Permintaan Listrik PLN Turun hingga 13 Persen

Penurunan permintaan listrik PT PLN (Persero) mencapai 13 persen tahun ini sehingga menjadi salah satu penyebab tingginya kelebihan pasokan listrik. KPK mengharapkan PLN melakukan efisiensi agar tak jadi celah korupsi.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Konferensi Pers Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara, Kamis (12/11/2020). Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, Wakil Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, dan Gubernur Sultra Ali Mazi.

KENDARI, KOMPAS — Di situasi sulit pandemi Covid-19, PT PLN (Persero) mengalami penurunan permintaan listrik mencapai 13 persen. Hal ini turut menjadi penyumbang berlebihnya cadangan listrik di Indonesia. Efisiensi dan perbaikan diharapkan segera dilakukan agar kerugian dari kelebihan pasokan tidak semakin membesar.

Wakil Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menuturkan, di tengah pandemi Covid-19, pihaknya mengalami penurunan permintaan yang luar biasa. Penurunan berkisar di 11 persen hingga 13 persen dari masa sebelumnya.

”Memang, kami mengalami penurunan demand yang luar biasa mencapai 13 persen sehingga kami mengalami over supply. Tapi, kesempatan ini juga menjadi momentum bagi kami untuk berbenah,” kata Darmawan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (12/11/2020).

Darmawan hadir dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di Sultra. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, dan Gubernur Sultra Ali Mazi.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan simbolis 1.194 sertifikat dari 1.560 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN.

Darmawan menjelaskan, pada akhir 2014, PLN mengalami defisit suplai listrik. Dari 23 sistem besar kelistrikan yang ada, 11 di antaranya kekurangan pasokan. Kekurangan tersebut akan menyulitkan tumbuhnya daerah dan pemenuhan aliran listrik untuk investasi baru. Pemenuhan listrik lalu dilakukan dalam program 35.000 megawatt.

Kami juga melakukan digitalisasi transmisi sehingga pengeluaran bisa ditekan. Juga ada perbaikan procurement, kami mulai menyatukan daerah yang terfragmentasi agar penyaluran bisa lebih baik.

Akan tetapi, dengan berlebihnya pasokan listrik saat ini, tambah Darmawan, menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama. Secara internal, sejumlah perbaikan akan dilakukan, termasuk dari strategi pasokan, yang awalnya berdasar suplai beralih ke permintaan kebutuhan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Teknisi melakukan perawatan rutin jaringan listrik di kawasan Cakung, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Penjualan tenaga listrik PT PLN (Persero) mencapai 181.638 GWh pada kuartal III-2020. Angka ini naik 0,6 persen dari 180.570 GWh pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan PLN dari penjualan tenaga listrik hingga September 2020 mencapai Rp 205,1 triliun, tumbuh 1,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

”Kami juga melakukan optimalisasi pembangkit, yang tidak efisien dilakukan perlakuan khusus. Efisiensi energi primer juga kami lakukan karena di tahun lalu banyak pengeluaran kami adalah bahan bakar. Nanti sepenuhnya akan digantikan dengan bahan bakar gas berbasis domestik yang lebih murah,” ujarnya.

Kelebihan pasokan listrik, tutur Darmawan, memang terjadi di beberapa daerah. Namun, ada juga daerah yang masih defisit. Interkoneksi terus dilakukan agar meningkatkan produksi di sebuah wilayah.

Baca juga: Surplus Listrik, Industri di Sumut Diharapkan Bisa Bertumbuh

”Kami juga melakukan digitalisasi transmisi sehingga pengeluaran bisa ditekan. Juga ada perbaikan procurement, kami mulai menyatukan daerah yang terfragmentasi agar penyaluran bisa lebih baik,” ujarnya.

Perlu efisiensi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, terkait dengan berlebihnya pasokan listrik PLN, perlu ada perbaikan dan efisiensi yang lebih maksimal. Itu karena proses tersebut berpotensi adanya tindakan korupsi sehingga menambah beban negara.

”Yang saya khawatirkan, situasi ini menjadi keleluasan para pihak yang tidak beritikad baik karena investor itu ada juga yang pemburu rente. Mereka maunya membangun Power Plant, di mana listrik itu akan dibeli oleh negara, dalam hal ini PLN. Di satu sisi, PLN itu tidak mungkin bangkrut karena satu-satunya penyuplai listrik,” kata Alexander.

Oleh karena itu, ia menambahkan, efisiensi dan penghitungan kebutuhan menjadi penting ke depannya. Dengan begitu, listrik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (12/11/2020).

Kelebihan pasokan listrik ini sebelumnya menjadi fokus Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Tohir mengirimkan surat kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait dengan perlunya memanfaatkan kelebihan pasokan listrik PLN. Selain itu, ia berharap agar ada pembatasan pemberian izin usaha penyediaan listrik dan penyesuaian RUPTL 2020-2029.

Di wilayah Sulawesi bagian selatan, misalnya, total daya PLN mencapai 2.269 megawatt. Sementara itu, beban puncak sebesar 1.401 MW sehingga memiliki surplus daya sebesar 868 MW.

Baca juga: 4.000 Jiwa di Konawe Utara Terpapar Debu Hitam PLTU

Pasokan ini diharapkan menjadi pendukung utama dalam mendorong pertumbuhan industri, khususnya pemurnian nikel di wilayah Sultra. General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Ismail Deu menyampaikan, dengan adanya pembangunan infrastruktur kelistrikan di Sultra dan interkoneksi Sulsel-Sultra, PLN siap mendukung Industri smelter di wilayah Sultra. Sultra adalah satu dari sedikit daerah dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia.

Tercatat ada tiga perusahaan yang akan disuplai listrik oleh PLN, yakni PT Ceria Nugraha Indotama dengan kapasitas 412 megavolt ampere (MVA), PT Bintang Smelter dengan kapasitas 100 MVA, dan PT Macika Mineral Industri kapasitas 5 MVA. Selain itu, ada 11 pelanggan potensial di Sultra dengan total kapasitas 771 MVA.

Meski demikian, smelter yang telah ada, seperti kawasan industri besar Virtue Dragon Nickel Industry Park di Konawe, dengan dua perusahaan pemurnian dan pengolahan nikel skala raksasa, memiliki pembangkit listrik sendiri. Pembangkit listrik milik PT Obsidian Stainless Steel yang saat ini mulai difungsikan nantinya memiliki total daya 1.820 MW.

Konsumsi menurun

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Kendari, Syamsu Anam, mengatakan, kelebihan pasokan listrik didorong oleh pembangunan pembangkit listrik yang digenjot pemerintah serta menurun tajamnya konsumsi listrik dalam negeri. Hal itu berakibat pasokan listrik melimpah dan tidak terpakai.

Baca juga: Sinyal Bahaya Ekonomi Sultra

Meski demikian, menurut Syamsu, hal ini menjadi momentum penting untuk mendorong pemakaian listrik di industri hilirisasi. Di Sultra, pemakaian listrik hanya difokuskan pada industri pengolahan biji nikel, tetapi belum masuk sampai ke produk turunan yang lebih masif.

”Sudah saatnya industri hilirisasi menjadi perhatian utama pemerintah karena akan mennjadi daya dorong perekonomian sekaligus menjadi pemakai listrik ke depannya. Sayangnya, sampai sekarang upaya itu belum terlihat dan hanya fokus di smelter,” ujarnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Debu batubara membubung di kawasan PLTU milik PT Obsidian Stainless Steel, di Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Minggu (6/9/2020). Debu hitam yang tebal menerjang satu kecamatan hingga masuk ke rumah warga satu bulan terakhir.