Program Bantuan Kapal Dilanjutkan meski Banyak Persoalan di Masa Lalu

Pemerintah berencana menggulirkan kembali program bantuan kapal untuk nelayan tahun ini. Program ini diharapkan tidak lagi mengulang program serupa yang bermasalah di tahun-tahun sebelumnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Nelayan yang baru pulang melaut berusaha mencari celah untuk menyandarkan perahunya di dermaga kawasan Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (9/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Setelah sempat terhenti tahun ini, pemerintah berencana melanjutkan program bantuan kapal untuk kelompok atau koperasi nelayan mulai tahun depan. Bantuan kapal dinilai diperlukan oleh nelayan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini menyatakan, program bantuan kapal ditiadakan pada tahun 2020 karena kekhawatiran muncul banyak masalah seperti yang terjadi sebelumnya. Pihaknya memastikan program akan dilanjutkan pada 2021 dengan perbaikan mekanisme bantuan.

”Bantuan-bantuan (kapal) seperti ini bukan berarti dihilangkan, tetapi diperbaiki mekanismenya. Kalau dihilangkan, kasihan masih banyak nelayan yang perlu,” katanya saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).

Rencana pengadaan kapal untuk program itu meliputi kapal ukuran 5 gros ton (GT) sekitar 80 unit, 10 GT sejumlah 20 unit, dan 30 GT sebanyak 2 unit dengan total anggaran sekitar Rp 40 miliar. Bantuan kapal ukuran kecil akan didelegasikan ke pemerintah daerah, sedangkan kapal 30 GT oleh pemerintah pusat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, jumlah nelayan di Indonesia terus berkurang beberapa tahun terakhir. Per April 2020, jumlah nelayan yang terdata sebanyak 2,15 juta orang, turun dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih tercatat 2,2 juta orang atau tahun 2017 yang terdata 2,7 juta orang.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sejumlah pemancing mencari ikan di Pantai Samas, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (4/2/2020). Pencari ikan di pantai itu saat ini didominasi oleh pemancing karena  nelayan memilih berhenti melaut sementara karena faktor cuaca.

Menurut Zaini, kapal bantuan diperuntukkan bagi kelompok atau koperasi nelayan skala kecil melalui seleksi dan perbaikan data nelayan. Tujuan bantuan, antara lain, meningkatkan taraf hidup nelayan, yakni melalui perubahan dari kapal ukuran kecil menjadi kapal berukuran lebih besar secara berkelompok.

Di masa lalu, sejumlah kapal bantuan banyak mangkrak, antara lain, karena kapal tidak sesuai spesifikasi dan salah sasaran. Oleh karena itu, mekanisme penyaluran bantuan akan diperbaiki pada program tahun depan

Benahi mekanisme

Menurut Zaini, salah satu pemicu persoalan program bantuan kapal di masa lalu, antara lain, kelompok nelayan atau koperasi penerima tidak mempunyai rasa memiliki atas kapal bantuan. Akibatnya, kapal tidak dioperasikan dan mangkrak. Ke depan, anggota kelompok atau koperasi penerima bantuan kapal diwajibkan menyerahkan kapal-kapal miliknya sehingga mereka bertanggung jawab mengoperasikan kapal bersama.

Di sisi lain, penerima bantuan perlu diseleksi secara lebih akurat, yakni meliputi kemampuan dan kesanggupan mengoperasikan kapal. Dengan restrukturisasi ke ukuran kapal yang lebih besar, jumlah kapal kecil yang menumpuk di perairan pantai diharapkan berkurang dan nelayan bergeser ke kapal-kapal berukuran lebih besar dengan daya jelajah lebih jauh. ”Kapal kecil ditarik dan dimusnahkan dan diganti dengan kapal besar sehingga lebih jauh operasionalnya,” ujarnya.

Baca juga: Nelayan Kecil Diusulkan Dapat Bantuan Langsung Tunai

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Cirebon Budi Laksana berpendapat, bantuan kapal dapat mendorong nelayan kecil naik kelas dan wilayah penangkapannya semakin jauh. Laut Jawa, misalnya, sudah menghadapi penangkapan ikan berlebih karena banyaknya kapal nelayan kecil di perairan pantai. Oleh karena itu, penting mendorong nelayan kecil menangkap ikan lebih jauh ke lepas pantai dengan kapal yang lebih memadai.

Meski demikian, program bantuan kapal menghadapi banyak persoalan di masa lalu, banyak kapal mangkrak. Sebab, nelayan tidak siap mengoperasikan kapal besar, kesulitan modal, atau spesifikasi kapal tak sesuai kebutuhan dan kondisi perairan di wilayah nelayan. Pembenahan mutlak diperlukan sebelum menghidupkan kembali program bantuan.

Kompas/AGUS SUSANTO

Pantai Drini sebelah barat dipenuhi perahu nelayan di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Rabu (18/12/2019).

Nelayan penerima bantuan juga harus betul-betul diidentifikasi agar tidak salah sasaran. Selain itu, pendampingan dan transfer teknologi harus dilakukan agar kelompok nelayan siap mengoperasikan kapal ukuran besar. Apabila wilayahnya tak cocok untuk operasi kapal besar, jangan berikan kapal ukuran besar ke nelayan.

”Sasarannya harus jelas, nelayan mana yang perlu bantuan kapal. Kalau dasarnya mendorong nelayan kecil menjadi nelayan besar, fungsi pendampingan dan pelatihan harus dijalankan sebelum nelayan betul mendapatkan bantuan kapal,” katanya.