SKK Migas Diminta Perketat Pengawasan Produksi

Indonesia mematok target ambisius pada 2030, yakni produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar kaki kubik per hari. Selaku pengawas di lapangan, SKK Migas harus mampu merealisasikan target tersebut.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Anjungan Central Plant Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai Karawang-Indramayu di Laut Jawa. Selain mampu memproduksi 40.300 barel minyak per hari (BOPD), anjungan ini juga memasok gas bumi sebesar 120 MMSCFD untuk pembangkit listrik milik PLN. Pasokan minyak yang melimpah serta penurunan permintaan dari China dan negara Asia lain memangkas harga minyak dalam setahun belakangan ini.

JAKARTA, KOMPAS — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas diminta memperketat pengawasan produksi minyak dan gas bumi oleh kontraktor. Setiap masalah terkait produksi diminta segera dicarikan solusinya. Pengetatan ini dalam rangka mewujudkan target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030.

Dalam siaran pers, Selasa (15/12/2020), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menyatakan, teknologi digital dan penerapan metode pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery/EOR) menjadi kunci penting mewujudkan target produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri. SKK Migas juga diminta rutin memantau dan mengevaluasi setiap permasalahan yang ada di lapangan.

”Sumber kegagalan (di lapangan) harus dilihat dan harus segera dicarikan solusinya. Evaluasi dan inovasi harus terus dilakukan untuk mendukung kinerja 2021 ataupun program jangka panjang SKK Migas,” kata Tutuka.

Dari catatan SKK Migas, per Desember 2020 terdapat 193 wilayah kerja hulu migas di Indonesia. Keseluruh wilayah kerja tersebut terbagi menjadi 93 wilayah kerja produksi dan 100 wilayah kerja eksplorasi. Adapun jumlah lapangan minyak dan gas bumi tercatat sekitar 1.000 lapangan dengan jumlah sumur mencapai lebih dari 30.000 sumur.

Tanpa penemuan baru, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam kurun 10 tahun ke depan dan gas bumi habis pada 18 tahun kemudian.

Baca juga : Situasi Hulu Migas Makin Krisis

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Sepesialis Dukungan Bisnis SKK Migas Jabanusa Ami Hermawai memberikan pemaparan dalam Bincang Kompas bertema ”Peran FSO Gagak Rimang sebagai Penunjang Operasi Lapangan Banyu Urip untuk Ketahanan Energi Nasional” di Kantor Redaksi Kompas Jawa Timur, Surabaya, Selasa (10/12/2019).

Total aset hulu migas di seluruh Indonesia mencapai Rp 841 triliun dengan jumlah pekerja 23.000 orang. Sementara dari jumlah cadangan, untuk minyak mentah Indonesia tercatat 4,17 miliar barel dan gas bumi 62,4 triliun kaki kubik. Tanpa penemuan baru, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam kurun 10 tahun ke depan dan gas bumi habis pada 18 tahun kemudian.

Menurut Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19, sektor migas masih mampu memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor migas masih sangat penting bagi perekonomian nasional. Pada 2019, kontribusi PNBP migas sebesar Rp 115,1 triliun dan Rp 142,8 triliun di 2018.

”Untuk mencapai target di tahun-tahun mendatang, diperlukan kerja sama dan dukungan erat dari Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan yang ada,” kata Dwi.

Sebelumnya, dalam acara International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (2/12/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, sektor migas termasuk yang terpukul paling parah akibat pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan permintaan energi merosot dan harga minyak sempat terpuruk, bahkan negatif. Hal ini menunjukkan tantangan yang luar biasa bagi industri hulu migas pada masa pandemi.

Sektor migas termasuk yang terpukul paling parah akibat pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan permintaan energi merosot dan harga minyak sempat terpuruk, bahkan negatif.

Baca juga : Iklim Usaha Migas Butuh Kepastian

KOMPAS/ARIS PRASETYO

Suasana stan pameran milik Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Konvensi dan Pameran Asosiasi Perminyakan Indonesia Ke-43, Rabu (4/9/2019), di Jakarta.

”Harus ada strategi baru menghadapi tantangan tersebut. Dari sisi fiskal, pemerintah memberikan dukungan penuh pada pelaku usaha untuk mewujudkan potensi produksi migas di Indonesia. Insentif yang dapat diberikan adalah pengurangan pajak penghasilan dari semula 25 persen menjadi 22 persen atau 20 persen dalam kurun dua tahun ke depan,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga membebaskan bea masuk bandara dan berbagai fasilitas lain di kawasan ekonomi khusus. Untuk meminimalkan hambatan, pemerintah memberi kebebasan pilihan kontrak bagi hasil, apakah akan memilih cost recovery (biaya operasi yang dapat dipulihkan) atau gross split (bagi hasil berdasarkan produksi bruto). Ia juga menekankan agar perusahaan kian efisien dalam beroperasi.

Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi hulu migas sebesar 13,8 miliar dollar AS. Namun, lantaran pandemi Covid-19, target tersebut diperkirakan tidak tercapai. Adapun realisasi investasi pada 2019 adalah 12,5 miliar dollar AS dan tahun 2018 sebesar 12,6 miliar dollar AS.

Baca juga : Era Tenaga Surya dalam Transformasi Energi