SKK Migas Siapkan Lelang Barang dan Jasa Senilai Rp 86 Triliun

Target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar kaki kubik per hari disebut target yang ambisius. Dibutuhkan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa agar proyek berjalan tepat waktu.

KOMPAS/ARIS PRASETYO

Rombongan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan berkunjung ke unit produksi terapung di lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau, sekitar 70 kilometer dari garis pantai Kalimantan Timur, Minggu (11/6/2017). Lapangan ini mulai memproduksi gas sejak pertengahan Mei lalu dengan kapasitas 130 juta standar kaki kubik per hari dan akan ditingkatkan menjadi sedikitnya 450 juta standar kaki kubik per hari.

JAKARTA, KOMPAS — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyiapkan lelang barang dan jasa pendukung kegiatan hulu migas pada 2021 sebesar 6,051 miliar dollar AS atau hampir Rp 86 triliun. Lelang itu untuk mendukung target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030.

Lelang tersebut terbagi dalam 1.482 paket pengadaan. Mayoritas paket pengadaan itu akan dituntaskan pada Juli 2021.

Sekretaris SKK Migas Murdo Gantoro mengatakan, di masa pandemi Covid-19 sekarang ini diperlukan terobosan dan pembenahan dalam pengelolaan barang dan jasa di hulu migas. Pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa lebih dini diharapkan mampu menjadi solusi penyelesaian program sesuai rencana. Lelang di awal tahun juga memberi jaminan operasional agar proyek bisa dijalankan dengan baik.

”Ada target produksi migas yang agresif di 2030. Pengadaan lelang barang dan jasa yang lebih dini untuk memastikan tidak ada keterlambatan proyek di kemudian hari di tengah situasi yang masih ada pembatasan kerja dalam protokol Covid-19,” ujar Murdo dalam siaran pers, Rabu (23/12/2020).

Ia menyebutkan, pemerintah menargetkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 57 persen dalam proyek hulu migas. Artinya, lebih dari separuh nilai proyek harus dipenuhi di dalam negeri. Kebijakan tersebut sebagai bentuk dukungan kontribusi bagi perekonomian nasional dan peningkatan kapasitas industri di dalam negeri.

Kebijakan tersebut sebagai bentuk dukungan kontribusi bagi perekonomian nasional dan peningkatan kapasitas industri di dalam negeri.

Baca juga : Pemerintah Kembali Ubah Kebijakan Sektor Hulu Migas

Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa pada SKK Migas Erwin Suryadi menambahkan, hal terpenting dalam merealisasikan target produksi migas pada 2030 adalah bagaimana mempercepat proses dari cadangan migas ke tingkat produksi. Kontraktor hulu migas juga diminta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa setelah mendapat persetujuan rencana pengembangan (plan of development/POD) dari SKK Migas.

”Dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang apik antara kontraktor dan SKK Migas agar operasionalisasi hulu migas di Indonesia kian efisien,” ucap Erwin.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyampaikan, Indonesia masih membutuhkan investasi asing di sektor hulu minyak dan gas bumi. Pandemi Covid-19 menyebabkan investasi di sektor tersebut di Indonesia terus menurun. Kestabilan hukum, kepastian berusaha, dan kemudahan perizinan menjadi syarat agar Indonesia menarik di mata investor.

Menurut Sugeng, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditopang dari investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing (foreign investment direct/FID). Tak bisa dibayangkan apabila investasi asing yang sudah masuk kemudian hengkang meninggalkan Indonesia.

Oleh karena itu, kepastian hukum, kepastian berusaha, serta kemudahan perizinan menjadi sangat penting. ”Aspek-aspek tersebut masuk dalam hal pemeringkatan investasi suatu negara. Jadi, hal-hal itu yang harus dibuat stabil atau pasti. Tak bisa dibayangkan kalau investasi asing itu pergi dari Indonesia,” katanya.

Pandemi Covid-19 menyebabkan investasi di sektor tersebut di Indonesia terus menurun. Kestabilan hukum, kepastian berusaha, dan kemudahan perizinan menjadi syarat agar Indonesia menarik di mata investor.

Baca juga : Iklim Usaha Migas Butuh Kepastian

KOMPAS/ARIS PRASETYO

Suasana stan pameran milik SKK Migas pada Konvensi dan Pameran Ke-43 Asosiasi Perminyakan Indonesia, Rabu (4/9/2019), di Jakarta.

Mengacu pada data SKK Migas, nilai investasi hulu migas di Indonesia terus menurun sejak lima tahun terakhir. Besaran investasi pada 2015 adalah 15,3 miliar dollar AS dan menurun menjadi 10,3 miliar dollar AS pada 2017. Secara perlahan naik hingga menjadi 11,8 miliar dollar AS pada 2019. Tahun ini, diperkirakan nilai investasi hulu migas hanya 10,8 miliar dollar AS.

Setiap investasi hulu migas senilai 1 juta dollar AS, tenaga kerja yang terserap lebih dari 100 orang dengan peningkatan nilai tambah sebanyak 1,6 juta dollar AS. Adapun investasi sebanyak itu berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) senilai 700.000 dollar AS.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengungkapkan, Indonesia perlu memperbaiki iklim investasinya untuk menarik minat investor. Mengutip data dari Wood Mackenzie dan IHS Markit, dari 0 sampai 5, skala Indonesia untuk daya tarik fiskal hulu migas sebesar 2,4 atau di bawah rata-rata dunia yang sebesar 3,3. Padahal, di satu sisi, potensi migas Indonesia masih menarik untuk dikembangkan.

Baca juga : Mendorong Energi Terbarukan Jangan Abaikan Migas