Bank Syariah Indonesia Siapkan Strategi ”Naik Kelas” Masuk BUKU IV

Jajaran direksi dan manajemen Bank Syariah Indonesia telah menyiapkan rencana bisnis yang akan dilakukan pada 2021-2023 dengan mendesain ulang model bisnis yang lebih inklusif.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Untuk meminimalkan droplet, saat melayani nasabah di Kantor Cabang Digital Bank Mandiri Syariah, Jalan MH Thamrin, Jakarta, petugas menggunakan sarung tangan, pelindung wajah, dan masker, juga jarak antarmereka disekat dengan kaca, Rabu (3/6/2020). Selain menerapkan protokol kesehatan ketat saat melayani nasabah secara langsung, perbankan juga mulai mengedepankan layanan digital sebagai ujung tombak operasional untuk mengurangi pertemuan tatap muka langsung.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah beroperasi pada Februari 2021, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, entitas penggabungan usaha tiga bank syariah BUMN, akan fokus menggenjot permodalan. Manajemen menargetkan perseroan masuk kelompok BUKU IV atau bermodal inti di atas Rp 30 triliun pada awal 2022 dengan profitabilitas yang mampu bersaing dengan lima besar bank nasional.

Ketiga bank syariah BUMN tersebut adalah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk, dan PT BNI Syariah Tbk. Bank hasil penggabungan akan tetap berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kode saham BRIS.

Ketua proyek penggabungan usaha tiga bank syariah BUMN sekaligus Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi, Rabu (16/12/2020), memastikan Bank Syariah Indonesia akan menerbitkan right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu dan penjualan aset untuk memperkuat permodalan.

”Strategi kemitraan dengan sejumlah negara juga tengah kami matangkan. Jika ke depan pertumbuhan ekonomi global semakin baik, investor akan tertarik,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Jakarta.

Bank Syariah Indonesia akan menerbitkan right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu dan penjualan aset untuk memperkuat permodalan.

Bank Syariah Indonesia nanti akan memiliki aset mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun. Selain itu, juga akan didukung dengan keberadaan lebih dari 1.200 cabang, 1.700 jaringan ATM, serta didukung 20.000 lebih karyawan di seluruh Indonesia.

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Ketua proyek penggabungan usaha tiga bank syariah BUMN sekaligus Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi

Menurut Hery, jajaran direksi dan manajemen telah menyiapkan rencana bisnis yang akan dilakukan pada 2021-2023 dengan mendesain ulang model bisnis yang lebih inklusif sesuai dengan prinsip syariah. Layanan keuangan dari perseroan nantinya akan merangkul seluruh lapisan nasabah.

Pada tahun pertama beroperasi, Bank Syariah Indonesia juga akan memperkuat segmen bisnis wholesale banking dengan membangun jangkar klien. Perseroan akan membidik rantai nilai segmentasi mulai dari prinsipal, distributor, hingga subdistributor sesuai dengan prinsip syariah.

”Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga ingin menjadi pemimpin dalam pembiayaan sindikasi setelah ketiga bank syariah BUMN hanya mengekor sindikasi dari bank induk. Untuk itu kami perlu memperkuat permodalan,” ujarnya.

Baca juga : Resmi Merger, Tiga Bank Syariah BUMN Bentuk Bank Syariah Indonesia

Selain fokus menggenjot permodalan, lanjut Hery, Bank Syariah Indonesia juga berkomitmen menjembatani aliran investasi dari luar negeri menuju dalam negeri. Hal tersebut dilakukan dengan menyasar pasar sukuk global, terutama di Timur Tengah.

Perseroan berencana mendirikan kantor perwakilan di Dubai pada 2021. ”Dengan demikian, kalau ada perusahaan bagus di Indonesia seperti BUMN ingin menerbitkan sukuk global, nanti bank ini bisa bantu mencari investornya,” katanya.

Perseroan berencana mendirikan kantor perwakilan di Dubai pada 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Kinerja Perbankan Syariah

Hery menambahkan, perseroan juga akan memperkuat lini bisnis konsumer, baik otomotif, kredit pemilikan rumah (KPR), maupun ritel, dengan basis pembiayaan menggunakan gaji nasabah atau payroll dengan produk mitra guna. Bank Syariah Indonesia juga akan mendukung kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terintegrasi dengan rantai nilai dari bisnis korporasi.

”Bank Syariah Indonesia juga akan mendorong pengembangan digital banking serta meningkatkan produk-produk yang menjadi primadona, di antaranya gadai emas, cicil emas, zakat, infak, sedekah, dan wakaf,” ujarnya.

Tidak signifikan

Secara terpisah, peneliti ekonomi syariah Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fauziah Rizki Yuniarti, menilai, dengan estimasi jumlah modal saat ini, Bank Syariah Indonesia akan masuk ke dalam kelompok BUKU III (bermodal inti Rp 5 triliun-Rp 30 triliun). Hal itu tidak akan signifikan mengingat Bank Syariah Mandiri juga telah masuk ke dalam kelompok BUKU III.

Fauziah menyarankan agar Bank Syariah Indonesia memanfaatkan momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang akan berlangsung di Indonesia pada 2022 untuk menarik right issue. Perseroan dapat menarik dana dari investor Timur Tengah untuk menggenjot permodalan.

”Setelah ketiga bank BUMN syariah digabung, porsi kepemilikan publik hanya 9 persen. Untuk meningkatkan permodalan, porsi ini perlu ditingkatkan hingga 20 persen,” katanya.

Bank Syariah Indonesia bisa memanfaatkan momentum KTT G-20 yang akan berlangsung di Indonesia pada 2022 untuk menarik right issue. Perseroan dapat menarik dana dari investor Timur Tengah untuk menggenjot permodalan.

Baca juga : Memperkuat Peran Perbankan Syariah

Setelah masuk kelompok BUKU IV, lanjut Fauziah, Bank Syariah Indonesia akan lebih leluasa dalam penyaluran pembiayaan, terutama dapat memimpin pembiayaan sindikasi. Sebelumnya, dalam segmen sindikasi, ketiga bank syariah BUMN hanya mengekor pada bank induk.

Fauziah juga mengingatkan agar Bank Syariah Indonesia fokus pada digitalisasi layanan keuangan agar mampu bersaing dalam percaturan bisnis perbankan nasional. ”Ketiga bank syariah sebelumnya memang telah melakukan digitalisasi. Namun, jika dibandingkan dengan bank konvensional, layanan mereka masih jauh tertinggal,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Islamic Finance Refinitiv Mustafa Adil menyampaikan, Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan industri keuangan syariah tercepat. Aset keuangan syariah Indonesia naik dari 86 miliar dollar AS pada 2018 menjadi 99 miliar dollar AS pada 2019.

”Beragam kebijakan pemerintah dan aksi merger dari tiga bank syariah milik negara diprediksi dapat lebih mempercepat pertumbuhan keuangan syariah Indonesia,” ujarnya.

Baca juga : RI Perkuat Industri Halal melalui Pembangunan Kawasan Industri dan Insentif

Mustafa menekankan, aspek integrasi antarpelaku usaha di ekosistem keuangan syariah perlu ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan kuantitatif ekonomi syariah ke depan.

”Kolaborasi dari semua pelaku usaha, baik dari keuangan maupun nonkeuangan, perlu menjadi fokus. Ini akan meningkatkan optimalisasi nominal aset keuangan syariah saat ini sekaligus mendorong lagi investor masuk ke sektor ini,” ujarnya.