Akibat Pandemi, Pembangunan Rumah di Sumsel Anjlok 30 Persen

Akibat pandemi, realisasi pembangunan rumah di Sumatera Selatan tersendat hingga 30 persen. Penurunan daya beli masyarakat dan selektivitas pihak perbankan dalam memberikan pinjaman menjadi faktor yang berpengaruh.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/8/2019). Ini merupakan rumah bersubsidi bagi komunitas TNI, Polri, dan aparatur sipil negara dengan jumlah unit mencapai 3.000 unit.

PALEMBANG,KOMPAS — Akibat pandemi, realisasi pembangunan rumah di Sumatera Selatan tersendat hingga 30 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat dan lebih selektifnya pihak perbankan dalam memberikan pinjaman kredit pemilikan rumah. Namun, pada 2021, pembangunan perumahan diprediksi kembali menggeliat mengingat kebutuhan rumah di  Sumsel masih cukup tinggi.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumsel Zewwy Salim seusai Musyawarah Daerah REI Sumsel XI di Palembang, Rabu (18/11/2020), menuturkan, akibat pandemi, pembangunan rumah di Sumatera Selatan tersendat hingga 30 persen. Kondisi itu disebabkan turunnya daya beli masyarakat akibat pandemi, bahkan banyak warga yang harus menjadi korban pemutusan hubungan kerja.

Di sisi lain, ujar Zewwy, perbankan yang penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) juga lebih selektif dalam memberikan pinjaman sebagai upaya pencegahan terjadi kredit macet atau gagal bayar. Tentu kami sangat memaklumi hal tersebut,” ucapnya.

Sebenarnya, pada awal 2020 lalu, REI Sumsel menargetkan pembangunan rumah sekitar 12.500 u nit, tetapihingga akhir tahun ini diperkirakan pembangunan rumah hanya terealisasi hingga 10.000 unit. ” Sebanyak 310 perusahaan yang tergabung di REI Sumsel harus melakukan koreksi,” ucapnya.

Baca juga: Dibangun di Palembang, Perumahan 3.000 Unit Jadi yang Terbesar Se-Sumatera

Kompas

Interior Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/8/2019). Ini merupakan rumah bersubsidi bagi komunitas TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara dengan jumlah unit mencapai 3.000 unit.

Beragam cara dilakukan pengembang untuk meningkatkan minat konsumen, seperti memberikan hadiah bagi pelanggan yang membeli rumah secara tunai atau menawarkan kemudahan pembayaran dengan skema pembayaran bertahap. ”Hanya saja, karena pandemi, banyak warga tidak mendapatkan akses pinjaman perbankan atau memilih untuk tidak mengeluarkan uang  untuk sementara waktu,” ucapnya.

Banyak warga tidak mendapatkan akses pinjaman perbankan atau memilih untuk tidak mengeluarkan uang  untuk sementara waktu.

Walau demikian, Zewwy yakin pembangunan rumah di Sumsel tahun 2021 akan lebih gencar, apalagi jika pandemi dapat dituntaskan pada awal tahun. ”Jika melihat kebutuhan rumah, saya memperdiksi pada tahun 2021 pembangunan rumah di Sumsel bisa mencapai 15.000 unit,” ucapnya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 85 persen diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rumah bersubsidi. Adapun sisanya untuk rumah komersial.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Salah satu perumahan di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (24/1/2019). Kebutuhan perumahan di Sumsel mencapai 350.000 unit, tetapi kemampuan membangun baru mencapai 12.000 unit.

Target itu sudah melebihi dari rata-rata pertambahan pembangunan rumah di Sumsel, yakni berkisar 1.000-2.000 unit per tahun. Kondisi itu dimungkinkan terjadi jika perekonomian warga Sumsel pulih. Dengan demikan, perbankan pun bisa memberikan fasilitas pinjaman.

Saat ini, kebutuhan rumah di Sumsel sekitar 500.000 unit. Pemerintah mendukung pengembangan perumahan, salah satunya dengan mempermudah perizinan.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel (BSB) Achmad Syarifuddin mengakui, pihaknya memang lebih selektif dalam menggelontorkan fasilitas KPR. ”Kami tidak menghentikan penyaluran KPR, tetapi memang pada masa pandemi kita harus lebih berhati-hati,” ucapnya.

Fasilitas KPR hanya diberikan kepada mereka yang sudah memiliki pendapatan tetap dan usahanya tidak terdampak pandemi. Adapun untuk warga yang bergelut di bisnis yang terdampak pandemi, pihaknya lebih selektif.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal Irwan, dan Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Adinegara (kiri-kanan) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman untuk pembangunan rumah bersubdisi bagi anggota TNI-Polri dan ASN Pemprov Sumsel, Kamis (24/1/2019).

Adapun untuk kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP), pada 2020 pihaknya telah menyalurkan 1.200 rumah bersubsidi. Jumlah ini melebihi kuota, yakni 1.000 unit.

Menurut dia, masa pandemi merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi karena harga rumah jauh lebih murah dibandingkan dengan situasi normal. ”Ini bagi mereka yang memiliki cukup dana untuk membeli rumah kedua atau ketiga,” ucapnya.

Pertumbuhan kawasan

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap pengembang perumahan dan pihak perbankan terus berkoodinasi dan membangun kerja sama sejak perencanaan pembangunan. ”Jangan ketika rumah sudah jadi, baru perbankan turun tangan,” ucapnya.

Herman tidak memungkiri ada beragam kendala yang dialami para pengembang, misalnya soal harga lahan yang terus melonjak dan juga sulitnya mendapatkan fasilitas air bersih dan listrik. ”Pemerintah akan menfasilitasi pengembang dengan PLN atau perusahaan daerah air minum (PDAM) agar masalah ini dapat diselesaikan,” ujarnya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sejumlah alat berat melakukan pengerjaan di ruas Tol Palembang-Betung yang mulai dibangun pada Kamis (15/10/2020). Tol sepanjang 69,19 kilometer itu akan menghubungkan Palembang dengan Jambi.

Dia juga akan menginstruksikan setiap kepala daerah untuk mempermudah perizinan. Menurut dia, pembangunan perumahan akan berdampak pada pertumbuhan kawasan.

Herman menyarankan pengembang memetakan wilayah yang dianggap strategis untuk mendorong perekonominan daerah. Misalnya, pembangunan rumah di sekitar jalur tol mengingat pada tahun 2022 Sumsel sudah terlintasi tol dari Lampung-Palembang-Jambi.

Baca juga: Rumah Murah Dibangun

Dia berharap pembangunan tol ini dapat dimanfaatkan untuk menyokong perekonomian daerah. ”Saya butuh masukan dari pengembang, wilayah mana yang strategis untuk dibangun interchange (simpang susun) dan bakal menjadi kawasan perekonomian bagi masyarakat,” ucapnya.