Kementerian Perhubungan memberikan bantuan 150 bus untuk skema pembelian layanan (”buy the service”) kepada Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum.
Oleh
AMBROSIUS HARTO, AGNES SWETTA PANDIA
·3 menit baca
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan tentang sistem pemantauan lalu lintas dari ruang kerja kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kamis (22/10/2020). Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani kesepakatan pengadaan bus perkotaan dengan skema pembelian layanan atau buy the service untuk meningkatkan minat masyarakat memakai transportasi umum.
SURABAYA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan memberikan bantuan 150 bus untuk skema pembelian layanan (buy the service) kepada Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, melalui penandatanganan nota kesepahaman di Balai Kota Surabaya, Kamis (22/10/2020).
Surabaya merupakan satu dari sembilan kota yang tahun depan akan menjalankan skema pembelian layanan. Delapan kota lainnya ialah Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar.
Skema pembelian layanan bertujuan meningkatkan kualitas angkutan umum, mengiringi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi perkotaan, mendidik masyarakat berpindah memakai angkutan umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendukung layanan transportasi kota-kota yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah turnamen sepak bola Piala Dunia U-20 termasuk Surabaya.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi seusai penandatanganan nota (MoU), skema pembelian layanan akan segera dilelang untuk mencari operator swasta yang dapat mengoperasikan bus-bus dengan standar pelayanan minimal. Bantuan 150 bus akan diintegrasikan ke dalam 9 koridor.
Jika nanti sudah berjalan, meski belum ditentukan, kami mengharapkan operasional layanan setidaknya bisa sampai pukul 22.00 WIB atau bergantung situasi koridornya. (Budi Setiyadi)
Kesembilan rute ialah Purabaya-Tanjung Perak lewat Darmo, ITS-Unesa-Lidah Wetan, Purabaya-Kenjeran lewat Lingkar Tengah Timur, Mastrip-Unesa-Gelora Bung Tomo, Tunjungan-Benowo, Purabaya-Unair Kampus C, Purabaya-Ampel lewat Surabaya Pasar Turi, Purabaya-Tanjung Perak lewat Surabaya Gubeng, dan Manukan-Kedung Cowek (Suramadu).
”Bus akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Surabaya yang menghendaki tarif murah, cepat, nyaman, sejuk, mudah diakses termasuk bagi penyandang disabilitas, dan diharapkan sesuai dengan kekinian generasi milenial,” kata Budi.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Suroboyo Bus milik Pemkot Surabaya trayek Terminal Purabaya- Jalan Rajawali melintas di Jalan Darmo, Surabaya. Penumpang yang akan naik diwajibkan membayar ongkos naik bus dengan membawa sampah yang bisa didaur ulang, seperti plastik, kertas, atau kaca.
Segera diwujudkan
Budi menginginkan agar skema pembelian layanan bisa diwujudkan secepatnya pada Maretl 2021 atau paling lambat pertengahan (Juni 2021) tahun depan. Dalam masa-masa awal pelaksanaan skema, kemungkinan besar bus-bus tadi tidak akan menarik biaya dengan tujuan meningkatkan minat masyarakat untuk naik angkutan umum. Setelah beberapa waktu, belum bisa ditentukan, kebiasaan sudah ada, barulah akan ditetapkan tarif tetapi akan amat terjangkau.
”Jika nanti sudah berjalan, meski belum ditentukan, kami mengharapkan operasional layanan setidaknya bisa sampai pukul 22.00 WIB atau bergantung situasi koridornya,” kata Budi.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, skema pembelian layanan akan diintegrasikan dengan pelayanan angkutan perkotaan yang sudah ada, yakni Bus Suroboyo. Bus ini memakai sistem pembayaran dengan sampah dari botol plastik bekas.
”Selain itu, akan diintegrasikan juga dengan Lyn (angkutan kota) yang menjadi feeder atau pengumpan,” kata Risma. Lyn adalah sebutan generik di Surabaya bagi mobil penumpang umum. Kalangan masyarakat Surabaya juga kerap menyebut Lyn dengan bemo karena pelayanan Lyn sejatinya meneruskan peninggalan angkutan umum roda tiga tersebut.
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Rencana koridor bus dengan skema pembelian layanan (buy the service) di Surabaya, Jawa Timur. Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani kesepakatan pengadaan bus perkotaan dengan skema pembelian layanan untuk meningkatkan minat masyarakat memakai transportasi umum.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menambahkan, di setiap koridor akan dijalankan bus besar lowdeck atau dek rendah (ketinggian dek 20 sentimeter dari permukaan jalan) dan bus medium. Standar pelayanan minimum bus ini nantinya, antara lain, waktu tunggu maksimal 10 menit.
”Kami akan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran operasional bus-bus itu nantinya,” kata Irvan.
Irvan mengatakan, di sembilan koridor diperlukan 546 halte atau tempat penumpang naik turun. Koridor dengan halte paling sedikit (52 unit) ada di rute Mastrip-Unesa-Gelora Bung Tomo. Trayek dengan halte terbanyak (75 unit) ada di Manukan-Kedung Cowek (Suramadu).
