Penanganan Aspek Kesehatan Jadi Penentu

Perkembangan penemuan vaksin Covid-19 menyuntikkan harapan bagi pemulihan ekonomi tahun 2021. Namun, efektivitas vaksin dan penanganan aspek kesehatan jadi faktor yang dinilai menentukan

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Lulusan Jurusan Perhotelan SMK Negeri 4 Surakarta mengikuti uji kompetensi di sekolah mereka di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). Ujian yang digelar oleh lembaga sertifikasi profesi itu baru bisa diikuti oleh para siswa yang telah lulus tersebut karena tertunda akibat pandemi. Melalui ujian tersebut, mereka dapat memiliki keunggulan untuk bersaing di dunia kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Aspek kesehatan dinilai masih jadi isu krusial terkait pemulihan ekonomi tahun 2021. Perkembangan penemuan vaksin  menumbuhkan harapan masyarakat dan pelaku usaha terkait  pandemi Covid-19. Namun, penanganan aspek kesehatan menentukan pergerakan ekonomi yang amat bergantung pada mobilitas masyarakat.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh positif di kisaran 3-5 persen tahun ini. Rentang proyeksi dibuat lebar karena realisasinya sangat bergantung pada mekanisme pengadaan dan efektivitas vaksin Covid-19 yang distribusinya diperkirakan mulai dilakukan pada triwulan I-2021 dan semakin intensif pada triwulan II-2021.

Menurut Ketua Umum Apindo sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani,  tantangannya adalah bagaimana menangani pandemi Covid-19. Pariwisata dan sebagian besar sektor perekonomian sangat bergantung pada pergerakan manusia. Pembatasan pergerakan membuat aktivitas ekonomi  terganggu.

”Jika (penularan Covid-19) belum dapat dihentikan, setidaknya  kasus positif  bisa turun, pergerakan masyarakat terhambat. Jadi, vaksinasi sangat penting,” kata Hariyadi saat dihubungi, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Tahun 2021 sebagai Momentum Pemulihan Pariwisata

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Pandemi Covid-19 membuat badan usaha milik desa (bumdes) yang bergerak di bidang wisata, seperti bumdes wisata di kafe sawah Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kehilangan omzet miliaran rupiah sebulan. Wisata desa tersebut tutup sejak Maret 2020 dan hingga Rabu (24/06/2020) belum kembali beroperasi.

Upaya menekan biaya pengujian untuk mendeteksi virus secara akurat juga dinilai penting. Selain memperluas jangkauan pelacakan kasus, pengujian yang akurat dan terjangkau harganya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bepergian dan beraktivitas di luar rumah.

Terkait hal itu, kata Hariyadi, pelaku industri pariwisata membuat paket perjalanan terpadu (bundling), yakni dengan mengemas  tiket pesawat, hotel, dan tes cepat antigen dalam satu harga. Wisatawan yang hasil tesnya diketahui positif bisa segera diisolasi dan ditangani secara medis, sementara wisatawan yang hasil tesnya negatif  diizinkan berwisata dengan tetap melaksanakan protokol Covid-19, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak  aman.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (17/12/2020), mengatakan, pemulihan ekonomi nasional  tahun 2021 dapat terwujud dengan  berjalannya program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Menurut Perry, kunci utama  pemulihan ekonomi nasional adalah mobilitas masyarakat yang semakin baik. Pemulihan ekonomi akan berjalan melalui pembukaan sektor produktif yang aman, percepatan stimulus fiskal, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, pemberian stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Perdesaan

Saat dihubungi secara terpisah,  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan,  pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan besar di tahun 2021. Pandemi  memukul perdesaan dengan dampak berupa meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan baru. Daya beli warga perdesaan tergerus.

”Namun, ada hikmah di balik pandemi Covid-19, yaitu pentingnya penyediaan data hingga tingkat mikro, seperti level individu dan keluarga; kebutuhan teknologi informasi dalam mendukung pemberdayaan di desa; serta kebutuhan untuk merespons kebijakan desa dengan cepat,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 29,12 juta orang atau 14,28 persen dari 203,97 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19. Jumlah penganggur bertambah dari 7,21 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020.

Baca juga: Sektor Ketenagakerjaan Terdisrupsi Pandemi

SUMBER: HUMAS KEMENTERIAN DESA PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam telekonferensi pers, Rabu (8/7/2020), di Jakarta.

Dampak lainnya, porsi pekerja informal melonjak dari 55,88 persen jadi 60,47 persen atau 77,68 juta orang pada kurun yang sama. Situasi itu tecermin dalam data jumlah tenaga kerja  sektor pertanian yang umumnya di perdesaan yang melonjak dari 35,45 juta orang menjadi 38,23 juta orang  pada Agustus 2020.

Menurut Abdul Halim, resolusi tahun  2021 adalah bagaimana praktik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) desa bisa memberi harapan baru menghadapi pandemi  sekaligus memberi peluang membangun desa secara lebih masif. Pihaknya telah menginstruksikan  pemerintah desa agar mulai mencairkan dana desa pada Januari 2021.

Bantuan langsung tunai dana desa dan program padat karya tunai desa juga harus dimulai sejak Januari 2021. Sejumlah program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah diharapkan menyokong daya beli masyarakat rentan sekaligus menggerakkan perekonomian.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam ”Outlook Ekonomi Indonesia 2021”  mengatakan, seluruh pemangku perlu berupaya memulihkan permintaan domestik tahun 2021, di antaranya dengan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor  prospektif. Guna mendorong pertumbuhan kredit, misalnya,  industri keuangan  perlu fokus  mengangkat kinerja segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Treasury dan International Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Panji Irawan menuturkan, pertumbuhan kredit tahun ini akan lebih didorong oleh kepercayaan pasar pada kondisi ekonomi yang  membaik. Perpanjangan  restrukturisasi kredit hingga Maret 2022 akan  membantu  pemulihan  sektor UMKM. Tantangan bagi perbankan adalah menjaga kualitas kredit melalui penyaluran    yang selektif.

Migas 2021

Sementara di sektor minyak dan gas bumi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyatakan, untuk mencapai target produksi migas di 2021, dibutuhkan kehadiran negara. Salah satu contohnya adalah potensi migas di sebuah wilayah kerja yang tidak bisa diproduksikan lantaran faktor keekonomian.

”Agar wilayah kerja migas tersebut ekonomis, negara harus hadir menjamin keekonomiannya dengan cara memberikan insentif. Misalnya dengan fleksibilitas skema bagi hasil agar wilayah kerja migas tersebut menjadi ekonomi dan potensi migas bisa segera diproduksikan,” kata Dwi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat rapat kerja dengan anggota DPR Komisi VII di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Peran negara lainnya, imbuh Dwi, untuk merealisasikan target produksi migas 2021 adalah bagaimana proses perizinan bisa dipercepat dan bagaimana daerah mendukung operasi hulu migas di suatu wilayah. Sebab, jika potensi migas tersebut tidak diproduksi, baik pusat maupun daerah tidak mendapat apa-apa dari potensi itu.

Tahun ini, SKK Migas menargetkan produksi minyak sebanyak 705.000 barel per hari dan produksi gas 5.638 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Pada 2030, target produksi dinaikkan menjadi 1 juta barel per hari untuk minyak dan 12.000 MMSCFD untuk gas bumi.

Baca juga: Protokol Covid-19 Tetap Dijaga hingga di Perdesaan