Elektrifikasi dari Energi Terbarukan Diprioritaskan
Indonesia menargetkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi mencapai 23 persen pada tahun 2025. Peran perdesaan dinilai sangat strategis untuk merealisasikan target tersebut lewat pemanfaatan dana desa.
Oleh
ARIS PRASETYO
·3 menit baca
Kompas/Aris Prasetyo
Rumah salah satu warga di Desa Waengapan, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Maluku, untuk pertama kali menikmati lampu penerangan listrik tenaga surya bantuan pemerintah. Sebelumnya, warga menggunakan getah damar untuk penerangan setiap malam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membagikan 100 paket lampu tenaga surya hemat energi yang berisikan panel tenaga surya berkapasitas 30 watt peak, empat unit lampu, dan kabel.
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadikan elektrifikasi dari sumber energi terbarukan di perdesaan sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa mulai 2021. Prioritas tersebut merupakan bagian dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di perdesaan. Program padat karya tunai desa menjadi andalan.
Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di perdesaan menyasar 18 tujuan, salah satunya mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Dalam hal ini, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di perdesaan bisa mencapai 100 persen dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan secara optimal. Di saat bersamaan, pemakaian bahan bakar minyak terus dikurangi.
Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, salah satu tujuan SDGs desa adalah mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan di mana konsumsi listrik masyarakat di perdesaan ditargetkan lebih dari 1.200 kilowatt jam per kapita. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi atau memasak bisa turun hingga di bawah 50 persen.
”Salah satu hal yang bisa dikembangkan adalah pengoptimalan biogas dari kotoran ternak sebagai pengganti penggunaan minyak untuk memasak,” kata Abdul Halim dalam telekonferensi, Kamis (10/12/2020).
Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di perdesaan bisa mencapai 100 persen dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan secara optimal.
Tangkapan wajah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam telekonferensi pers, Rabu (8/7/2020). Abdul Halim memaparkan rencana pemerintah merevitalisasi badan usaha milik desa yang mati suri terdampak pandemi Covid-19.
Akan tetapi, untuk mewujudkan target tersebut, ujar Abdul Halim, Kementerian Desa PDTT tidak bisa mengerjakannya sendiri. Pihak lain, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), akan dilibatkan. Kedua institusi tersebut bahkan sudah terlibat dalam program elektrifikasi di sejumlah desa di Papua.
”Di Papua, misalnya, ada pengembangan energi terbarukan dari tenaga surya di mana energi dari matahari ditangkap dan disimpan dalam baterai. Nah, baterai tersebut yang digunakan sebagai sumber daya penerangan di rumah warga,” ujar Abdul Halim.
Abdul Halim menambahkan, dana desa bisa dimanfaatkan untuk program tersebut. Namun, ia menggarisbawahi bahwa alokasi dana desa untuk energi terbarukan ada di bagian yang tidak terakomodasi oleh Kementerian ESDM dan PLN. Selain itu, nominalnya pun terbatas. Sisa dana desa yang harus dibelanjakan pada Desember tahun ini sebesar Rp 17,12 triliun.
Data dari Kementerian ESDM menyebutkan, hingga Juni 2020, rasio elektrifikasi di perdesaan telah mencapai 99,09 persen. Adapun dari sisi konsumsi, pada periode yang sama konsumsi listrik per kapita nasional sebesar 1.084,36 kWh atau masih di bawah target nasional yang sebesar 1.142 kWh per kapita.
Data dari Kementerian ESDM menyebutkan, hingga Juni 2020, rasio elektrifikasi di perdesaan telah mencapai 99,09 persen.
Grafis rasio elektrifikasi nasional dan desa berlistrik hingga triwulan I-2020. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk yang mengakses listrik dengan jumlah populasi di suatu wilayah.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, desa punya peran penting untuk mewujudkan target pencapaian pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peran desa juga cukup strategis dalam mewujudkan target bauran energi nasional, yaitu 23 persen dari energi baru dan terbarukan pada tahun 2025.
”Pada umumnya perdesaan di Indonesia, wilayah-wilayah tersebut banyak menyimpan potensi energi terbarukan, baik jenis hidro, bayu, biomassa, maupun tenaga surya. Apabila potensi itu dioptimalkan, capaian target bauran energi nasional bisa meningkat pesat,” kata Fabby.
Dalam siaran pers, pada awal Desember 2020, PLN menyatakan telah melistriki enam desa di Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Papua. Distrik tersebut berjarak 90 kilometer dari Timika, ibu kota Kabupaten Mimika. Tercatat ada 540 keluarga yang bermukim di enam desa tersebut.
”Untuk melistriki enam desa itu, kami membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 1,95 kilometer dan jaringan tegangan rendah sepanjang 8,79 kilometer. Selain itu, dibangun pula tiga unit gardu dan satu unit mesin pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 100 kilowatt,” ujar General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Abdul Farid.
