Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Jadi Acuan Pemulihan Ekonomi
Pemulihan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada agenda SDGs. Pemerataan akses digital menjadi bagian penting untuk memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal.
Oleh
SHARON PATRICIA
·3 menit baca
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Kereta api melintasi kawasan padat penduduk di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2020). Tahun ini, Indonesia mempunyai hajatan besar, yakni Sensus Penduduk 2020 untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 telah berdampak pada setiap sektor kehidupan manusia, khususnya pada kesehatan dan ekonomi. Sebagai upaya pemulihan, agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 harus tetap menjadi acuan untuk mengakselerasi pemulihan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 2020 kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi minus 4,4 persen. Sementara tingkat pengangguran global diproyeksikan 7,09 persen, dan akan ada 80 juta orang berada dalam keadaan ekstrem miskin dengan pendapatan 1,9 dollar AS per hari atau sekitar Rp 27.800 per hari.
Dalam laporan yang sama, IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 menjadi negatif 1,5 persen. Jumlah penganggur pun diperkirakan bertambah 2,9 juta orang sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran berada pada kisaran 7,8 persen-8,5 persen.
”Pandemi Covid-19 telah menjadi game changer predator yang membawa perubahan di semua sektor kehidupan tanpa terkecuali. Bahkan, pandemi Covid-19 mempunyai anak kandung, yaitu resesi ekonomi,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Kamis (22/10/2020).
Paparan ini disampaikan dalam webinar ”Build Forward Better: Bangkit Bersama dari Covid-19 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Kondisi akibat pandemi Covid-19, kata Suharso, tentu berdampak pada pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
KOMPAS/SHARON PATRICIA
Webinar ”Build Forward Better: Bangkit Bersama dari Covid-19 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Kamis (22/10/2020).
Dukungan terhadap tenaga medis dalam penyediaan alat pelindung diri dan alat kesehatan terus diupayakan. Namun, di saat bersamaan, terjadi peningkatan sampah medis yang juga mengancam kehidupan manusia dan lingkungan.
”Untuk itu saya mengajak kita bangkit dari situasi Covid-19 dan melanjutkan agenda SDGs yang telah menjadi acuan untuk melakukan strategi pemulihan yang lebih baik. Dengan paradigma pembangunan baru, kita mengintegrasikan dan menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan,” ujar Suharso.
Selain berpedoman pada Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah menyusun Rencana Aksi SDGs Tahap II untuk periode 2020-2024. Rencana aksi nasional yang disusun berdasarkan hasil evaluasi 2019 akan berpedoman pada Metadata Indikator yang terbagi menjadi empat pilar, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola.
”Pandemi ini menyadarkan kita pentingnya solidaritas dan kolaborasi dalam menangani Covid-19. Saya berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pejabat di tingkat daerah, menjalankan agenda SDGs sehingga kita dapat memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” kata Suharso.
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Warga saling berinteraksi sosial di tengah permukiman padat yang mereka tempati di kolong jembatan Kanal Timur, Tambakmulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020). Kemiskinan membuat mereka kesulitan mendapatkan akses kesehatan hingga pendidikan yang layak.
Wakil Presiden untuk Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) Bambang Susantono mengatakan, pandemi Covid-19 menyadarkan betapa rentannya ketahanan dunia. Maka, penting untuk tetap mengacu pada agenda SDGs agar jurang ketimpangan tidak semakin melebar.
”Kami pun akan terus melakukan perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan dengan memperluas basis pajak dan menutup celah yang diciptakan oleh ekonomi digital. Selain itu, kami membuat sistem perpajakan lebih progresif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan,” kata Bambang.
Tingkatkan inovasi
Deputi Perwakilan Residen Republik Indonesia Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Sophie Kemkhadze mengatakan, dalam upaya mencapai SDGs, inovasi merupakan hal utama dalam mempercepat pencapaian tujuan global pada 2030. Kinerja inovasi Indonesia dinilai terdapat peningkatan, khususnya dalam penggunaan internet dan perangkat elektronik.
Dalam meningkatkan inovasi, kata Sophie, penelitian dan pengembangan teknologi harus terus dilakukan. Upaya ini untuk mengakselerasi aksesibilitas teknologi yang juga akan menunjang dunia pendidikan.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Nelayan merapat di dermaga perkampungan kumuh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, seusai memanen kerang hijau di Teluk Jakarta, Minggu (4/10/2020). Masuknya Indonesia ke dalam jurang resesi ekonomi diperkirakan akan langsung berimbas dengan bertambahnya jumlah angka kemiskinan.
”Maka, penting untuk melanjutkan upaya kita dalam membawa Indonesia mencapai tujuan SDGs. Kita harus terus menumbuhkan inovasi dan membangun perdamaian agar tercipta masa depan yang sejahtera untuk semua,” ujar Sophie.
Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana menyampaikan, untuk mencapai tujuan global, penting memastikan ketersediaan akses layanan digital sudah menjangkau seluruh wilayah. Dengan begitu, pemerataan pendidikan dan peningkatan kemampuan dapat dilakukan.
”Kita membutuhkan kerja sama untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menghadapi perjalanan panjang akibat pandemi Covid-19. Saya harap kita berkomitmen pada SDGs sebagai pedoman mencapai tujuan global,” kata Armida.
Alissa Wahid, salah satu Duta SDGs, menyampaikan, dalam upaya mencapai tujuan global, penciptaan lapangan kerja pun harus tetap mempertimbangkan para pekerja di sektor informal. Digitalisasi yang saat ini menjadi primadona tidak berarti meninggalkan tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan tersebut.
KOMPAS/VIDELIS JEMALI
Sepenggal hamparan sawah di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulteng, Jumat (2/10/2020). Sektor pertanian dan perkebunan belum optimal menekan angka kemiskinan di Sulteng.
”Penciptaan lapangan kerja harus bertahap dan mempertimbangkan reformasi ketenagakerjaan. Jangan sampai pembangunan yang kita lakukan meninggalkan mereka yang berada di desa dan sektor pertanian,” kata Alissa.
