Jusuf Kalla: Kedatangan Vaksin Bukan Akhir dari Krisis
Solusi krisis tidak berhenti di masalah vaksinasi. Pemerintah mesti menjamin efektivitas vaksin untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Hal itu penting karena penanganan kesehatan perlu dibarengi perbaikan ekonomi.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN/dimas waraditya nugraha
·4 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Vaksin buatan Sinovac ditempatkan di ruangan dengan suhu 2-8 derajat celcius di PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin disimpan sampai BPOM memastikan keamanan dan efektivitas vaksin.
JAKARTA, KOMPAS — Kedatangan vaksin Covid-19 bukan akhir dari krisis kesehatan dan ekonomi yang menghantam Indonesia. Berbagai kendala masih harus dihadapi, mulai dari merancang sistem logistik dan distribusi vaksin hingga menumbuhkan kepercayaan akan efektivitas vaksin.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Rabu (12/9/2020), mengatakan, krisis kesehatan akibat Covid-19 menyebabkan krisis ekonomi lewat penurunan daya beli. Oleh karena itu, kesehatan yang menjadi penyebab krisis harus diatasi terlebih dahulu.
”Kedatangan vaksin menjadi bagian dari upaya penanganan krisis Covid-19. Namun, kedatangan vaksin tidak serta-merta dapat menghilangkan krisis yang kini terjadi,” ujarnya dalam konferensi internasional virtual ”Bisnis, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan” di Jakarta.
Kedatangan vaksin menjadi bagian dari upaya penanganan krisis Covid-19. Namun, kedatangan vaksin tidak serta-merta dapat menghilangkan krisis yang kini terjadi.
Pemerintah, lanjut Jusuf Kalla, masih harus memastikan dari mana vaksin diperoleh, kecukupan, sistem logistik, hingga distribusi vaksin. Langkah yang akan ditempuh mesti mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
”Masih banyak masalah untuk mengatasi penyebab krisis Covid-19. Tantangan saat ini mengobati orang sakit dan mengimunisasi orang yang tidak sakit,” katanya.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (18/6/2020).
Menurut Kalla, solusi krisis tidak berhenti di masalah vaksinasi. Pemerintah mesti menjamin efektivitas vaksin untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Hal itu penting karena penanganan kesehatan perlu dibarengi perbaikan ekonomi.
Adapun perbaikan ekonomi sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 dan efektivitas vaksin diharapkan kembali meningkatkan daya beli. Peningkatan daya beli akan mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan produktivitas dunia usaha.
Jusuf Kalla juga menekankan, Indonesia saat ini tidak memerlukan banyak investasi, tetapi peningkatan produktivitas. ”Kalau saat ini pabrik hanya beroperasi 50 persen. Tahun depan harus dipikirkan bagaimana pabrik bisa kembali 100 persen,” kata Kalla.
Kalla menambahkan, pandemi Covid-19 membuka peluang perubahan struktur ekonomi. Kelompok orang terkaya Indonesia adalah pengusaha rokok. Dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Korea Selatan kelompok orang terkayanya berbisnis di sektor teknologi informasi, Jepang sektor perbankan, dan India sektor energi.
Teknologi informasi
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Selasa, berpendapat, sektor teknologi informasi memainkan peran dominan selama pandemi Covid-19, baik di negara maju maupun negara berkembang. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Badan Pusat Statistik mencatat, informasi dan komunikasi (infokom) menjadi satu-satunya sektor yang konsisten tumbuh positif sepanjang Januari-September 2020. Pertumbuhan sektor infokom pada triwulan I-2020 sebesar 9,24 persen, 10,86 persen triwulan II-2020, dan 10,61 persen triwulan III-2020.
”Butuh upaya ekstra untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan setelah pandemi Covid-19 berakhir. Sektor teknologi informasi akan memainkan peran dominan,” kata Tauhid.
Tauhid menambahkan, sektor teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdampak pandemi Covid-19. Misalnya, untuk menurunkan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran serta memfasilitasi adaptasi era normal baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi ke depan bergantung pada risiko pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, kerentanan pasar keuangan, dan perubahan konstelasi perdagangan global, termasuk rantai pasok.
Tekanan ekonomi akibat Covid-19 berdampak ke peningkatan jumlah penganggur sebesar 2,67 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 7,07 persen. Selain itu, pandemi Covid-19 juga meningkatkan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menjadi 9,78 persen dan penduduk rentan miskin menjadi 30,77 persen pada Maret 2020.
”Kompleksitas yang dialami Indonesia saat ini tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari filantropi, dunia usaha, akademisi, pakar, organisasi masyarakat, hingga media,” ujar Suharso.
Tekanan ekonomi akibat Covid-19 berdampak ke peningkatan pengangguran sebesar 2,67 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 7,07 persen. Pandemi juga meningkatkan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menjadi 9,78 persen dan penduduk rentan miskin menjadi 30,77 persen pada Maret 2020.
Aliran investasi atau penanaman modal dari kawasan Asia Timur menuju Asia Tenggara diperkirakan bakal terjadi pada 2021 jika dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi global semakin mereda. Indonesia mesti bersaing dengan Vietnam untuk menangkap peluang ini.
Head of Global Macro Research Nomura, Rob Subbaraman, Rabu (9/12/2020), mengatakan, faktor yang akan membuat aliran investasi langsung dari China, Jepang, dan Taiwan menuju Asia Tenggara, di antaranya, populasi yang semakin menua dan semakin besarnya dana pensiun. Faktor lainnya adalah pertumbuhan gaji pegawai di negara asal yang semakin besar.
”Kami memproyeksikan, di tahun-tahun mendatang arus investasi intra-Asia yang jauh lebih besar dari Asia Timur menuju ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN dan India akan semakin banyak menarik investasi,” ujarnya dalam telekonferensi media ”2021 Asia Economic, Currency, and Equities Outlook”.
Indonesia, lanjut Subbaraman, telah mengambil langkah-langkah perampingan regulasi guna lebih mudah menarik investasi melalui omnibus law. Namun, Indonesia masih memandang perusahaan raksasa global multinasional sebagai sumber pengembangan industri di dalam negeri. Selain itu, sejumlah langkah yang dilakukan Indonesia untuk menarik penanaman modal asing (PMA) juga masih tertinggal oleh Vietnam.
”Hal ini terjadi karena regulasi Indonesia dinilai masih kerap berubah bergantung pada kebijakan menteri yang bertanggung jawab, sedangkan Pemerintah Vietnam telah memberikan kepastian regulasi multinasional,” katanya.
Subbaraman mengingatkan, dalam mengambil keputusan investasi, perusahaan multinasional juga akan mempertimbangkan kemampuan pemerintah sebuah negara dalam menangani pandemi. Meskipun Indonesia telah memberitakan perkembangan positif terkait vaksin Covid-19, ribuan kasus baru terus terjadi setiap harinya.
”Dari sisi pemulihan, saat ini Indonesia masih tertinggal di belakang Vietnam, yang hanya mencatat 1.377 kasus sejak pandemi dimulai,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2F229b597d-d072-4560-a0f9-b2a5ac681abf_jpg.jpg){kind=logo}
