Kementan Ajak Pemda Mitigasi La Nina

Kementerian Pertanian mengajak pemerintah daerah untuk memitigasi banjir dan longsor di lahan pertanian seiring meningkatnya curah hujan. Perhatian difokuskan ke daerah rawan.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Setelah Presiden Joko Widodo mengunjungi desanya, warga Desa Belanti Siam di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mulai bersiap untuk kembali menanam dengan menyemai benih padi, Sabtu (10/10/2020). Setidaknya 30.000 hektar sawah ekstensifikasi bakal ditanami padi sebagai tahap awal megaproyek lumbung pangan (food estate).

JAKARTA, KOMPAS — Fenomena La Nina yang meningkatkan curah hujan berdampak pada kinerja sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan memberi perhatian pada daerah-daerah yang rawan banjir guna mengurangi dampaknya pada penurunan produksi pangan nasional.

Kementerian Pertanian menargetkan luas tanam padi pada periode Oktober 2020-Maret 2021 seluas 8,2 juta hektar. Provinsi produsen yang menjadi andalan, antara lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara.

Dengan luas tanam tersebut, Kementan memperkirakan produksi padi sepanjang Januari-Juni 2021 dapat mencapai 17 juta-20 juta ton setara beras. Sebagai perbandingan, angka produksi padi pada semester I-2020, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 17,08 juta ton.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, setiap aktor di sektor pertanian mesti bersiap menghadapi La Nina. ”Potensi peningkatan

curah hujan dapat mencapai 20-40 persen di atas normal sehingga bisa menyebabkan banjir yang cukup masif dan longsor. Sediakan tambahan anggaran untuk kondisi darurat,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (26/10/2020).

Sebagai langkah antisipasi, dia meminta pemerintah daerah memperhatikan peta kerawanan banjir serta meningkatkan kewaspadaan dan pantauan pada sistem peringatan dini. Dalam peta kerawanan banjir pada tanaman padi, Kementan mencatat ada 40 kabupaten/kota yang tergolong dalam kelompok sangat rawan.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi menambahkan, dalam sepuluh tahun terakhir, sawah yang puso akibat banjir berkisar 30.000-50.000 hektar. Angka ini setara dengan 0,43 persen dari luas tanam.

Baca juga: Produksi Padi Berpotensi Naik Tahun Ini

Selain banjir, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Edy Purnawan menambahkan, cuaca yang lebih basah meningkatkan potensi gangguan organisme pengganggu tanaman 20 persen, misalnya hama wereng dan tikus. Oleh sebab itu, stok pestisida turut menjadi perhatian.

Kualitas turun

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa menyatakan, ada potensi peningkatan produksi padi pada 2021 akibat La Nina. ”Petani yang panen Februari dapat langsung menanam di bulan Maret. Selain itu, lahan sawah tadah hujan yang biasanya ditanami satu kali dapat menjadi dua kali,” ujarnya saat dihubungi.

Meski tidak berdampak signifikan, dia menilai, potensi banjir pada sawah patut diwaspadai. Oleh sebab itu, petani mesti mengikuti program asuransi tani. Pemerintah sebaiknya turut menjamin pembayaran premi sehingga petani tak terbebani.

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto aerial lahan pertanian yang masih terendam banjir di Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (6/1/2020). Banjir yang terjadi pada awal tahun ini juga menggenangi hunian di kawasan tersebut selama tiga hari.

Menurut Andreas, La Nina dapat menurunkan mutu gabah, khususnya pada panen Februari 2021. Curah hujan yang meningkat dapat menaikkan kadar air gabah. Oleh sebab itu, penurunan mutu yang berdampak pada merosotnya harga gabah tersebut juga harus diwaspadai.

Syahrul menyatakan, untuk menghindari genangan dan banjir di sawah, Kementan menyiapkan 111.206 pompa. Pihaknya juga mengimbau petani untuk menggunakan benih yang tahan genangan, seperti Inpara 1-10, Inpari 29, dan Ciherang. Luas tanam 8,2 juta hektar membutuhkan 205.000 ton benih.

Baca juga: Mencemaskan Masa Depan Petani

Tanami gambut

Lahan gambut seluas 250 hektar untuk percobaan penanaman padi di Desa Talio Hulu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mulai ditanami padi. Lahan itu selama ini ditinggalkan karena tidak bisa diolah dan merupakan kawasan rawa gambut.

Pada Senin pagi, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead mengunjungi Desa Talio Hulu bersama beberapa pejabat daerah untuk penanaman perdana. Nazir menjelaskan, pihaknya merevitalisasi lahan gambut produksi dengan meningkatkan tata lahan gambut, tata hidrologi, dan tata kelembagaan. Lahan itu kemudian dijadikan percontohan pemanfaatan lahan gambut untuk produksi pangan.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Lahan gambut mulai mengering, anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Pangkoh Sari, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mulai membasahi lahan gambut, Senin (21/9/2020). Sudah dua kali mereka memeriksa sumur bor sekaligus membasahi gambut di sekitarnya untuk mencegah kebakaran lahan.

Pihaknya menggunakan dua pola tanam, yakni musim tanam Oktober-Maret di lahan 120 hektar, sedangkan 130 hektar lainnya ditanami pada April-September 2021. ”Ini, kan, lahan masyarakat yang sudah terbengkalai. Ini memang fungsinya budidaya sehingga kami membantu dalam rangka ketahanan pangan,” ujarnya.

Menurut Nazir, kawasan di Desa Talio Hulu berada di luar kawasan 168.000 hektar yang diusulkan untuk lumbung pangan (food estate). Tujuan penanaman tersebut untuk menemukan pola pertanian di lahan gambut yang ramah lingkungan.

Nazir menambahkan, pihaknya dibantu oleh beberapa akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Palangka Raya (UPR), serta Balai Teknik Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan adanya program ketahanan pangan, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Herson Barthel Aden menyatakan, pihaknya berharap program tersebut dapat membantu penyediaan akses pangan untuk masyarakat di Kalteng, bahkan Indonesia. Selain itu, program tersebut juga bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat dan proteksi terhadap dampak pandemi Covid-19.