Lahan Tidur Negara Akan Dimanfaatkan untuk Tambak Udang
Terdapat ratusan hektar lahan milik sekolah kelautan dan perikanan yang terbengkalai karena tidak ada anggaran untuk pengelolaan. Kerja sama pembiayaan dengan BLU-LPMUKP akan menghidupkan lagi lahan-lahan tidur.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Masa pandemi Covid-19 tidak menyurutkan pasar udang dunia. Selama Januari-September 2020, volume ekspor udang tercatat 177.400 ton atau naik 20 persen secara tahunan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggarap lahan-lahan aset pemerintah untuk pengembangan tambak udang.
Pengembangan tambak udang itu, antara lain, pada 17 hektar lahan milik politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KKP). Kredit pengembangan usaha disalurkan oleh Badan Layanan Usaha Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) senilai Rp 19,81 miliar.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, saat ini terdapat ratusan hektar lahan milik sekolah kelautan dan perikanan yang terbengkalai karena tidak ada anggaran untuk pengelolaan. Kerja sama pembiayaan dengan BLU-LPMUKP akan menghidupkan lagi lahan-lahan tidur, antara lain untuk produksi udang.
”Pasar udang dunia masih terbuka luas. Masa pandemi menjadi peluang untuk mengatasi ketertinggalan produksi,” ujarnya, Senin (26/10/2020).
Terdapat ratusan hektar lahan milik sekolah kelautan dan perikanan yang terbengkalai karena tidak ada anggaran untuk pengelolaan. Kerja sama pembiayaan dengan BLU-LPMUKP akan menghidupkan lagi lahan-lahan tidur.
Edhy menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kekuatan lahan, sedangkan ada bukti pasar produk perikanan bagus. Sementara itu, pinjaman kredit ke bank terkendala agunan. Perbankan tidak menerima agunan tambak, melainkan rumah dan aset pembudidaya sehingga memberatkan pelaku usaha.
Hal itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengucurkan kredit langsung guna menggarap lahan tidur. ”Kalau kita kerjakan (garap lahan) di lingkup kita sendiri, kontrol seharusnya lebih bagus,” katanya.
Secara terpisah, Direktur Pemasaran Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud Sutedja menyatakan, ekspor udang terus meningkat di masa pandemi Covid-19, baik dari sisi volume maupun nilai. Selama Januari-September 2020, nilai ekspor udang sebesar 1,5 miliar dollar AS atau meningkat 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala BRSDM-KKP Sjarief Widjaja menuturkan, penyaluran kredit usaha tambak udang oleh BLU-LPMUKP sejumlah Rp 19,81 miliar mencakup lahan seluas 17 hektar dan 5 unit pengolahan ikan di setiap UPT. Lahan itu akan digarap 18 koperasi dan 2 kelompok penyuluh di bawah naungan Politeknik Kelautan dan Perikanan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), dan Balai Riset Kelautan dan Perikanan.
Lahan-lahan Politeknik yang digarap tersebut meliputi, antara lain, Politeknik atau Akademi Usaha Perikanan Sidoarjo, Sorong, Kawarang, Pangandaran, Bone, dan Jembrana. Selain itu, SUPM Pariaman, Bone, dan Tegal. Selain itu, Balai Riset KP di Gondol, Bitung, dan Banyuwangi.
Sjarief menambahkan, luas lahan di setiap lokasi sekolah, politeknik, dan balai berkisar 10-50 hektar. Namun, sebagian lahan itu tidak termafaatkan. Alokasi kredit pembiayaan melalui BLU-LPMUKP memberikan kesempatan taruna untuk berlatih memanfaatkan lahan tidur di kawasan politeknik.
”Kami juga berkerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) untuk pembinaan desa di pesisir,” katanya.
KKP mencatat, realisasi penyaluran kredit modal usaha oleh BLU-LPMUKP per 9 September 2020 sebesar Rp 546,89 miliar atau 75,4 persen dari target tahun ini Rp 725 miliar. Bunga pinjaman dipatok 3 persen per tahun.
Penyaluran kredit itu untuk 17.482 pelaku usaha perikanan meliputi usaha penangkapan ikan senilai Rp 181,19 miliar bagi 8.967 orang, dan usaha pembudidayaan ikan Rp 240,46 miliar untuk 4.711 orang. Selain itu, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sejumlah Rp 100,59 miliar untuk 3.095 orang dan usaha masyarakat pesisir lainnya Rp 8,69 miliar untuk 336 orang.
Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT RR Aisyah Gamawanti mengatakan, persoalaan yang menjadi isu strategis pengembangan daerah, antara lain, kurangnya aksesibilitas, penyediaaan sarana prasarana dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan potensi lokal yang belum optimal.
”Pengembangan wilayah harus inklusif dengan mendorong komoditas unggulan daerah, penguatan kemampuan sumber daya manusia, dan teknologi berbasis keunggulan wilayah. Hal itu perlu ditopang dengan peningkatam infrastruktur secara merata, daya dukung lingkungan, dan ketahanan bencana,” katanya.