Digitalisasi dan Inovasi Kunci Memajukan Koperasi dan UMKM

Era digitalisasi semakin tidak terelakkan. Pertumbuhan ekonomi digital naik pesat di masa pandemi Covid-19. UMKM dan koperasi harus berbasis digital sebagai syarat untuk berperan lebih besar bagi ekonomi nasional.

Kompas/Priyombodo

Produk mainan edukasi ditawarkan salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) peserta pameran yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Pameran yang menampilkan berbagai produk kerajinan itu akan berlangsung hingga 22 November 2020. UMKM adalah sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sedang memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 menyebabkan timbulnya pengangguran baru dan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Digitalisasi dan inovasi menjadi kunci memajukan koperasi dan UMKM.

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki, tantangan perekonomian di Indonesia kian berat akibat pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin diperkirakan bertambah 4,86 juta orang. Demikian pula pengangguran yang bertambah 9,77 juta pengangguran, dengan 7,07 persen  di antaranya adalah pengangguran terbuka.

”Kami akan prioritaskan penguatan lembaga koperasi dan UMKM lewat digitalisasi dan inovasi. Digitalisasi menjadi pilihan lantaran tren ekonomi digital tumbuh pesat selama pandemi sebesar 38 persen,” kata Teten dalam pidato kunci webinar transformasi koperasi dan UMKM 2021 yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Selasa (29/12/2020).

Teten menambahkan, peluang digitalisasi UMKM di Indonesia terbilang besar. Selain pasar digital Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara, terdapat 2 juta UMKM baru yang tergabung dalam ekosistem digital di masa pandemi. Dengan demikian, 16 persen UMKM di Indonesia sudah terhubung dalam ekosistem digital.

Tahun 2021 adalah tahun di mana kementerian akan mewujudkan koperasi modern yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok bisnis.

Baca juga : Promosi UMKM di Masa Pandemi

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Sebaran responden survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Kemenkop UKM terkait pemantauan program Banpres Produktif 2020.

”Upaya digitalisasi ini menjadi salah satu agenda prioritas kementerian melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan proses bisnis, dan perluasan akses pasar. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia pada 2019 mencapai Rp 265 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 1.826 triliun di 2025,” ujar Teten.

Untuk penguatan kelembagaan koperasi, Deputi Bidang Pengawasan pada Kemenkop dan UKM Ahmad Zabudi mengatakan, tahun 2021 adalah tahun di mana kementerian akan mewujudkan koperasi modern yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok bisnis. Saat ini, kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 5,1 persen dan akan ditingkatkan menjadi 5,5 persen di 2024.

”Koperasi harus menjadi bagian penting dari dunia usaha. Pada 2021, kami menargetkan ada 100 koperasi modern berbasis digital dan jumlahnya harus naik menjadi 400 koperasi modern di 2024,” ucap Ahmad.

Tantangan yang sama juga dihadapi UMKM di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Pembiayaan pada Kemenkop dan UKM Hanung Harimba Rachman, kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor Indonesia baru sebesar 14,37 persen dan hanya 6,3 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok binis. Tantangan yang selama ini dihadapi UMKM ialah keterbatasan terhadap informasi akses pasar dan keterbatasan kapasitas produksi.

”Jadi, saat ada permintaan produk, UMKM tidak bisa merespons dengan cepat karena kapasitas produksinya terbatas. Oleh karena itu, kami akan dorong UMKM agar bisa mengakses market intelligence lewat digitalisasi,” kata Hanung.

Tantangan yang selama ini dihadapi UMKM ialah keterbatasan terhadap informasi akses pasar dan keterbatasan kapasitas produksi.

Baca juga : Transformasi Digital Menjaga Daya Tahan UMKM

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tampilan layar saat Menkop dan UKM Teten Masduki menjadi narasumber pada sesi konferensi Loka Hejo bertajuk dari ”UMKM untuk UMKM: Bersama Berdaya”, Minggu (8/11/2020).

Sementara itu, Staf Khusus Menkop dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik menyampaikan, pemerintah sudah menyusun peta jalan untuk mendorong UMKM naik kelas dan koperasi modern. Basis penyusunan peta jalan tersebut adalah kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB yang masing-masing sebesar 61,07 persen dan 5,1 persen. Begitu pula kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor Indonesia yang ada di kisaran 14 persen.

”UMKM ditargetkan berkontribusi lebih besar terhadap PDB, yakni menjadi 65 persen di 2024 dan koperasi berkontribusi 5,5 persen terhadap PDB di tahun yang sama,” kata Riza.

Guna mewujudkan target tersebut, lanjut Riza, kementerian mendorong UMKM dan koperasi menjadi usaha rintisan berbasis inovasi. Pada 2021 setidaknya ada 900 unit UMKM dan koperasi yang menjadi usaha rintisan berbasis digital dan meningkat menjadi sebanyak 3.500 unit di tahun 2024. UMKM juga terus didorong untuk menjadi bagian penting rantai pasok bisnis di Indonesia, bahkan di kancah internasional.

Baca juga : Pemerintah Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa yang Terdampak Covid-19