Komitmen pada Keterbukaan Ekonomi Didorong Bersama
Saat berpidato di APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual, Presiden Joko Widodo menyampaikan optimismenya. Peluang dan kesempatan tetap terbuka luas di tengah pandemi. Syaratnya adalah keterbukan iklim dan investasi.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual, Kamis (19/11/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia mempromosikan kemudahan iklim usaha dan investasi di Indonesia dalam APEC CEO Dialogues 2020. Pemimpin negara lain pun menyerukan keterbukaan ekonomi untuk segera memulihkan diri dari dampak pandemi Covid-19.
Dalam pidatonya di APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual, seperti ditayangkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/11/2020), Presiden Joko Widodo menyampaikan optimismenya. Peluang dan kesempatan tetap terbuka luas di tengah pandemi.
Baca juga: Covid-19 dan Tantangan Kerja Sama Regional
Karena itu, Indonesia menjadikan kondisi ini sebagai momentum reformasi struktural secara luar biasa. ”Kami membenahi regulasi dan birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa sulit ini sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi businessman dan bagi investor dengan cara-cara baru,” tuturnya.
Kami membenahi regulasi dan birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa sulit ini sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi businessman dan bagi investor dengan cara-cara baru.
Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan regulasi secara besar-besaran disebut untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM. Kendati memicu unjuk rasa dan kontroversi di dalam negeri, aturan ini dinilai mampu memangkas regulasi yang tumpang-tindih dan prosedur yang rumit. Rantai birokrasi perizinan yang berbelit juga dipotong. Pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi diberantas.
Aturan ini juga memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka tak perlu mengurus izin, tetapi cukup mendaftarkan usahanya saja. Seluruh proses perizinan juga diintegrasikan ke sistem elektronik melalui online single submission.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F20200310_ENGLISH-KUNJUNGAN-RAJA-BELANDA_A_web_1583851815.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo bersama Raja Belanda Willem-Alexander meninjau pasukan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020).
”Ketiga, kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah. Pembentukan perseroan terbatas atau PT dibuat lebih sederhana dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pengurusan paten dan merek juga dipercepat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah,” tutur Presiden Jokowi.
Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif bagi pihak yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas. Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan pelayanan perizinan dalam hitungan jam untuk kemudahan investasi di kawasan-kawasan tersebut.
Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga membentuk lembaga sovereign wealth fund dan melindungi sekaligus meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk di antaranya ialah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon.
”Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksana itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan,” kata Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengundang para CEO dan pelaku usaha di kawasan Asia Pasifik untuk merasakan dampak positif dari reformasi struktural dan insentif yang dikeluarkan di masa pandemi ini.
”Mari bersama-sama bangkit dan bekerja sama untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan perekonomian kawasan, serta segera melakukan lompatan-lompatan kemajuan untuk kejayaan perekonomian di kawasan,” katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Deputi Musdalifah Mahmud (berkerudung), Senin (18/11/2019), mengikuti Pertemuan Kedua Tingkat Menteri Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries) di Kuala Lumpur, Malaysia. Tampak Menteri Industri Utama (Primary Industries) Malaysia (pakaian merah) Teresa Kok memberikan sambutan dalam pertemuan yang tertutup bagi wartawan/media tersebut. Isu yang diangkat diperkirakan masih berupa upaya mengatasi diskriminasi minyak sawit, bioenergi dari sawit, dan kerja sama/keterlibatan multipihak untuk menghasilkan sawit yang berkelanjutan demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Komitmen negara APEC
Di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Presiden China Xi Jinping mendorong setiap negara tetap berkomitmen pada ekonomi yang terbuka serta terus menjalin kerja sama investasi dan perdagangan. Hal ini dinilai akan memulihkan ekonomi kawasan serta mendorong kemakmuran bersama.
Presiden Xi menjelaskan, pandemi Covid-19 menyebabkan resesi dalam, gangguan industrial dan rantai pasok, serta berbagai hal yang tak pernah terjadi dalam sejarah. Unilateralisme dan proteksionisme yang menguat memperparah keadaan dan mengakibatkan ketidakpastian di dunia ekonomi.
Mengatasi berbagai tantangan melalui kerja sama disebutnya sebagai satu-satunya cara untuk terus maju sebagai komunitas internasional. ”Kita perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama global dalam mengatasi Covid-19 serta tetap menjaga ekonomi global yang terbuka. Dengan itu, kita bisa mengalahkan virus secepatnya dan mencapai pertumbuhan yang kuat, berlanjut, berimbang, dan inklusif untuk semua,” tuturnya.
Selain mempromosikan China sebagai pasar yang besar dengan daya beli tinggi serta pembangunan di bidang teknologi yang dilakukan, Presiden Xi kembali menyampaikan bahwa keterbukaan memungkinkan suatu negara untuk maju. ”Saat ini, ketika globalisasi ekonomi sudah menjadi kecenderungan yang tak bisa dibalikkan, tidak ada satu negara pun yang bisa membangun dirinya sendiri dengan menutup pintunya,” ujarnya menambahkan.
Pemerintah China pun menegaskan kembali komitmennya untuk membuka diri, bahkan membuka pintu kerja sama lebih luas kepada dunia.
Suasana di kantor Bukalapak di Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019). Bukalapak bekerja sama dengan Google mendaftarkan warung mitra Bukalapak pada fitur Google Bisnisku. Kolaborasi yang mengoptimalkan adopsi teknologi untuk mengembangkan potensi besar bisnis usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) ini dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Saat ini, sekitar 95.000 warung mitra Bukalapak yang telah mendaftar bisnisnya di Google Bisnisku dapat muncul pada halaman pencarian, seperti Google Maps dan penelurusan Google. Melansir data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Februari 2019 tercatat baru sekitar 16,33 persen atau 9,61 juta dari total 58.9 juta pelaku UMKM yang sudah mengadopsi teknologi dalam praktik bisnisnya.
Kita perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama global dalam mengatasi Covid-19 serta tetap menjaga ekonomi global yang terbuka. Dengan itu, kita bisa mengalahkan virus secepatnya dan mencapai pertumbuhan yang kuat, berlanjut, berimbang, dan inklusif untuk semua.
PM Malaysia Muhyiddin Yassin sebagai tuan rumah APEC CEO Dialogue 2020 juga mengingatkan, APEC yang mencakup 60 persen GPD dunia semestinya bisa menjadi ujung tombak dalam pemulihan ekonomi setelah krisis akibat pandemi Covid-19. Dengan tema acara ”APEC Re-Imagined: Priorities in the Aftermath of Covid-19”, acara ini juga menyatukan pemerintah dan para pemimpin usaha dari 21 negara anggota APEC.
Baca juga: China Terus Mendorong Solidaritas dan Kerja Sama Internasional
Dalam pidatonya, PM Muhyidin juga mengajak semua untuk bergerak bersama dan membawa kawasan Asia Pasifik ini pulih kembali dan tumbuh secara inklusif, kuat, dan berkelanjutan. Namun, untuk memulihkan ekonomi kawasan, prioritas yang terpenting adalah komitmen pada sistem perdagangan multilateral.
”Sangat penting untuk menegaskan kembali komitmen APEC serta tujuan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan. Ini sejalan dengan upaya kita semua untuk membangun kembali ekonomi setelah terdampak pandemi,” tuturnya.
Selain itu, PM Muhyidin juga menyebutkan dua prioritas lain dalam pemulihan ekonomi. Kedua prioritas itu adalah mendorong ekonomi digital dan ekonomi inklusif.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F2019%2F03%2F71%2F02b%2FDSCF7938JPG%2FDSCF7938SILO.jpg){kind=logo}
Kementerian Luar Negeri bersama Pusat Studi Indo-Pacific Universitas Negeri Padang menggelar seminar internasional ”Indo-Pacific Connectivity Outlook”, di Padang, Sumatera Barat, Senin (11/3/2019). Seminar yang dihadiri 11 negara tersebut membahas tentang peluang konektivitas Indo-Pacific, sebuah konsep yang tengah didorong Indonesia yang bertujuan memajukan kerja sama ekonomi, stabilitas keamanan, dan perdamaian. Konsep tersebut memiliki prinsip inklusif, transparan, dan terbuka.
