Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tidak Akan Terserap Habis
Anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 diperkirakan tidak terserap habis tahun ini. Pemerintah akan mengalihkan sisanya untuk tahun 2021.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sampai pertengahan triwulan IV-2020, anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional baru terealisasi 58,7 persen dari pagu. Anggaran diperkirakan tidak akan terealisasi sepenuhnya pada akhir tahun ini.
Kementerian Keuangan mencatat, penyerapan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) per 18 November 2020 terealisasi Rp 408,61 triliun atau 58,7 persen dari pagu yang sebesar Rp 695,2 triliun. Realisasi anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 37,31 triliun atau 38,36 persen pagu.
Adapun realisasi dana perlindungan sosial Rp 193,07 triliun atau 82,39 persen dari pagu, dukungan UMKM Rp 96,61 triliun (84,15 persen), dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 35,33 triliun (53,55 persen), insentif usaha Rp 44,3 triliun (36,73 persen), dan pembiayaan korporasi Rp 2 triliun (3,21 persen).
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Senin (23/11/2020), mengatakan, anggaran program PC-PEN yang dialokasikan Rp 695,2 triliun tidak akan terserap habis. Indef memproyeksikan realisasi anggaran itu hingga akhir 2020 hanya sekitar 67,8 persen.
”Ini harus jadi catatan bahwa anggaran PEN dianggap bisa mengurangi tekanan ekonomi, padahal tidak terserap semua,” kata Tauhid dalam seminar daring ”Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi: Ketahanan Fiskal dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional”, di Jakarta, Senin.
Anggaran program PC-PEN yang dialokasikan Rp 695,2 triliun tidak akan terserap habis. Indef memproyeksikan realisasi anggaran itu hingga akhir 2020 hanya sekitar 67,8 persen.
Tauhid juga menilai desain anggaran program PC-PEN 2021 tidak optimal karena cenderung melemahkan sisi permintaan. Alokasi anggaran di semua pos menurun. Bahkan, secara keseluruhan, anggaran 2021 turun tajam dibandingkan pada 2020 menjadi Rp 356,5 triliun.
Prioritas anggaran pemerintah juga tidak banyak berubah dari situasi sebelum krisis. Anggaran paling tinggi dialokasikan untuk peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.
”Padahal, alokasi anggaran ketahanan ekonomi seharusnya menjadi prioritas untuk mendukung pemulihan,” ujar Tauhid.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, penyerapan anggaran program PC-PEN mengalami percepatan. Percepatan ini ditopang oleh realisasi perlindungan sosial. Percepatan cukup signifikan terjadi sejak akhir semester I-2020 hingga saat ini dengan rata-rata pertumbuhan serapan anggaran 31,9 persen setiap bulan.
Pemerintah berupaya agar penyerapan anggaran PC-PEN bisa optimal hingga akhir tahun. Selain memperbaiki proses birokrasi, percepatan penyerapan anggaran dilakukan dengan merealokasi anggaran ke program-program yang sudah ada (existing), terutama terkait perlindungan sosial.
”Jika ada yang tidak terserap tahun ini, anggaran akan digunakan pada 2021 untuk mendukung aktivitas ekonomi pada Januari-Februari,” ujarnya dalam telekonferensi pers, Senin.
Jika ada yang tidak terserap tahun ini, anggaran akan digunakan pada 2021 untuk mendukung aktivitas ekonomi pada Januari-Februari.
Sri Mulyani menekankan, keputusan pengalihan sisa anggaran PC-PEN 2020 ke 2021 sudah disepakati pemerintah dan DPR. UU APBN 2021 telah mengakomodasi ketentuan belanja pemerintah dalam situasi pandemi. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan Covid-19 tidak mengikuti tahun anggaran.
Staf Ahli Menteri Keruangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menambahkan, penyerapan anggaran PC-PEN masih akan meningkat karena ada pencairan sejumlah bantuan sosial tahap dua, seperti subsidi gaji dan program baru untuk guru honorer.
”Penyerapan anggaran juga akan meningkat karena ada pencairan penyertaan modal negara untuk sejumlah BUMN pada November-Desember 2020,” ujarnya.
Sementara Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, dalam keterangan tertulis, menekankan, secara keseluruhan, pemulihan ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan menahan penyebaran virus, kondisi ekonomi global, dan dukungan belanja pemerintah.
Pemerintah memungkinkan mempercepat realisasi berbagai paket stimulus. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kecepatan serta kinerja sistem penargetan dan penyaluran stimulus ke masyarakat. Stimulus harus ditujukan untuk masyarakat paling rentan dan sektor bisnis paling terdampak.