Pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Bali Diundur Sehari, Persyaratannya Disesuaikan

Pemprov Bali menyesuaikan sejumlah persyaratan yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Dewa Made Indra (tengah), didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali I Made Rentin (kiri) dan Kepala Dinas Kesehatan Bali Ketut Suarjaya (kanan), ketika memberikan keterangan mengenai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021, di Denpasar, Kamis (17/12/2020).

DENPASAR, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Bali menyesuaikan sejumlah persyaratan yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021. Pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Bali tersebut juga diundur satu hari dari semula mulai Jumat (18/12/2020) menjadi Sabtu (19/12/2020).

Selain perubahan waktu pemberlakuannya, substansi lain dalam SE Gubernur Bali tersebut juga mengalami penyesuaian. Kewajiban bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang akan ke Bali dengan pesawat udara agar menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji usap berbasis reaksi berantai polimerase (PCR) minimal 2 x 24 jam atau dua hari sebelum keberangkatan diubah menjadi maksimal tujuh hari.

Baca juga: Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19, Syarat Berlibur ke Bali Diketatkan

Bagi penumpang pesawat udara tujuan Bali yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas uji usap berbasis PCR diizinkan masuk ke Bali dengan syarat mengikuti uji usap berbasis PCR atau uji cepat antigen setibanya di Bali. Adapun kewajiban mengisi kartu kewaspadaan kesehatan (health alert card) secara elektronik (e-HAC) tetap berlaku bagi penumpang pesawat udara ke Bali.

Semua kepala daerah diminta melakukan upaya pencegahan yang baik sehingga liburan tidak menjadi momen bertambahnya kasus baru Covid-19. (Indra)

Penyesuaian penerapan dan persyaratan dari SE Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Dewa Made Indra dalam jumpa pers di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (17/12/2020).

Indra menerangkan, SE Gubernur Bali tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali tetap diberlakukan.

Kompas

Hamparan hutan mangrove dan kawasan permukiman di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (15/5/2018). Jika tidak ada pengendalian pembangunan permukiman, keberadaan hutan mangrove bisa terancam. Hutan mangrove, antara lain, berfungsi menjadi lokasi berkembang biaknya hewan air dan menahan rembesan air laut agar air tawar di daratan tidak terasa asin.

”(Kamis) tadi ada rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta diikuti beberapa menteri serta kepala daerah. Dalam rapat tadi disepakati dilakukan penyesuaian,” kata Indra yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Bali Ketut Suarjaya dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali I Made Rentin.

Indra menambahkan, hasil rapat koordinasi antara Gubernur Bali bersama forum komunikasi pimpinan daerah dan instansi terkait pada Rabu (16/12/2020) juga menyepakati adanya pengecualian dalam persyaratan.

Kewajiban menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji usap berbasis PCR ataupun uji cepat antigen dikecualikan bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang berusia 12 tahun ke bawah (anak-anak).

Baca juga: Dorong Wisata, Bali Promosikan Penerapan Protokol Kesehatan

Penumpang transit yang tidak bertujuan ke Bali dan awak pesawat yang tidak turun di bandara juga tidak perlu menunjukkan surat keterangan pemeriksaan Covid-19 itu. Begitu pula bagi penumpang pesawat yang mengalami pengalihan rute (divert) atau pendaratan darurat juga dinyatakan mendapat pengecualian atas persyaratan itu.

Kompas

Patung Garuda Wisnu Kencana

Persiapan Bali

Lebih lanjut, Indra mengatakan, keluarnya SE Gubernur Bali tersebut adalah tindak lanjut dari arahan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rapat koordinasi pada Senin (14/12/2020). Saat itu, Menko Kemaritiman meminta semua kepala daerah melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian pandemi penyakit akibat virus korona baru (Covid-19) serta mengantisipasi momentum libur terkait Natal dan menyambut Tahun Baru.

”Semua kepala daerah diminta melakukan upaya pencegahan yang baik sehingga liburan tidak menjadi momen bertambahnya kasus baru Covid-19,” kata Indra.

Baca juga: Kepala Daerah Kembali Diingatkan untuk Jalankan Protokol Kesehatan

Sementara itu, pihak PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mulai menyiagakan Posko Monitoring Natal dan Tahun Baru di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung.

ISTIMEWA/HUMAS PT ANGKASA PURA I BANDARA I GUSTI NGURAH RAI

PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, mulai menyiagakan Posko Monitoring Natal dan Tahun Baru di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung. Dalam dokumentasi dari Humas PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, petugas di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Kamis (17/12/2020), mengikuti apel yang digelar di area publik Terminal Kedatangan Domestik Bandara.

Dalam siaran persnya disebutkan, Posko Monitoring Natal dan Tahun Baru dioperasikan selama 24 hari, yakni mulai Jumat (18/12/2020) sampai Minggu (10/1/2021). Pihak PT Angkasa Pura I (Persero) di Bandara I Gusti Ngurah Rai juga menyiagakan personelnya untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara selama libur akhir tahun ini.

Secara terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab menyatakan, pihaknya dapat memahami kebijakan pemerintah, terutama Pemprov Bali, atas terbitnya SE Gubernur Bali No 2021/2020 itu. Umar menilai pemerintah berupaya menghindari meluasnya paparan Covid-19 di masa liburan.

Tidak mengurangi hasrat

Kepada Kompas, Umar berharap kewajiban bagi pelancong, seperti diatur dalam SE Gubernur Bali, itu tidak mengurangi hasrat mereka ke Bali karena kewajiban tersebut akan membuat pelancong lebih nyaman dan aman berlibur di Bali.

Lebih lanjut, Indra mengatakan, semangat dari SE Gubernur Bali No 2021/2020 adalah menjaga keseimbangan antara upaya pengendalian pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan pariwisata di Bali.

”Kebijakan yang ada dalam SE Gubernur Bali ini adalah jalan tengah. Pintu ke Bali dibuka, tetapi dengan persyaratan,” kata Indra. ”Pariwisata tidak ditutup dan pencegahan penyebaran Covid-19 tetap berjalan,” ujar Indra.

KOMPAS/MEDIANA

Suasana pertemuan investor dan perusahaan rintisan bidang teknologi yang dikemas mirip speed dating dalam acara Nexticorn International Summit 2019, di Jimbaran Hub, Badung, Bali. Dalam pertemuan yang berdurasi sekitar 20 menit di area Junggle Play Jimbaran Hub milik Jimbaran Hijau, usaha rintisan melakukan presentasi di hadapan investor agar memperoleh pendanaan.

Indra menambahkan, Pemprov Bali didukung pemerintah pusat sedang dan terus menyiapkan Bali agar dapat dibuka untuk pariwisata internasional meski masih dalam situasi pandemi Covid-19. Indra menyatakan, kebijakan dan langkah Pemprov Bali terus dipantau pemerintah pusat dan juga dari kalangan internasional.

”Dalam konteks mematangkan persiapan itu, tiba masa libur Natal dan Tahun Baru,” kata Indra. ”Jikalau Bali ternyata siap, pemerintah akan membuka Bali,” ujar Indra.

Terkait persyaratan uji usap berbasis PCR dan uji cepat antigen bagi calon pengunjung ke Bali, pemerhati kesehatan masyarakat yang juga Ketua Pusat Penelitian Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Bali, I Made Ady Wirawan mengatakan, persyaratan itu bertujuan memberikan perlindungan bagi calon wisatawan dan juga masyarakat di Bali di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Ady menyatakan, meskipun kewajiban uji usap berbasis PCR ataupun uji cepat antigen itu memberikan tambahan beban biaya, pemeriksaan kesehatan awal itu dibutuhkan dan menjadi salah satu upaya mengurangi risiko penularan penyakit di masa pandemi Covid-19.

Indra menyatakan, pembedaan syarat bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi udara dengan PPDN yang menggunakan moda transportasi darat ataupun transportasi laut itu mengikuti arahan dan standar dari pemerintah pusat.

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Pantai Pandawa, Bali