Presiden Minta Penyerapan APBN 2021 Langsung Tancap Gas
Para menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk langsung tancap gas merealisasikan program-program tahun 2021 sejak awal Januari. Untuk itu, Presiden menekankan agar lelang proyek segera dilakukan pada Desember 2020.
Oleh
FX LAKSANA AS
·3 menit baca
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memberikan pidato pengantar pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk langsung tancap gas merealisasikan program-program tahun 2021 sejak awal Januari. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional yang tahun ini terdampak pandemi Covid-19.
”Saya minta kementerian, terutama yang anggarannya besar, yang belanja modalnya besar, meskipun ini juga berlaku untuk kementerian dan lembaga yang punya belanja sedang dan kecil juga, agar segera membelanjakan di awal Januari. Jangan sampai masuk ke Februari baru belanja,” kata Presiden pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Untuk itu, Presiden menekankan agar lelang proyek segera dilakukan pada Desember ini. Apalagi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2021 sebagai dasar lelang telah dibagikan kepada seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
”Sehingga mestinya lelang di mulai sekarang karena DIPA-nya sudah dibagikan kemarin. Bisa dilelangkan segera,” kata Presiden.
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin, para menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk semaksimal mungkin merealisasikan anggaran di akhir tahun ini.
”Realiasikan anggaran 2020. Tinggal kurang lebih tiga minggu. Hanya tinggal tiga minggu. Jadi, semuanya saya minta konsentrasikan pada realisasi belanja tahun 2020,” kata Presiden Jokowi.
Selama ini, volume penyerapan anggaran pemerintah selalu minimalis di triwulan I. Penyerapan baru mulai banyak di triwulan II dan berlanjut hingga mencapai puncaknya di triwulan IV. Pola ini membuat, antara lain, pertumbuhan ekonomi tak merata sehingga kualitas pembangunan tidak optimal.
Alokasi belanja pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibandingkan dengam belanja APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja 87 kementerian dan lembaga negara senilai Rp 1.032 triliun dan TKDD senilai Rp 795,5 triliun.
Dari alokasi tersebut, anggaran kesehatan Rp 169 triliun, anggaran pendidikan Rp 550 triliun, anggaran infrastruktur Rp 417,4 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, anggaran ketahanan pangan Rp 99 triliun, serta anggaran teknologi informasi dan komunikasi Rp 26 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 ke seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020), menyatakan, keuangan negara jadi instrumen utama menghadapi krisis akibat pandemi. Ini dilakukan melalui program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.
Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan ketepatan kualitas dari pelaksanaannya. Koordinasi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting dan menentukan.
Untuk 2021, menurut Sri Mulyani, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5 persen. Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, pemerintah terus waspada karena risiko ketikdakpastian masih tinggi.
TANGKAPAN LAYAR VIDEO REKAMAN SEKRETARIAT PRESIDEN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan pada acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
”Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi di 2021,” kata Sri Mulyani.
