logo Kompas.id
EkonomiAturan Turunan Harus Menjamin Keadilan dan Kepastian Pajak

Aturan Turunan Harus Menjamin Keadilan dan Kepastian Pajak

Rancangan Peraturan Pemerintah, sebagai turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mesti memberi kepastian dalam regulasi dan implementasinya.

Oleh KARINA ISNA IRAWAN
· 1 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Peraturan Pemerintah Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan ditargetkan selesai pada akhir November ini. Salah satu aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu dituntut mampu menciptakan keadilan dan kepastian pajak.

Saat ini pemerintah sedang menyusun aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja berupa 40 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (perpres). Sejauh ini, ada 30 draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang sudah selesai dan dapat diakses di laman uu-ciptakerja.go.id.

Adapun aturan turunan yang masih dalam tahap penyusunan, di antaranya, adalah RPP Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. RPP ini meliputi perubahan berbagai ketentuan dalam tiga UU terkait perpajakan, yaitu UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Editor: dewi indriastuti
Bagikan
Memuat data..