Pemerintah memangkas lagi angka proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 karena lonjakan kasus Covid-19 dan pengetatan mobilitas pada akhir tahun. Ekonomi tahun ini diperkirakan terkontraksi 1,7 persen hingga 2,2 persen.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·3 menit baca
Kompas/Priyombodo
Pengunjung menikmati santap siang di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2020). Selain berupaya mengatasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, pemerintah juga berupaya keluar dari zona resesi.
JAKARTA, KOMPAS — Kinerja perekonomian triwulan IV-2020 gagal mendorong pertumbuhan kembali ke zona positif. Kontraksi justru diperkirakan semakin dalam seiring lonjakan kasus Covid-19 yang mengakibatkan pengetatan mobilitas masyarakat pada akhir tahun.
Oleh karena itu, untuk keempat kalinya, pemerintah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Terbaru, perekonomian diproyeksikan tumbuh negatif 1,7 persen sampai negatif 2,2 persen. Angka ini lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya, September-Oktober, yang diperkirakan negatif 0,6 persen sampai negatif 1,7 persen.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Covid-19 masih menjadi faktor utama yang memengaruhi perekonomian dan pelaksanaan anggaran. Beberapa pekan terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia melonjak sehingga mobilitas masyarakat dibatasi kembali.
Pengetatan mobilitas masyarakat menahan perbaikan ekonomi yang digadang-gadang terjadi pada akhir tahun. Perbaikan juga tertahan pemulihan konsumsi rumah tangga yang lebih lambat daripada perkiraan. Pada triwulan IV-2020, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih negatif 2,6 persen sampai negatif 3,6 persen.
”Pemerintah kembali merevisi proyeksi ekonomi tahun 2020 karena kasus Covid-19 meningkat pesat yang disusul pengetatan kembali aktivitas ekonomi sehingga normalisasi tidak bisa secepat prediksi,” ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi pers, Senin (21/12/2020).
Secara keseluruhan, motor penggerak ekonomi domestik pada 2020 masih tumbuh negatif. Konsumsi rumah tangga tahun ini diproyeksikan tumbuh negatif 2,4 persen sampai negatif 2,7 persen, investasi tumbuh negatif 4,4 persen sampai negatif 4,5 persen, dan ekspor tumbuh negatif 5,7 sampai negatif 6,2 persen.
Sri Mulyani mengatakan, peningkatan aktivitas ekonomi domestik acap kali diikuti kenaikan kasus Covid-19. Sebagai contoh, kegiatan di luar rumah terpantau meningkat pada Juli-Agustus, tetapi kembali tertahan pada September dan Desember karena kasus Covid-19 meningkat.
”Lonjakan kasus Covid-19 menahan momentum perbaikan triwulan IV-2020. Namun, kinerja ekonomi triwulan IV-2020 sedikit lebih baik daripada triwulan III-2020,” kata Sri Mulyani.
Dihubungi terpisah, Senin, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM UI), Teuku Riefky, berpendapat, motor penggerak pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2020 hilang akibat pengetatan mobilitas terjadi di banyak wilayah. Dalam situasi normal, perekonomian akhir tahun ditopang libur panjang Natal dan Tahun Baru.
LPEM UI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun berkisar negatif 2,2 persen sampai negatif 2,8 persen. Rentang proyeksi masih lebar untuk mengakomodasi perubahan variabel tidak terduga, seperti penerapan kembali PSBB atau pembatasan mobilitas masyarakat.
”Pertumbuhan ekonomi tinggi bukan tujuan saat ini, yang penting berkelanjutan,” kata Riefky.
Riefky menambahkan, program vaksinasi jangan sampai menghilangkan fokus pemerintah. Prioritas kebijakan selama krisis tetap melindungi masyarakat miskin dan rentan. Daya beli dan kebutuhan dasar kelompok 40 persen terbawah harus dijaga agar dapat mendorong pemulihan ekonomi secara persisten.
Sri Mulyani menambahkan, pemulihan dan perbaikan ekonomi tidak akan sepenuhnya bergantung pada program vaksinasi. Bagaimanapun program vaksinasi tidak bisa menggantikan disiplin kesehatan. Indonesia membutuhkan ketahanan kesehatan dalam jangka panjang.
Sejauh ini Kementerian Keuangan belum mengubah alokasi anggaran untuk program vaksinasi. Program vaksinasi dialokasikan dari cadangan anggaran Rp 18 triliun dan ditambah sisa anggaran pemulihan ekonomi nasional bidang kesehatan tahun 2020 sebesar Rp 36,44 triliun. Vaksinasi juga bisa dialokasikan dari anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
”Namun, karena belum jelas berapa banyak, harganya, kami belum menemukan angkanya hari ini (program vaksinasi). Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan BUMN untuk melihat keseluruhan kebutuhan anggaran,” kata Sri Mulyani.
Kompas/Priyombodo
Petugas medis melakukan tes usap reaksi berantai polimerase (PCR) di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium (GSI Lab), Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2020). Berdasarkan perkembangan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat ini sudah ada 60 vaksin Covid-19 yang terdaftar dan diujicobakan di 41 negara.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menambahkan, pemerintah mesti menjamin vaksin untuk seluruh penduduk tanpa terkecuali. Kelompok masyarakat yang profesinya rentan Covid-19 mesti diproritaskan, seperti tenaga medis, guru, dan pekerja pabrik.
Tidak semua perusahaan mampu menanggung biaya vaksinasi untuk pekerjanya, terutama perusahaan yang sektor usahanya terdampak Covid-19 paling parah. Pelaksanaan vaksinasi bagi sektor usaha terdampak Covid-19 tentu harus ditanggung pemerintah. Namun, pemerintah mesti mematangkan teknis pelaksanaan dan distribusi vaksinnya.
