Siapkan Vaksin, Pemerintah Jalin Kemitraan dengan AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan produsen vaksin asal Amerika Serikat, Pfizer, terkait vaksin Covid-19.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Penyiapan vaksin saat digelar rangkaian simulasi pemberian vaksin anti-Covid-19 di Puskesmas Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020). Simulasi ini bertujuan untuk menyiapkan infrastruktur puskesmas yang ditunjuk sebagai pelayanan pemberian vaksin tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyatakan telah menjalin kemitraan, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk pengadaan vaksin Covid-19. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, perusahaan produsen vaksin dalam negeri akan bermitra dengan produsen vaksin global yang telah memasuki tahap uji klinis.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, PT Bio Farma (Persero) telah menjalin kesepakatan dengan produsen vaksin asal Amerika Serikat (AS), Pfizer, untuk melakukan kemitraan dalam produksi vaksin Covid-19.

Menurut Luhut, Senin (23/11/2020) malam, pihaknya telah menindaklanjuti rencana tersebut bersama pihak Pfizer dan Kementerian Kesehatan AS melalui konferensi video bersama Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ”Pemerintah AS telah bersedia membantu memenuhi kebutuhan vaksin untuk Indonesia,” ujar Luhut dalam penutupan acara CEO Networking 2020, Selasa (24/11/2020).

Dalam acara yang sama, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya telah menghubungi hampir seluruh pengembang vaksin Covid-19 di seluruh dunia. Upaya ini bertujuan membantu Kementerian Kesehatan terkait pengadaan vaksin.

Budi mengatakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah memberikan arahan dan koordinasi terkait hal ini. Pengembang yang dihubungi juga sesuai dengan yang tertera dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Nantinya, lanjut Budi, keputusan akhir vaksin mana yang akan dipilih beserta harga dan jenisnya tetap akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan. Hingga saat ini, secara global, terdapat sebelas vaksin yang masuk uji klinis.

”Dari sebelas, sebanyak delapan perusahaan produsen vaksin telah kami kontak untuk memberikan opsi yang cocok dalam pengadaan di Indonesia,” ujarnya.

Selain secara bilateral, Indonesia melakukan pendekatan secara multilateral untuk memperoleh vaksin, yakni dengan aktif berkontribusi dalam organisasi dunia.

Baca juga: Unicef Akan Kirim 2 Miliar Dosis Vaksin ke Negara Miskin

Sebelumnya, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef) menyebutkan, 2 miliar dosis vaksin Covid-19 akan dikirim dan diterbangkan ke negara-negara miskin dan berkembang tahun depan.

Vaksinasi global tersebut adalah bagian dari program Covax, rencana alokasi vaksin Covid-19 global dengan WHO. Covax sendiri dikoordinasikan oleh kelompok aliansi vaksin global (GAVI), WHO, dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi.

Kompas

Petugas mengecek tekanan darah dan mewawancara calon penerima vaksin Covid-19 dalam simulasi imunisasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal ”Harapan Keluarga” Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Laporan WHO menunjukkan bahwa, dalam kondisi normal sebelum pandemi saja, akses terhadap vaksin secara global sudah tidak seimbang. Sekitar 20 juta bayi tidak menerima vaksin yang dapat menyelamatkan mereka dari penyakit serius, kematian, kecacatan, dan kesehatan yang buruk.

”Kami membutuhkan semua tangan untuk bersiap mengirimkan vaksin Covid-19, jarum suntik, dan lebih banyak peralatan pelindung diri untuk melindungi pekerja garis depan di seluruh dunia,” kata Direktur Divisi Pasokan Unicef Etleva Kadilli.

Susun rencana

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, dua faktor yang akan mendukung pemulihan dunia usaha adalah pelaksanaan vaksinasi dan implementasi Undang-Udang Cipta Kerja. Kedua faktor ini diyakini akan mendorong produksi dan ekspansi usaha pascapandemi.

Pemerintah diminta menyusun rencana vaksinasi yang realistis. Bukan hanya kepastian mendapatkan vaksin, melainkan juga proses distribusi ke berbagai wilayah. Pelaksanaan vaksinasi akan menumbuhkan kepercayaan kelas menengah dan atas untuk kembali berbelanja. Peningkatan konsumsi akan berdampak ke sisi produksi. ”Dengan vaksinasi, faktor ketidakpastian diharapkan menurun. Tidak ada pengusaha yang menyukai kejutan,” ujar Rosan.