Lembaga Pengelola Investasi Prioritaskan Pendanaan Proyek Infrastruktur

Selain infrastruktur, Lembaga Pengelola Investasi juga akan menawarkan pembiayaan beberapa sektor potensial, seperti bidang kesehatan, pariwisata, dan teknologi.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sejumlah alat berat melakukan pengerjaan di ruas Jalan Tol Palembang-Betung yang mulai dibangun pada Kamis (15/10/2020). Jalan tol sepanjang 69,19 kilometer ini diharapkan menjadi solusi permasalahan kemacetan yang masih mendera di jalur Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan antara Palembang dan Jambi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan memfokuskan Lembaga Pengelola Investasi pada pendanaan proyek infrastruktur, khususnya jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Infrastruktur menjadi prioritas lembaga yang akan dinamai Nusantara Investment Authority ini untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Anggota Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Senin (28/12/2020), menuturkan, lembaga sovereign wealth fund (SWF) milik Pemerintah RI ini didirikan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, salah satu fokusnya adalah membantu kebutuhan pembiayaan infrastruktur, terutama di luar Jawa.

Ada dua skema investasi melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Pertama, investor menyuntikkan modal langsung ke perusahaan atau proyek. Kedua, investor ikut mengelola aset milik BUMN.

Dana kelolaan akan digunakan untuk membiayai pembangunan sektor strategis khususnya infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

”Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya sangat besar tidak bisa hanya bergantung ke APBN sehingga didirikan LPI,” ujar Arya dalam diskusi daring ”SWF Sarana Pembangunan Ekonomi Indonesia” di Jakarta.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya sangat besar tidak bisa hanya bergantung ke APBN sehingga didirikan LPI.

SUMBER: KEMENTERIAN BUMN

Desain struktur investasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Arya mengatakan, selain infrastruktur, LPI juga akan menawarkan pembiayaan beberapa sektor potensial, seperti bidang kesehatan, pariwisata, dan teknologi. Di bidang kesehatan, misalnya, beberapa BUMN akan membuka pusat kesehatan terpadu seluas 40 hektar di Bali bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit dan hotel.

Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu khusus apabila investor asing tertarik mengelola aset milik BUMN. Mereka bisa masuk ke ranah operasional BUMN hanya melalui anak perusahaan. Selain itu, sebagian besar aset anak usaha juga tetap dikuasai perusahaan induk BUMN.

”Semua akan patuh pada rambu-rambu mana yang boleh dan tidak boleh dimiliki oleh asing,” ujar Arya.

LPI diamanatkan mengelola investasi pemerintah dengan tujuan pengembalian jangka panjang dan menghasilkan efek pengganda ekonomi yang besar. Setiap kenaikan 1 persen investasi diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,3 persen dan menyerap sekitar 75.000 tenaga kerja.

Baca juga: Payung Hukum Terbit, Seleksi Dewan Pengawas LPI Dibuka

Arya menambahkan, pemerintah sudah menerbitkan dua payung hukum LPI, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang modal awal LPI dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang tata kelola LPI. Selain itu, tengah disusun rancangan PP perlakukan perpajakan LPI.

Pada 2021, LPI akan diberikan suntikan modal secara bertahap hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara 5 milliar dollar AS.

SWF negara lain

Indonesia dinilai tertinggal dibandingkan negara lain dalam pendirian SWF. Saat ini paling tidak terdapat sekitar 122 SWF di dunia dengan total aset mencapai 8 triliun dollar AS. SWF terbesar milik Pemerintah Norwegia bernama Norway Government Pension Fund Global dengan aset mencapai 1,1 triliun dollar AS.

Baca juga: Jepang Investasi Rp 57 Triliun di Dana Abadi Indonesia

SUMBER: KEMENTERIAN BUMN

Lembaga sovereign wealth fund (SWF) di negara-negara defisit.

Chairman Creador Capital Group Darwin Cyril Noerhadi menuturkan, SWF setiap negara berbeda tergantung karakteristik dan tujuannya. Sebagai contoh, SWF di negara-negara surplus didirikan untuk mengelola suplus kekayaan negara, sementara di negara-negara defisit untuk membantu pembangunan dalam sektor tertentu.

”SWF di negara-negara defisit lebih cocok dengan Indonesia, seperti SWF di Turki, Mesir, dan Tunisia,” ujar Darwin.

SWF di negara-negara surplus didirikan untuk mengelola suplus kekayaan negara, sementara di negara-negara defisit untuk membantu pembangunan dalam sektor tertentu.

SWF milik Pemerintah Turki, Turkey Wealth Fund, didirikan sejak 2016. Tujuan investasi dana di Turkey Wealth Fund untuk mendiversifikasi dan pendalaman pasar modal, meningkatkan nilai aset publik, menarik dana investasi ke Turki, dan membiayai proyek skala besar dengan meningkatkan kinerja nilai tambah.

Baca juga: Awasi Lembaga Pengelola Investasi

Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono menambahkan, pendirian SWF milik Pemerintah RI penting bagi BUMN Karya. Dana kelolaan akan membantu neraca keuangan perusahaan yang saat ini dibebani banyak proyek infrastruktur nasional.

Sejauh ini proyek infrastruktur Waskita yang berpotensi mendapat pendanaan dari LPI ada 11 ruas jalan tol dengan nilai mencapai Rp 31 triliun.

”Pendanaan yang diperlukan Waskita saat ini bisa untuk proyek baru atau proyek yang sudah beroperasi,” kata Destiawan.