Desain Ulang Transformasi Ekonomi

Sebagai negara kepulauan, transformasi ekonomi idealnya didesain dengan menempatkan kedaulatan maritim sebagai salah satu arahnya. Implementasi negara kepulauan dalam konsep Wawasan Nusantara dinilai tidak konsisten.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Ilustrasi. Warga menjual hasil buminya ke pasar di Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 dinilai mengubah arah pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, transformasi ekonomi harus didesain ulang, salah satunya dengan menempatkan konsep negara maritim dalam mengembangkan teknologi dan industri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, prinsip-prinsip negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda 1957 masih relevan dengan perkembangan Indonesia masa kini. Pembangunan bangsa dan ekonomi harus berbasis kepulauan demi mewujudkan kesejahteraan.

”Deklarasi Djuanda bukan sekadar milestone dalam sejarah, tetapi sebuah game changer tentang bagaimana kita memahami dan menguasai atas wilayah,” ujar Suharso dalam webinar bertema ”Deklarasi Djuanda: Makna dan Implikasinya dalam Berteknologi dan Berindustri”, yang digelar Ikatan Alumni Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB), Minggu (13/12/2020).

Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang strategis seharusnya menjadi arah pembangunan bangsa ke depan. Gagasan kedaulatan maritim dalam Deklarasi Djuanda sempat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya kemaritiman dinilai cocok bagi Indonesia. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya maritim harus dibarengi dengann penciptaan nilai tambah. Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam mentah sebagai penggerak ekonomi.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

Menurut Suharso, kedaulatan maritim harus dibarengi dengan penguasaan teknologi dan industri, terlebih dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi Covid-19. Pemerintah akan kembali mengevaluasi arah pembangunan masa depan dan mendesain ulang konsep transformasi ekonomi.

”Dukungan teknologi penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia agar sektor industri bisa jadi penghela pertumbuhan dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang berkualitas,” ujar Suharso.

Bappenas setidaknya memetakan lima tantangan utama pascapandemi, yaitu perubahan demografi dengan konsekuensi perubahan sektor produksi, peningkatan urbanisasi, pergeseran lanskap perdagangan internasional, pertambahan penduduk kelas menengah, serta persaingan sumber daya alam dan geostrategis.

Baca juga: Jaga Optimisme Kejayaan Maritim

Transformasi industri berbasis teknologi, kata Suharso, menjadi salah satu prioritas RPJMN 2020-2024 yang dikaitkan dengan konsep negara maritim. Teknologi maju dan tenaga kerja terampil diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi sehingga ketergantungan terhadap sumber daya alam mentah berkurang.

Pelaksanaan inkosisten

Menurut Menteri Luar Negeri RI 2001-2009 Hassan Wirajuda, implementasi negara kepulauan dalam konsep Wawasan Nusantara tidak konsisten. Sebagai contoh, pemerintahan masa Orde Baru lebih mengutamakan konsep daratan. Kedaulatan maritim sempat tercetus dalam periode pertama Presiden Joko Widodo, tetapi tidak terlihat lagi di periode kedua kali ini.

”Keprihatinan saat ini adalah negara kepulauan dalam konsep Wawasan Nusantara yang implementasinya tidak konsisten. Padahal, perjuangan diplomasi untuk mencapai itu tidak mudah,” ujar Hassan.

Hassan menekankan, prinsip kedaulatan maritim harus kembali ditegakkan karena tantangan Indonesia pascapandemi semakin berat. Apalagi ditambah perkembangan teknologi yang pesat. Jangan sampai perkembangan teknologi justru mengganggu kedaulatan dan merusak ekonomi domestik.

Secara terpisah, pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menuturkan, pemulihan ekonomi mesti dibarengi dengan perbaikan struktur ekonomi. Pemanfaatan teknologi harus masuk ke sektor-sektor industri padat karya yang kini mendominasi Indonesia.

Baca juga: Sektor Riil Dijaga agar Perekonomian Cepat Pulih

Jika teknologi tidak masuk, industri manufaktur Indonesia akan semakin tertinggal. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus karena kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto terus menurun. Saat ini kontribusi sektor manufaktur kurang dari 20 persen.

”Dalam jangka panjang ada masalah industrialisasi yang prematur yang sebenarnya sudah sering didiskusikan sejak 2007, tetapi masih belum ada solusi,” kata Hendri.

Rektor ITB Reini Wirahadikusumah menekankan, Indonesia adalah negara yang dua pertiga wilayahnya lautan. Penguasaan dan pengembangan teknologi merupakan keniscayaan untuk memanfaatkan potensi maritim yang terkandung di dalamnya.