Pembiayaan UMKM Perlu Ditingkatkan

Kompas/Priyombodo

Suasana di bengkel produksi patung berbahan resin di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (18/12/2020). Permintaan patung rohani jelang perayaan Natal meningkat. Patung rohani ini dijual mulai dari harga Rp 30.000 hingga puluhan juta rupiah per buah tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitan pengerjaannya.

JAKARTA, KOMPAS — Selama ini upaya pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM oleh pemerintah umumnya hanya menyentuh pelaku usaha yang sudah bisa mengakses pembiayaan perbankan. Padahal, untuk mendorong pemulihan sektor UMKM, diperlukan ekosistem terintegrasi yang mampu menjangkau semua pelaku UMKM.

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, selama ini pemberdayaan UMKM dilakukan oleh banyak lembaga secara parsial. Padahal, masing-masing lembaga sama-sama memiliki tujuan untuk mengangkat kelas UMKM.

”Jika para pemangku kebijakan UMKM bisa saling terintegrasi, akan terbentuk ekosistem terpadu dengan pusat data yang bisa bermanfaat untuk mengoptimalisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini,” ujarnya kepada Kompas, Selasa (5/1/2020).

Tahun lalu, pemerintah mewacanakan kembali pembentukan induk BUMN di bidang pembiayaan UMKM yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Menurut Enny, konsolidasi BUMN untuk pemberdayaan UMKM merupakan hal baik dan bisa efektif mendorong penyelamatan UMKM pascakrisis akibat pandemi Covid-19. Integrasi BRI, PNM, dan Pegadaian bisa meningkatkan efisiensi ketiga perusahaan dalam mendukung pembiayaan UMKM.

Selama ini BRI hanya mampu menjangkau usaha-usaha yang memiliki akses perbankan. Padahal, mayoritas usaha mikro dan ultramikro tidak memiliki akses tersebut.

Jika para pemangku kebijakan UMKM bisa saling terintegrasi, akan terbentuk ekosistem terpadu dengan pusat data yang bisa bermanfaat untuk mengoptimalisasi program PEN tahun ini.

Segmen ultramikro sendiri, lanjutnya, lebih banyak digarap Pegadaian dan PNM. Namun, sumber pendanaan kedua perusahaan ini terbatas dan menyebabkan pembiayaan nasabah mikro dan ultramikro justru harus membayar bunga tinggi di atas bunga kredit usaha rakyat (KUR).

Tahun ini, berdasarkan hasil rapat koordinasi kebijakan KUR 2021, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi KUR sebesar 3 persen selama enam bulan pertama tahun 2021.

”Jika kelemahan dan kelebihan tiga BUMN tersebut dikonsolidasikan, berpeluang terjadinya sinergi dan integrasi untuk meningkatkan efisiensi,” ujarnya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tampilan layar data realisasi penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, langkah pemerintah mengonsolidasikan BRI, PNM, dan Pegadaian salah satunya untuk membuat pendataan terpadu UMKM dan ultramikro. Pendataan terpadu bisa menjadi jalan masuk untuk meningkatkan kelas pengusaha ultramikro, mikro, dan kecil di Indonesia.

”Pelaku usaha ultramikro dan mikro yang tadinya tidak punya akses perbankan dan hanya punya plafon pinjaman Rp 2 juta sampai Rp 10 juta bisa meningkat Rp 20 juta sampai Rp 30 juta karena likuiditas Pegadaian dan PNM meningkat,” ujarnya.

Baca Juga: Menanti Konsolidasi Perusahaan Pembiayaan Segmen UMKM

Enny mengingatkan juga kepada para pemangku kebijakan pemberdayaan UMKM untuk segera menyediakan pusat data bagi pelaku usaha mikro dan ultramikro. Pasalnya, selama ini implementasi program pemberdayaan terkendala persoalan data sektor usaha mikro dan ultramikro yang masih terfragmentasi.

”Data usaha mikro dan ultramikro masih sangat fragmented. Hal ini menyulitkan Pemerintah untuk menyalurkan anggaran program PEN. Jika ada pendataan satu pintu, tentu akan lebih memudahkan pemerintah membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi,” tuturnya.

Bantuan produktif

Direktur Mikro BRI Supari dalam keterangan resminya mengatakan, perseroan terus menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) seperti yang selama ini sudah dilakukan sejak Agustus 2020. Hingga Desember 2020, penyaluran BPUM BRI yang merupakan bagian program PEN telah dilakukan kepada 7,8 juta penerima dengan nominal mencapai Rp 18,7 triliun.

”Penyaluran BPUM akan terus dilakukan hingga 31 Januari 2021 dengan tetap mengedepankan penggunaan teknologi agar distribusi tidak menyalahi protokol kesehatan,” ujarnya.

Untuk menghindari banyaknya jumlah masyarakat yang datang ke kantor cabang BRI untuk mencairkan BPUM, BRI menyediakan sistem yang bisa diakses oleh masyarakat melalui laman https://eform.bri.co.id/bpum, untuk mengisi e-formulir terlebih dahulu.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Muhammad Iqbal mengatakan, BNI menyiapkan ekosistem layanan digital untuk mengakomodasi pemulihan bisnis UMKM sepanjang tahun ini.

Untuk debitor segmen UMKM, BNI menyiapkan paket program digitalisasi menyeluruh mulai dari sisi pembiayaan dengan menyempurnakan proses bisnis melalui penguatan aplikasi mobile. Hal ini diharapkan juga dapat membuat proses pengajuan kredit dapat menjadi lebih mudah dan cepat.

”Melalui program digitalisasi di bawah payung BNI smart solution, kami menggarap potensi pembiayaan dari hulu hingga hilir, termasuk menggarap transaksi nasabah secara digital,” kata Iqbal.

Baca Juga: Digitalisasi dan Inovasi Kunci Memajukan Koperasi dan UMKM

Selain dari pembiayaan, BNI terus mengembangkan lebih lanjut ekosistem pendukung, di antaranya ekosistem pertanian digital dengan nama BNI Smart Farming, ekosistem perikanan atau BNI Smart-Fisheries, ekosistem kesehatan atau BNI Smart-Healthcare, serta ekosistem pendidikan atau BNI Smart-Education.