Kemitraan Terpadu dan Inklusif Percepat Pemulihan Agrobisnis

Kemitraan dinilai jadi solusi memberikan jaminan pasokan bahan baku ke pelaku industri sekaligus akses pasar bagi petani. Kadin Indonesia menawarkan konsep kemitraan terpadu dan inklusif untuk membangun agrobisnis.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Petani memanen padi di lahan persawahan Kupangsari, Desa Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (16/11/2020). Pada panen kali ini, petani setempat mengaku cukup puas dengan harga jual gabah yang naik dari harga Rp 4.600 menjadi Rp 4.800 per kilogram.

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku agrobisnis yang sudah menerapkan kemitraan terpadu dan inklusif dinilai dapat pulih lebih cepat dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Kemitraan memberikan jaminan pasokan dengan kualitas terjaga bagi pelaku industri dan akses pasar bagi petani.

Di tengah pandemi Covid-19, menurut Ketua Komisi Tetap Kehutanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arif Patrick Rachmat, pelaku industri pertanian dan pangan yang telah mengimplementasikan model bisnis inclusive close loop atau kemitraan terintegrasi dengan sistem tertutup dengan petani dapat pulih lebih cepat.

”Produktivitas terjaga dan petani pun mendapatkan harga jual lebih baik,” ujarnya dalam diskusi panel pada Jakarta Food Security Summit Ke-5 yang digelar Kadin Indonesia secara daring, Rabu (18/11/2020).

Kemitraan terpadu dan inklusif itu menempatkan petani selaku produsen pangan dan pertanian sebagai pusatnya. Petani dikelilingi oleh pemerintah, perusahaan, perbankan, dan koperasi. Pemerintah berperan memfasilitasi lahan beserta sertifikasinya dan infrastruktur pertanian.

Adapun perusahaan menangani sumber pendanaan dan jaminan penyerapan hasil panen. Jaminan tersebut dapat membuat perbankan atau lembaga keuangan lainnya menyalurkan pinjaman untuk produksi petani.

DOKUMENTASI PERKUMPULAN INSAN TANI DAN NELAYAN INDONESIA

Suasana penanaman perdana lahan konsolidasi milik petani seluas 1.000 hektar di Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2020). Penggarapan lahan ini merupakan bagian dari kemitraan bisnis antara TaniFund dari TaniHub Group, PT Mitra Bumdes Nusantara, PT Pupuk Indonesia Pangan (Persero), PT Pupuk Kujang, dan Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadiin yang diinisiasi Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia.

Menurut Rektor IPB University Arif Satria, salah satu permasalahan yang muncul di rantai pasok pangan selama pandemi Covid-19 adalah akses pasar. Namun, hasil panen petani yang sudah memiliki jaminan akses pasar karena kemitraan dapat terserap meski di tengah pandemi.

Dalam kemitraan terpadu dan inklusif, perguruan tinggi menyokong penelitian dan pengembangan agar dapat menghasilkan inovasi untuk industri yang bisa diterapkan di tingkat petani. ”Kolaborasi perguruan tinggi dengan industri juga mempercepat hilirisasi inovasi. Peneliti pun dapat meriset produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan pasar,” ujarnya.

Baca juga : Presiden Jokowi: Korporasi Petani dan Nelayan Belum Optimal

Kemitraan inklusif dan terpadu, menurut Ketua Komisi Tetap Hortikultura Kadin Indonesia Karen Tambayong, dapat dioptimalkan melalui pangkalan data nasional yang menghubungkan petani, pasar, dan pelaku usaha yang ada di rantai pasok pangan. Dengan demikian, petani mendapatkan data aktual dan faktual yang dapat dimanfaatkan saat berproduksi.

Saat ini terdapat proyek percontohan kemitraan terpadu hortikultura dengan sistem tertutup di Garut, Jawa Barat, yang melibatkan 16 pihak dari perguruan tinggi, pelaku industri, dan pemerintah. Menurut dia, proyek ini dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia serta beragam komoditas.

”Dalam proyek percontohan ini, kami menggandeng kelompok milenial setempat dan mendigitalisasi semua prosesnya. Petani pun dapat terhubung ke pasar dan melihat kebutuhan pasar sehingga mereka menanam sesuai dengan permintaan,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berbicara di sela-sela panen padi di Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (27/10/2020) sore.

Pada tahun 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan pendekatan pertanian yang berorientasi pada penggunaan teknologi dan mekanisasi. Pendekatan ini juga mencakup fase pascapanen sehingga kualitas produk pangan dan pertanian dapat terjaga.

Pendekatan tersebut juga akan berdasarkan pada aspek lokalitas dan kewilayahan. ”Penelitian mesti diadakan secara lokal. Dalam hal ini, pemetaan wilayah berperan penting,” katanya.

Pengairan

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menilai bendungan dapat menjadi solusi. Bendungan yang menopang sistem irigasi di lahan pertanian dapat membuat sistem pengairan bisa diatur dan diukur.

Kontribusi air pada proses produksi pertanian dan pangan berkisar 18 persen. ”Namun, kalau tidak ada air, produksi pertanian bisa puso,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, sejak 2014, pemerintah menargetkan pembangunan 61 bendungan. Sebanyak 16 bendungan telah selesai per 2019. Adapun 45 bendungan lainnya akan ditargetkan selesai pada periode 2020-2024.

Baca juga : Mencemaskan Masa Depan Petani